Letkol Pio Tikoduadua/RNZI
Letkol Pio Tikoduadua/RNZI

Suva, Jubi – Mantan menteri sekaligus orang kepercayaan Perdana Menteri Frank Bainimarama, Letnan Kolonel Pio Tikoduadua makin buka-bukaan soal ketidaksetujuannya terhadap konstitusi di bawah rezim militer Bainimarama. Selama ia masih menjadi orang pemerintahan, Pio mengaku kerap mengangkat permasalahan ini, termasuk ide kontroversi untuk mengubah draf konstitusi 2013.

Pekan lalu, Pio mengumumkan bahwa dirinya bergabung ke partai oposisi, yaitu Partai Federasi Nasional (NFP) setelah sempat cuti selama dua tahun sejak mengundurkan diri dari pemerintahan. “Pemerintahan Bainimarama telah berbelok arah ke jalan yang salah dan NFP kini lebih mewakili pikiran saya,” ujar Pio.

Pio dikenal sebagai petinggi militer yang setia kepada Bainimaram sejak pemerintahan militer berkuasa dari tahun 2008. Oleh karena, tak heran jika Bainimarama kemudian mengangkat Pio sebagai menteri di kabinetnya. Tahun 2014, ia mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan kesehatan dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Hingga pekan lalu, Pio kembali muncul dan mengumumkan bahwa dirinya beralih ke NFP sembari menyatakan bahwa pemerintahan yang kini berkuasa sudah makin tidak toleran terhadap perbedaan.

Ia menegaskan kepindahannya ke NFP bukan hal yang tiba-tiba. Sejak tahun 2013, ia sering berseberangan pendirian dengan pemerintahan. Saat pembatalan konstitusi tahun 1997, Pio menjabat sebagai sekretaris negara dan ia terlibat banyak dalam proses tersebut. “Saat itu saya sedang ada di pemerintahan, jadi tidak dapat diragukan lagi keterlibatan saya dalam proses pembatalan konstitusi tersebut,” tuturnya.

Namun, ia merasa menyesal dengan pembatalan konstitusi 1997 karena ternyata penggantinya adalah rezim militer yang seperti sekarang. “Tentu saja banyak yang menjadi lebih buruk. Konstitusi 1997 adalah konstitusi yang di mana rakyat dilibatkan. Namun, konstitusi ini dibatalkan dan konstitusi penggantinya adalah konstitusi yang sekarang ini,” ujarnya.

Komunikasi antara Pio dengan pimpinan NFP, yaitu Biman Prasad sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014. Saat itu, mereka mendiskusikan tentang prinsip-prinsip dan ide pembangunan bangsa menjelang pemilu 2014. Pio merasa banyak kecocokan dengan ide Biman Prasad.

Namun, saat pemilu 2014, Pio tetap maju sebagai kandidat dari partai Fiji First pimpinan Bainimarama. “Karena kami sedang mendukung pemerintahan yang sedang melakukan transisi dari militer ke demokrasi parlementer. Proses ini perlu pengawalan dari saya,” ujarnya.

Signifikan

Pimpinan NFP, Biman Prasad menerima Pio Tikoduadua untuk bergabungnya dengan partainya. Meski Pio masih harus mengikuti tahap seleksi pencalonan sebagai kandidat dari partainya, namun Biman yakin jika Pio berhasil lolos akan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan raihan suara partai.

Biman bahkan menempatkan Pio pada posisi terhormat di partainya kendati banyak pula protes dan kritik dari internal partai atas tindakannya itu. “NFP tidak pernah mendukung kudeta, tidak akan pernah. Namun NFP menyambut orang-orang yang berbagi prinsip yang sama dan memegang teguh nilai-nilai demokrasi, kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia,” ujarnya.

Biman menambahkan, bahwa Pio tengah berada di Australia saat kudeta terjadi. Oleh karena itu, Biman menganggap Pio sebagai warga negara sipil biasa dan baru memasuki pemerintahan setelah terpilih pada pemilu 2014.

Ia menggambarkan Pio sebagai sosok yang progresif ketika keduanya terlibat dalam diskusi menjelang pemilu 2014. “Saya tahu ia tidak suka dengan dibatalkannya konstitusi Ghai tahun 1997,” ujarnya.

