Tuvalu and Kiribati are the least-visited countries in the world

Tuvalu and Kiribati are the least-visited countries in the world

The United Nations World Tourism Organisation recently published a new report, revealing 15 least-visited countries in the world. Tuvalu and Kiribati appeared on the top of that list.

Only 1000 people visited Tuvalu last year, which makes it the least-visited country in the world.

4000 people visited Kiribati in 2016, which puts it on the second spot in the list.

San Marino, mountainous nation flanked by northern Italy, is the least-visited place in Europe.

“With its flawless beaches and vivid turquoise waters, it is surprising indeed that the South Pacific paradise of Tuvalu is not popular with the masses. The beautiful island enjoys little crime, a low terror threat and doesn’t have armed forces. All political decisions are based on family and island loyalty as opposed to political parties,” reports Daily Mail.

“Kiribati is the very definition of a place in the middle of nowhere, with the nearest civilisation five hours north in Hawaii. Its 33 coral atolls, with their majestic turquoise lagoons, cover a massive 1.3 million square miles of the Pacific. Once there, visitors can explore the islands on bike, boat or foot, and fish or dive in the area. Straddling the equator in the Pacific Ocean, it was known as the Gilbert Islands while under British rule. However, Western influence is minimal on the islands outside the main one, Tarawa.”

Source: Posted by  http://vilatimes.com/

Jayapura, Jubi – Fiame Naomi Mata’afa, yang memimpin Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Pacific Islands Forum, yang juga Deputi Perdana Menteri Samoa, memastikan bahwa West Papua jadi topik pada Forum Pemimpin PIF ke-48 tahun ini di Samoa.

Menurut dia, seperti dikutip oleh fijitimes.com, Minggu (13/8/2017) agenda West Papua akan tetap jadi agenda yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut. Meskipun kawasan Pasifik terus memberikan perhatiannya atas persoalan pelanggaran HAM di West Papua tetapi, ujar Mata’afa tetap penting menjalin dialog berkelanjutan dengan Indonesia terkait masalah ini.

Pertemuan Para Pemimpin PIF ke-48 akan berlangsung dari tanggal 4-8 September 2017 di Apia, Samoa.

Serangkaian pertemuan yang mengawalinya antara lain Smaller Islands States Leaders Meeting (pada 4 September); Pacific ACP Leaders Meeting (pada 5 September); Pembukaan resmi pertemuan PIF ke-48 (pada 5 September); Dialog Para Pemimpin forum dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta (pada 6 September); Sesi Pleno Forum bersama Anggota Berasosiasi dan Para Peninjau Forum serta Pertemuan Mitra Dialog (pada 7 September); ditutup dengan Forum Retreat Para Pemimpin (8 September).

Berdasarkan informasi dari situs resmi PIF, dalam rangka menyiapkan Pertemuan Para Pemimpin ke-48 tersebut, Forum Komite Resmi, dewan pemerintahan pada Sekretariat PIF, bertemu di Suva pada 8 dan 9 Agustus lalu. Sebelumnya, tanggal 7 Agustus, didahului oleh pertemuanSmaller Island States Officials Meeting pada 7 Agustus 2017 serta pertemuan para pejabat Afrika Karibia Pasifik (ACP). Sementara 11 Agustus lalu baru saja dituntaskan pertemuan Forum Menteri-menerti Luar Negeri di Suva, Fiji.

Hasil komunike perteman Para Pemimpin PIF tahun lalu di Pohnpei, Federated States of Micronesia 8-10 September 2016, terkait West Papua berbunyi: “para pemimpin mengakui sensitivitas politik isu West Papua (Papua) dan bersepakat isu dugaan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda. Para pemimpin juga bersepakat pentingnya sebuah dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait masalah itu.”(*)

MoU Pemkot Jayapura dan PNG berlanjut
Masyarakat Papua New Guinea ketika melakukan tarian adat di kota Jayapura - (Jubi/Hengky Yeimo)
Masyarakat Papua New Guinea ketika melakukan tarian adat di kota Jayapura – (Jubi/Hengky Yeimo)

Jayapura, Jubi  Kepala Badan Perbatasan Kota Jayapura Erick Merauje mengatakan, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Wewak Papua New Guinea masih berlanjut.