Pio dan Biman juga memiliki pandangan yang sama tentang pemerintahan Bainimarama yang menghambat demokrasi. Salah satunya, yaitu tentang kebebasan pers. “Harus ada jaminan bahwa media benar-benar bebas. Saat ini banyak media yang tidak bisa menyebarluaskan kabar yang ingin mereka sebarluaskan karena dilarang pemerintah,” ujar Pio.

Menanggapi kritik dari internal NFP, Pio meyakinkan bahwa kepindahannya bukan untuk menyelamatkan diri. Berkali-kali ia menyatakan bahwa kepindahannya itu tak lain karena pemerintah sudah berjalan di luar arah yang seharusnya. Meski semua orang tahu bahwa ia adalah tangan kanan Bainimarama, namun Pio mengaku ia sudah tidak bicara dengan Bainimarama sejak dua tahun lalu ketika ia mundur dari pemerintahan.

“Anda tahu bahwa saya selalu ada dan berjuang untuk mengawal proses demokrasi. Saya masih percaya itu sekarang dan saya yakin pemerintahan sekarang telah berbelok arah dari seharusnya, Anda juga tahu akan berat untuk mengubah cara pandang pemerintah saat ini agar mereka kembali ke arah demokrasi,”

ujarnya.

Kemunculan kembali Pio telah menyita perhatian rakyat Fiji. Terlebih, karena Pio langsung mengumumkan kepindahannya ke NFP dalam kemunculan perdananya di muka publik. Sejak itu, Pio kerap mengungkapkan kritiknya kepada pemerintah melalui media.**

Eastern Highlands, Jubi Empat orang tewas dan empat orang lainnya menderita luka parah akibat pertikaian yang dipicu isu sihir di provinsi Eastern Highlands, Papua Nugini. Kejadian mengerikan itu terjadi pada perayaan Paskah, akhir pekan lalu.

Keempat korban tewas ditemukan dalam keadaan termutilasi di areal perkebunan kopi. Sementara empat lainnya menderita luka parah akibat tembakan dan kini tengah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Goroka.

Kasus itu diduga adalah aksi balas dendam pelaku yang pernah dituduh berbuat sihir oleh kedelapan korban, dua tahun lalu. Pelaku muncul kembali ke desa tersebut untuk menuntut balas dendam dan langsung membunuh serta melukai kedelapan orang korban.

Penduduk desa menyatakan bahwa pelaku telah melarikan diri selama dua tahun terakhir. Untuk membantunya balas dendam, pelaku menyewa sekelompok orang dari distrik lain di provinsi tersebut. Mereka kemudian bersama-sama melakukan eksekusi terhadap korban.

Awalnya, kedelapan orang tersebut ditembaki secara membabi buta oleh kawanan pelaku pada pagi hari. Lalu, empat orang di antaranya digusur dan dibunuh dengan cara dimutilasi. Kemudian, mayatnya dibuang ke perkebunan kopi yang berada dekat dengan desa.

Kepolisian Eastern Highlands menyatakan bahwa aksi kekerasan dan pembunuhan yang dipicu oleh isu sihir masih terus terjadi di wilayah tersebut. Bahkan, hal ini dianggap sebagai hal paling sulit dihentikan karena dapat berbuntut pada dendam berkepanjangan dan turun temurun.

Masyarakat Eastern Highlands sulit diajak bekerjasama dengan kepolisian untuk memberantas kekerasan yang dipicu isu sihir di wilayah tersebut. Dalam kasus ini saja, kepolisian kesulitan menangkap pelaku karena masyarakat melindungi para pelaku.

Kini, kepolisian berusaha bekerjasama dengan para pemimpin adat di Yagaria agar bisa menangkap para pelaku dan memprosesnya ke jalur hukum. **

Tentara marinir Amerika Serikat sedang menggelar latihan/RNZI
Tentara marinir Amerika Serikat sedang menggelar latihan/RNZI

Port Moresby, Jubi Kurang lebih 100 tentara marinir Amerika Serikat diterjunkan untuk melatih tentara Papua Nugini (PNGDF) dalam persiapan mengamankan pemilu di negara itu. Selain pemilu, PNGDF sedang dipersiapkan untuk menghadapi pengamanan jalannya pertemuan tingkat tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 2018.

Surat kabar The National melaporkan bahwa kedua pasukan itu menggelar latihan bersama di Port Moresby selama akhir pekan lalu. Pelatihan berlangsung di barak militer, stasion Sir John Guise, hotel dan taman-taman.

Komandan Marinir AS, Bradley Coletti mengatakan bahwa pelatihan dan seluruh aktivitas itu untuk meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dan Papua Nugini dalam menjaga keamanan di kawasan Asia-Pasifik yang maju dan stabil.

Selama pelatihan berlangsung, tentara Papua Nugini juga membuka pos pemeriksaan kendaraan, menghentikan pengendara mencurigakan, dan mencari kendaraan pengangkut barang selundupan.

Optimistis

Menjelang pemilu nasional Papua Nugini 2017, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi di negara itu masih relatif optimistis. Kendati demikian, Bank Dunia memberikan beberapa catatan risiko dan tantangan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Papua Nugini.

Bank Dunia berpesan agar Papua Nugini mampu menjaga stabilitas ekonomi makro selama dan setelah pemilu. Kemampuan pemerintah Papua Nugini untuk menjaga status fiskal dan memastikan pelayanan publik terpenuhi juga turut menjadi perhatian.

Nilai tukar Kina terhadap dollar AS akan terus melemah seiring dengan melemahnya harga komoditi dunia yang diperkirakan akan terus berlangsung selama 2017. Sementara, sektor ekstraktif menjadi primadona Papua Nugini untuk menarik minat investor asing. **

 

Loghman Sawari saat berada di Fiji/RNZI
Loghman Sawari saat berada di Fiji/RNZI

Port Moresby, Jubi – Pengadilan distrik Papua Nugini mengampuni seorang pengungsi asal Iran yang kabur dari kamp pengungsi di Pulau Manus ke Fiji. Pria bernama Loghman Sawari (21) itu dideportasi ke Port Moresby pada Februari lalu dan dituntut atas kasus pemalsuan paspor.

Tuntutan itu dibatalkan hakim dengan alasan kekurangan alat bukti. Namun, Sawari wajib lapor setiap hari Senin ke kantor pengadilan. Selain itu, jika ia hendak pergi ke luar kota harus mendapat izin pengadilan terlebih dahulu.

Selama menunggu hasil persidangan, Sawari mendekam dalam sel tahanan Waigani dengan tuduhan pelanggaran UU imigrasi. Di dalam sel, Sawari sempat mengalami gangguan kesehatan karena ia tidak mempunyai selera makan.

Pengacara Sawari, Loani Henao mengatakan bahwa Sawari harus mendekam dalam tahanan polisi selama satu minggu hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk membebaskan Sawari dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya pada Kamis lalu.

Hakim yang mengadili, Hakim Mogish mengatakan bahwa tuntutan terhadap Sawari tidak memiliki dasar hukum sehingga pengadilan membatalkan segala tuntutan yang dialamatkan kepadanya. “Kita tidak bisa memenjarakan seseorang tanpa dasar hukum yang kuat,” ujarnya. **

Last week, on Tuesday (April 4), an agreement was signed between the National Housing Corporation (NHC) and the Ministry of Lands for the Government to take over responsibility for issuing leases to NHC clients already residing on about 172 unregistered plots in Freshwater area.

This follows a NHC Board resolution and a Council of Ministers decision to transfer all of the NHC’s remaining interest in this land back to the Government, and for the Government through the Department of Lands to then facilitate issuing of leases to those people living on the plots concerned who have made various levels of payments for the plots to the NHC but have not yet been given proper leases. The issuing of leases will necessarily involve the Department reviewing the outstanding debts of individual debtors and negotiating and restructuring the debt and converting the agreed debt into leases. The NHC will continue to assist the Department to regularise the legal status of those who may have occupied some or all of the 172 plots of land that are unregistered.