Erick Merauje menyampaikan dalam MoU tersebut, sudah jelas pembahasan kerja samanya, yang semua hasilnya berangkat dari dokumen sister city yang terus dikembangkan.

“Saya berharap perencanaan ini ke depan implementasinya berdampak baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Sebab sementara ini, sedang berlangsung pemilihan gubernur dan wali kota di Vanimo dan Wewak, Papua New Guinea,” katanya kepada Jubi, Rabu (23/8/2017).

Usai pemilihan di Papua New Guinea (PNG), pihaknya akan melakukan pertemuan bersama guna membahas kembali program di tahun 2018.

“Pada pertemuan akan dibahas standar operasi pelayanannya (SOP) dan perjanjian soal berapa lama akan disepakati SOP. Agar menjadi tanggung jawab kita di masing-masing daerah,” katanya.

Dari rilis yang diterima Jubi 28 April 2016 lalu, Menteri Pemberdayaan Masyarakat PNG, Jim Simatap, sempat mengatakan Kota Jayapura dan PNG memiliki banyak perbedaan, tapi dalam perbedaan ditemui pula kesamaan di antaranya kebudayaan dan lingkungan hidup.

“Yang lebih penting masyarakat kita adalah sama, dari satu ras Melanesia dan mendiami pulau yang sama, yaitu Papua. Kita sama-sama mempunyai harapan yang besar, dalam menyediakan sebuah landasan yang kuat untuk sebuah hubungan bagi kemakmuran di masa yang akan datang,” katanya. (*)

Kantong dan botol plastik segera dilarang di Vanuatu
Tas belanja tradisional dan keranjang lokal untuk mengganti kantung plastik - dailypost.vu/Vanuatu Mi No Les
Tas belanja tradisional dan keranjang lokal untuk mengganti kantung plastik – dailypost.vu/Vanuatu Mi No Les

Port Vila, Jubi  Produk plastik, termasuk didalamnya kantung plastik dan botol plastik akan dilarang di Vanuatu.

Pemerintah pusat Vanuatu telah memutuskan untuk menangani secara serius sampah plastik yang menyebabkan dampak lingkungan yang besar dan masalah serius lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan menciptakan larangan untuk menghapus penggunaan produk botol dan kantong plastik secara nasional,

Perdana Menteri (PM) Charlot Salwai, menyatakan hal itu saat dia berpidato pada Hari Kemerdekaan Vanuatu akhir Juli kemarin.

Perdana Menteri Salwai mengatakan pemerintah akan melarang penggunaan serta impor botol dan kantong plastik yang tidak bisa digunakan kembali atau non-reusable.

Menurut Salwai, Vanuatu akan menjadi negara pertama di wilayah pasifik yang bisa menerapkannya jika larangan ini berhasil menjadi kenyataan.

Pengumuman PM Salwai tersebut menyusul sebuah kampanye larangan kantong plastik yang diumumkan pada Pekan Lingkungan Hidup Nasional tahun ini.

‘Tolong tidak usah meggunakan kantong plastik’ atau, dalam bahasa yang digunakan di Vanuatu, ‘No plastik bag, plis’, yang meminta Vanuatu untuk menyusun undang-undang untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan mendorong penggunaan tas belanja dan keranjang lokal yang dapat digunakan kembali atau reusable sehigga tidak berkontribusi dalam peningkatan jumlah sampah.

Petisi online dan petisi langsung untuk melarang tas plastik sekali-pakai diprakarsai oleh beberapa orang yang peduli terhadap lingkungan hidup. Bahkan banyak orang yang tinggal di dalam dan di luar negeri ikut mendesak kebijakan atas produk plastik di Vanuatu.