The agreement signed this week is the latest in a series of steps the current Minister of Lands and Board of Directors have taken to try and resolve the problems of the NHC. The NHC was established by an act of Parliament in 1986 for the purposes of promoting and providing low cost housing to the people of Vanuatu. On 6 July 1990, lease title number 11/OG31/007 (the Head Lease) in what is now known as Freshwater in Port Vila was registered between the Minister of Lands as lessor of state land and the National Housing Corporation as the lessee. On 16 January 1995, the Head Lease was surrendered and new lease titles 11/OG31/041 and 11/OH34/007 were created and registered in favour of the NHC as the proprietor. These lease titles were then subdivided and consequently derivative leases were created and registered also in favor of the NHC. The intention and objective of the NHC with respect to the subdivision was to sell the unregistered land plots and once paid, the NHC would then transfer and register the plots to the respective purchasers.

However, since its inception, the NHC has experienced continuous difficulty in its operations. The principal reason for these difficulties has been ongoing chronic political interference resulting in mismanagement and large-scale misappropriation. The failure of the Government to properly fund the NHC has also been a factor.

In 2013, upon becoming Minister of Lands, Ralph Regenvanu requested the then-Prime Minister Moana Carcasses to transfer responsibility for the NHC from the Ministry of Internal Affairs (where it had always been) to the the Ministry of Lands. The Minister then appointed a new Board chaired by Mr John Salong. In 2015, the first independent financial audit of the NHC in over 15 years was completed, covering the period up to the end of 2012. The audit found that the NHC had liabilities in excess of 60 million vatu and was not only incapable of paying its debts but also incapable of simply meeting its day-to-day running costs. In the period from 2013 to 2015 a number of cost-cutting measures were implemented by the Board, including relocating the NHC office from the Olympic Building in downtown Port Vila to Matua Park in Freshwater. In 2016, the Government provided a supplementary budget of just over VT14 million to assist the NHC to retire all its staff, and by the end of 2016 the daily running costs of the NHC had been reduced to zero.

With this agreement signed last week, a significant portion of NHC debt relating to the remaining unregistered plots of land in Freshwater has now been transferred to the Government. There remain about 172 unregistered plots which are currently occupied where the occupants have either made no payments at all to the NHC, made some payments or made all required payments but the land is yet to be transferred and registered in their name. The Government is now establishing a framework for facilitating the acquisition, management, and regularisation of the 172 plots of land to be registered. Such a framework will probably include the Government waiving the current and accrued land rents from the 172 plots of land owed by the NHC. The Department of Lands hopes to have the majority of the leases issued by the middle of this year.

In related news, the World Bank is now assisting the Government to develop a National Housing Policy which will include an assessment of the how the Government can be an actor in the land and housing market and what role, if any, the NHC will play in this.

Last week, Minister Regenvanu made an official trip to New Caledonia in which he had discussions with the two principal agencies undertaking development of new suburbs and townships in the territory, SECAL (Société d’Equipement de la Nouvelle-Calédonie) and SIC (Société Immobilière Calédonienne).

Both organisations use public-private partnership models to build new towns and subdivisions, including the largest new township development in the whole of France, Dumbea Sur Mer, just outside Noumea. The Minister also held discussions with the President of the Government of New Caledonia, Philippe Germain, on how his government can assist Vanuatu to develop a similar agency in Vanuatu.

Such assistance is now possible through the inclusion of a section in the Cooperation Agreement signed between the governments of Vanuatu and New Caledonia last month in Port Vila which states that “the Government of New Caledonia will help the Government of Vanuatu to create a dedicated planning and housing entity, which would include related operations like water supply and sanitation, road infrastructure, and social housing”.

The Ministry of Lands is reportedly also finalizing amendments to a number of land laws to implement a new national subdivision policy, the purpose of which will be to regulate the provision of subdivision developments in Vanuatu and in particular to ensure that the creation of subdivisions results in environmentally and socially sustainable development and an improved quality of life for residents with suitable standards of amenity, access, health and safety.

The amendments are scheduled to go before Parliament in the June session and will be an important element in providing for the future development of subdivisions and townships throughout Vanuatu.

Dear Editor,

The Public have recently been informed by the Chairman of the Revenue Review Committee that Australia through their Governance for Growth Program, are the major Donor in the Revenue Review Process with the introduction of Australian style Taxes on the Citizens and Businesses of Vanuatu.

The following questions are directed to the Head of the Governance for Growth Program on behalf of all Vanuatu Citizens.

Mr Matthew Harding,

Program Director, Governance for Growth Unit, (GfG)

Dear Mr Harding,

With the potential introduction of two new and complicated tax systems on the people of Vanuatu, can you provide responses to the following questions, and relay your reply to the Editor of the Daily Post for Publishing in next week’s Saturday edition.

1. Does the GfG operate a transparent and open book policy in relation to the allocation and spending of the unallocated $8,700,000 flexible fund? If so, how does the Public access this information?

2. Explain the decision making process in deciding how the flexible funds are allocated and spent?

3. Knowing full well the devastation caused to the Countries economy by Cyclone Pam, the impact on the Agricultural industry caused by the recent El Nino conditions, the disastrous effect on the Tourism industry from the runway fiasco, with the subsequent and ongoing decline in tourist numbers, explain to Vanuatu Citizens, and all those involved in the Private Sector the rationale and thinking behind Australia’s decision to assist in the “bolt on” introduction of two new complicated and complex taxes as an addition to the much needed revenue administration review.

4. The GfG Program Design Document has numerous references to the importance of dialogue with the Private Sector. (Clauses 22, 45, 89, 93, 94, 99, 154). Outline in detail the Private Sector dialogue prior to the decision to proceed with the funding for the introduction of these additional complex and complicated taxes.

5. What is the progress with the Governance for Growth Program Design Document Phase lll, and are there any plans to involve the Private Sector in its development?

Yours Sincerely,

Ian G. Kerr.

Australian Tax Payer and Vanuatu Investor.

Member of the Vanuatu Public

Please remember this….! To all Melanesian people – the children of Alam. Your history, language, philosophy, knowledge and value system of what makes you unique as a Melanesian human did not begin when the first white man came to our villages. The white men came to steal and destroy what belonged to us, as well as dividing and controlling us, so that they can expand their parasite agendas. Everyday we are losing our languages, which contain ancient knowledge, philosophy, wisdom and magic. When a Melanesian elder dies, he or she carries this secret knowledge with them, that help sustains their “ Alam Civilization” for millennia. When a Melanesian language dies – we lose everything.

This is the time where we must put all other colonial agendas aside – whatever they might be – spreading democracy, human rights, gender equality, development projects or religious agendas. We must focus on teaching our children OUR original language and must record them for the next generation, designing our own curriculum based on Melanesian knowledge, building our own education system so that the Melanesian elders can teach the young ones the true wisdom and values of Melanesian politics, economy, cultures and wisdom that already existed before the intruders came. We must unite to protect our forest, land, water, animals, ocean, valleys…

Every single Melanesian human, who are alive now, all have the duty and responsibility to this. If we don’t do this, then we are truly responsible for the entire genocide of all Melanesian humans, language, knowledge and nature that is committed by the European, Asian and local criminal elites.

Melanesia… let’s raise and shine… ONE PEOPLE – ONE SOUL – ONE DESTINY.

Source: https://www.facebook.com/

Deputy Prime Minister of the Republic of Vanuatu, Joe Natuman
Deputy Prime Minister of the Republic of Vanuatu, Joe Natuman

The Vanuatu Tourism Office (VTO) had its first 2017 Board meeting, officially launched by the Deputy Prime Minister, Joe Natuman on Thursday 30th March 2017 at the newly opened Ramada Resort, Port Vila.

The opening ceremony was witnessed by the newly appointed Chairman of the Board Mr Avio Roberts, Vice Chair David Seule, the Board of Directors, VTO General Manager Mrs Adela Issachar Aru, and VTO Secretary of Board Nancy Kalorib.

Natuman expressed in his opening remarks, “I want to thank the Board of Directors for their ongoing support and cooperation to restore the confidence, as well as to work together to ensure that the Vanuatu Tourism office runs smoothly during a transitional period following the recruitment of a new General Manager, Mrs Adela Issachar Aru, in November 2016.