Penyusun petisi  tersebut mengatakan jika mereka mendapatkan 1.000 tanda tangan, mereka akan meneruskannya kepada PM Salwai, Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup, Pemimpin Oposisi, serta walikota Port Vila dan kota Luganville.(dailypost.vu/Elisabeth C. Giay)

Nasib tambang nikel Vale di Kaledonia Baru tidak pasti
Tambang pengolahan Nikel miliki Vale pada di Goro, Kaledonia Baru - AFP foto/Fred Payet 
Tambang pengolahan Nikel miliki Vale pada di Goro, Kaledonia Baru – AFP foto/Fred Payet

Kaledonia Baru, Jubi   Ketidakpastian  akan masa depan tambang Nikel Vale di Goro, Kaledonia Baru masih terus berlanjut.

Serikat buruh telah diberi pengarahan oleh kepala Vale setempat, Daryush Khoshneviss, sekembalinya dia dari kantor pusat perusahaan itu di Brasil.

Beberapa serikat buruh menyatakan bahwa isu penutupan pabrik mungkin sudah tidak ada lagi dalam agenda.

Sebulan lalu, CEO baru dari konglomerat pertambangan Brasil Vale, Fabio Shvartsman sudah  mengisyarakatkan kepada Kaledonia Baru jika tidak ada solusi yang bisa ditetapkan untuk mengatasi masalah tambang yang terus mebuat kerugian di Goro, maka operasi tambang Nikel tersebut harus ditutup.

Meskipun Khoshneviss mengatakan dirinya tidak ingin menginvestasikan lebih banyak dana ke tambang ini, serikat pekerja menafsirkan komentar terbaru dari Khoshneviss dengan lebih optimis.

Upaya sedang dilakukan oleh kalangan politisi dan serikat pekerja untuk menyelamatkan pabrik yang mempekerjakan ribuan orang tersebut.

Biaya produksi pabrik ini terlalu tinggi untuk dapat membawa keuntungan bagi pabrik dan prospeknya pun tidak cerah.

November 2016 lalu Vale mengatakan pinjaman sebesar US $200 juta dari Prancis telah mengurangi risiko penutupan pabrik yang bernilai milliaran dollar itu.

Tawaran pendanaan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls untuk membantu menopang perekonomian lokal dan wilayah  yang sangat bergantung pada produksi nikel itu.

Sebuah laporan finansial mengatakan pabrik pertambangan Vale di Kaledonia Baru telah menghabiskan dana sebesar US$ 1,3 Miliar dalam tiga tahun terakhir dan harus ditutup karena tidak mendatangkan laba sama sekali.

Keputusan dari dewan jajaran direktur Vale tentang nasib akhir pabrik Nikel di Kaledonia Baru akan diambil bulan ini.(Elisabeth C. Giay)

The Opposition leader of Solomon Island Jeremaiah Manele is the latest regional leader to convey his congratulatory message to Prime Minister Peter O’Neill on his recent reelection.

The Opposition leader of Solomon Island Jeremaiah Manele is the latest regional leader to convey his congratulatory message to Prime Minister Peter O’Neill on his recent reelection.

Earlier Australian Prime Minister Malcom Turnbull and Australia’s Opposition leader Bill Shorten on different occasions had sent their congratulatory messages to Mr O’Neill and both had pledged their support to PNG.

In recent days since his return to the top political post by a majority vote on the floor of PNG’s 10th Parliament, the PM had received overwhelming congratulatory messages from counterparts in the region and from the APEC economies.

Small island nation leaders have also congratulated O’Neill on his re-election, including several members of the Pacific Islands Forum who will personally accord him the respect when he (O’Neill) attends the 48th PIF meeting in Apia in two weeks time.

Several APEC economy leaders have also sent their congratulatory messages personally to Mr O’Neill since his reelection.

Mr O’Neill said he has had many of his counterparts congratulate him personally from their countries but it was nothing to make a big issue about as these were regional relations that have been maintained for years.

Late yesterday, a statement from the Solomon Island Opposition leader Jeremaiah Manele congratulated Mr O’Neill on his reelection as the Prime Minister of Papua New Guinea.

In the letter, Manele extended his greetings on behalf of the Solomon Islands parliamentary opposition group to PM O’Neill and the People’s National Congress (PNC) party and its coalition partners.

“Your reelection victory is a true indication of the confidence and trust that the people of PNG have in your party and its coalition partners. Mr Prime Minister, your victory also indicates PNG’s vibrant democratic process which demonstrates that PNG has become a mature democracy,” Mr Manele stated in his letter.

The Opposition Leader also stated that he hopes Prime Minister O’Neill will continue to uphold the strong Melanesian ties with Solomon Islands, which is not only embedded on bilateral cooperation but also on people to people relations and on the common traditions and culture as Melanesian societies.

“As you assume office, I wish to assure you of my personal commitment as well as that of the Solomon Islands Parliamentary Opposition Group, to continue to work closely without you and your administration to further strengthen the strong bilateral relations between our two countries in future,” Manele said in his letter.

PNG Post Courier, August 8, 2017

West Papua protest: Indonesian police kill one and wound others – reports
West Papuan activists clash with police guarding the office of a US mining company. On Tuesday, one person was reportedly killed by Indonesian police at a protest in Deiya regency. Photograph: Ed Wray/AP
West Papuan activists clash with police guarding the office of a US mining company. On Tuesday, one person was reportedly killed by Indonesian police at a protest in Deiya regency. Photograph: Ed Wray/AP

Indonesian paramilitary police have shot and killed one person and wounded a number of others at a protest in a West Papuan village, according to human rights groups and local witnesses.

A 28-year-old man was reportedly killed during the incident in Deiya regency on Tuesday afternoon, and up to seven wounded, including at least two children.

The regency’s parliament has reportedly called for the arrest of the officers involved, and for the withdrawal of the police mobile brigade, known as Brimob.

The incident began after workers at a nearby construction site refused to assist locals in taking a man to hospital, after he was pulled from the river.

After a five hour delay in sourcing another vehicle the man died on his way to hospital, according to local sources. Angry relatives and friends protested against the construction company, allegedly attacking a worker’s camp – believed to be primarily from Sulawesi – and destroying some buildings.

Authorities were called to the protest, and Associated Press reported police alleged protesters kidnapped a worker, which protesters denied.

“The joint forces of police, mobile brigade police and army officers came. Did not ask questions but shot several youths,” Father Santon Petege told West Papuan information site, Tabloid Jubi.

“There were no warning shots at all,” witness, Elias Pakagesaid. “Officers immediately fired on the unarmed villagers.”

A human rights lawyer investigating the case, who requested to remain anonymous, also said there was no verbal warning from authorities, and she labeled the incident an extrajudicial killing.

“When they arrive they just shoot. They used guns and violence and shoot directly,” she said.

Unconfirmed reports said 17 people were shot by the police mobile brigade, including the deceased man and a number of children.

Pictures purported to be of the victims and seen by Guardian Australia show deep bullet wounds.

According to local media, police denied they shot directly at the protesters, but rather at the ground and hit four people after warning shots failed to calm the situation.

The head of public relations for Papua police, Kombes A.M. Kamal denied anyone died other than a person who was critically ill, and alleged protesters had attacked an employee.

A separate report quoted the spokesman as saying the police only fired rubber bullets.

The lawyer said the police spokesman’s claims were not true, that the hospital doctor had recognised the injuries as bullet wounds, and that one young man died of his injuries, not an illness.

A police report cited by AP said a 28-year-old man died instantly after being shot multiple times.

Dr Eben Kirksey, a senior lecturer at UNSW, said there was often a “disinformation campaign” by authorities following incidents in West Papua.

Kirksey said history had shown investigations rarely translated into prosecutions, and prosecutions often saw light sentences.

“If we look at the history, of when there is evidence of security force misconduct I don’t have much hope.”

The Asian Human Rights Commission called for a full transparent investigation by human rights groups, and for the officers to be held accountable.

There are frequent reports of violence and mass arrests by authorities against West Papuans, the indigenous people of an Indonesia-controlled region on the western half of an island shared with Papua New Guinea, and which has battled for independence for decades.

But information is difficult to verify, largely because of the restrictions on foreign media.

In 2015 Indonesian president Joko Widodo announced the lifting of the media ban for the province, but in reality, government clearing houses vet media visits and maintain restrictions. Two French journalists were deported earlier this year for reporting without the required visa.

The Jakarta Post on Wednesday called for the government to open up the province to the world’s media, noting the significant gains made by a “relentless” independence campaign.

It argued Jokowi should stop hiding his government’s purported improvements and developments in the region.

“At almost every turn, we are being outmaneuvered by campaigners who want to see Papua separate from Indonesia. And yet the Indonesian government has done very little to counter it,” it said.

“By maintaining this restriction, the government is operating like a paranoid regime, afraid the outside world may find the skeletons it hides in its closet. If the government has done much to improve the lives of Papuans, why not show it to the world?”

Source: https://www.theguardian.com

Governor Ipatas calls on supporters to stop fighting
Governor Peter Ipatas
Enga Governor Peter Ipatas

Enga Governor Sir Peter Ipatas, pictured, yesterday called on ousted Kandep MP Don Polye to accept defeat and withdraw his supporters from Wabag after days of death and destruction.

He said this following more killings and destruction of property after the declaration of Alfred Manasseh as Kandep MP-elect last Wednesday.

Polye’s supporters from Kandep have been involved in fighting which has led to deaths and property being destroyed in Wabag.
Before the declaration, two policemen were killed.

“The main thing is that leaders must accept the (electoral) process,” Sir Peter told The National.
“We must all follow the process.

“We put up our hands to be leaders, and one of our primary roles as leaders is to ensure that we maintain good conduct within the laws of this country.

“If you fail to achieve your goal, which is to be declared as winner, obviously you’ve got other avenues to raise your issues.”
Sir Peter said Kandep issues should be resolved there and not brought into Wabag.

“Innocent lives have been lost in Wabag, as well as property belonging to small people,” he said.

“People have lifetime investments in their village and they don’t expect anybody to attack a village.

“This is not because of tribal fight but because of the declaration.”

Sir Peter said it was unfortunate that the provincial administrator and election steering committee chairman, Dr Samson Amean, had his entire Amala village razed.

“My view is that the former MP, Don Polye, should try to solve the problem rather than bring Kandep into Wabag – which is entirely wrong,” he said.
“This is an issue for Kandep people and not an issue to involve Wabag people.”

Source: The National PNG

Speech by Hon. Peter O’Neill CMG MP – Prime Minister Upon Election to Form Government

In the 10th Parliament of Papua New Guinea – 2 August 2017

Mr Speaker,

Firstly, may I congratulate you, on behalf of the House, on your election as Speaker of the Tenth Parliament of Papua New Guinea.

Mr. Speaker,

It is an honour to be elected by the Members of this Honourable House, and the people of our Nation, as Prime Minister.

We are proud to form the Government of the Tenth Parliament of Papua New Guinea.

Now that we have formed Government, we won’t be discouraging the views that are different to ours.

We want to encourage debate that will continue to unite our Nation.

We will be a Government that listens more, talks less and works harder at every opportunity.

We will be a Government that learns from its mistakes.

Mr. Speaker,

I would like to take this opportunity to congratulate each and every Member who has been elected to this Honourable House.

To all Members of the last Parliament, who are no longer representatives in this House, I commend you on your service to our nation.

Mr. Speaker,

This year we have had a very vibrant elections.

While our elections are robust, their successful outcome is a demonstration of the strength of our democracy.

Yes, there have been challenges in this election, but this has also been the most peaceful elections in many parts of our country.

It has also been an enormous undertaking for election officials, scrutineers and members of our disciplinary forces, and everyone involved.

There have been difficulties at the administrative and organisational level.

This Government commits to a full review of electoral processes, that will provide an opportunity for all stakeholders to share their views.

I commend the Electoral Commissioner, the Police Commissioner, and all staff involved in this effort.

I further thank election observers, international and domestic, for participating in this process.

Mr Speaker,

Over the past three months of this election, we have listened to our people.

They have spoken loudly through the ballot box.

And, as we form Government today, it is not a time to celebrate.

We are humble in victory given to us, and now we get back to work.

In Alotau, this week, Members of our Coalition have developed a Second Alotau Accord.

Under the theme “Strongim wok na Sindaun bilong ol Pipol,” we have agreed upon a substantial set of policies that will advance our Nation.

In Alotau, our Coalition agreed that the people of this Nation want a Government that will cater for their wellbeing through economic empowerment.

They want a Government that will delivery of quality services in education, healthcare and infrastructure.

And our people want improved security, and the highest level of good Governance and transparency.

We promise to continue improving the quality of our free education program, and to the continued expansion of universal healthcare.

We will build capacity in our disciplined services by strengthening their leadership, and we will further improve law and order around our country.

Our Government will maintain focus on the critical infrastructure in the country that must be delivered if we are to move our country forward in terms of development.

We will build and maintain more roads and highways, more hospitals, airports and sea ports, and other public infrastructure.

In this coming term of Government, we will extend further respect and responsibility to the provinces of our country.

We will facilitate greater decentralisation and autonomy, by devolving more power from Waigani to our districts and provinces.

These are all some of the central pillars that bind together the 84 commitments, that our Government makes to you, through the Second Alotau Accord.

Mr. Speaker,

Regardless of the outcome of this election, and regardless of where we sit on this floor of Parliament, our people and Nation’s interests must be our common goal.

No Government is ever perfect, no Government delivers policy without challenges.

In our last Government, we admit where we could have done things better – and we make improvements.

We will continue to be a Government that Governs for all citizens and not only for those who supported us.

We must unite all of our people for the betterment of our country.

There is no doubt that Papua New Guinea is changing – and it is changing for the better.

So this Government will continue to dream big, and to do our best for our people.

We will draw from our past and work harder for our future.

I congratulate all Members of Parliament who have been elected to this Honourable House.

I thank you for your support in electing our Government.

Again, let me stress, our doors are always open, we embrace your constructive views, and we look forward to your support as we advance our Nation’s interests.

Thank You.

Papua New Guinea re-elects prime minister in chaotic poll

Papua New Guinea Prime Minister Peter O’Neill was re-elected as leader of the South Pacific island nation on Wednesday, following a complex, chaotic election plagued by violence and allegations of ballot fraud.

Papua New Guinea Prime Minister Elect
Papua New Guinea Prime Minister Elect

The nation’s Parliament elected O’Neill to a second five-year term by a vote of 60 to 46, after his People’s National Congress party won enough seats to form a coalition government with other minor parties.

Polling in Papua New Guinea — a rugged, mountainous country that is considered one of the world’s most corrupt nations — is a lengthy, complicated process monitored by police and soldiers. Voting began in June, and counting took weeks. Along the way, violent protests broke out over allegations of vote-counting fraud and two police officers were killed. The election’s legality has already being challenged in court, and counting was still underway in several electorates even as O’Neill was being sworn in.

Still, the 52-year-old prime minister said he was pleased with the way the poll had been conducted, telling Parliament in a speech that it had been the most peaceful election ever held in many parts of the country.

“We’ve heard what the people have said in the elections, we’ve taken stock of it and we will do every bit to do it better,” he said.

It’s true that O’Neill’s re-election process was relatively placid compared to the way he initially came to power. In 2011, he replaced Prime Minister Michael Somare while Somare was in Singapore undergoing heart surgery. Both Somare and O’Neill then spent months claiming to be prime minister, setting off a constitutional crisis in which the Supreme Court backed Somare, while a majority of Parliament backed O’Neill.

O’Neill eventually won a mandate in a 2012 election, vowing to combat corruption in a country that ranked 136th among 176 nations last year in Transparency International’s Corruption Perception Index.

But O’Neill’s attempts to clean up corruption in the country didn’t go particularly well. He disbanded his anti-corruption task force after it tried to execute an arrest warrant on him over allegations of