“With the new changes, has led me to also appoint a new Chairman of the Board of Directors, Mr Avio Roberts to take up the position as Chair which was vacant since October 2016.”

 On that note, the DPM thanked Vice Chair, Mr David Seule, for the role of Acting Chairman since October to February of this year.

Mr Natuman emphasized in his address, “I want to see the current VTO Board make a difference and accomplish goals such as; boost VTO staff capacity by upgrading the organizational structure and marketing work plans, continue investing in major source markets like Australia, New Zealand and New Caledonia as well as diversify by welcoming marketing opportunities and investment in emerging long haul markets of Asia and Europe, further upgrade of the destination website highlighting more interactive media and consumer focused contents, and lastly, I encourage all Board of Directors to continue to play an active role in promoting tourism across all areas.”

The VTO Board, Management and staff acknowledged the deputy prime minister for opening the first Board meeting of 2017, and reassures VTO’s ongoing commitment to working stronger with the industry and development partners to accomplish goals, so Vanuatu tourism restores its image and reputation in the market and to further grow the economy of the country.

Xanana: Kami Tak Minta Bantuan, Kami Minta Hak Kami

DEN HAAG, KOMPAS.com Pemerintah Timor Leste dan Australia maju ke meja perundingan terkait sengketa batas wilayah laut antara kedua negara, di celah Timor.

Perundingan itu digelar di Den Haag, Belanda, Senin (29/8/2016).

Seperti diberitakan Associated Press, selama ini kedua negara terlilit sengketa celah Timor yang diketahui memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas.

Mantan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao mendapat kesempatan pertama berbicara di hadapan panel yang terdiri dari lima orang ahli.

“Kami tidak datang ke Den Haag untuk meminta bantuan atau pun perlakuan khusus,” tegas Xanana.

“Kami datang untuk menuntut hak kami berdasarkan hukum internasional,” kata dia.

Pergulatan panjang terkait sengketa celah Timor telah mendatangkan kekhawatiran akan rusaknya hubungan kedua negara.

Setelah Xanana, pihak Australia kemudian memberikan presentasi.

Pemeritah di Canbera menyebut panel di Den Haag tak memiliki yurisdiksi untuk menetapkan batas wilayah kedua negara.

Australia tetap berpegang untuk menegakkan perjanjian antara kedua negara.

EditorGlori K. Wadrianto

Suva, Jubi – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan lebih dari 30.000 penduduk Fiji alami depresi. Menurut lembaga tersebut, beberapa peristiwa yang melanda Fiji seperti badai tropis Winston yang terjadi tahun lalu telah membuat penduduk Fiji lebih rawan terhadap penyakit.

Sepanjang tercatat dalam sejarah, badai Winston adalah badai terburuk di Fiji yang menelan korban jiwa hingga 44 orang dan ribuan lainnya terpaksa hidup di tenda-tenda penampungan.

Perwakilan WHO untuk Pasifik Selatan, Corinee Capuano mengatakan bahwa masyarakat Fiji menunjukkan daya tahan yang luar biasa terhadap dampak-dampak badai. Meski begitu, Capuano stres berkepanjangan dan akut membuat masyarakat lebih mudah mengalami depresi.

“Bagi siapapun yang menderita depresi di Fiji, Anda tidak sendiri dan tidak usah malu meminta pertolongan,” ujarnya ketika berbicara dalam peringatan Hari Kesehatan Dunia di Suva.

Menurut Capuano, setidaknya 30.568 warga Fiji menderita depresi. Menteri Kesehatan Fiji, Rosy Akbar mengatakan bahwa 20 orang di Fiji bunuh diri dalam waktu tiga bulan terakhir. Sementara, 25 orang lainnya juga melakukan upaya bunuh diri namun dapat dicegah.

Kementeriannya telah meluncurkan serangkaian metode untuk membantu para tenaga kesehatan mengenal, mencegah dan mengatasi depresi. Mereka juga telah membentuk metode dan prosedur bagi para guru dan tenaga pendidik untuk tujuan yang sama. **

 

Reporter :RNZI
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty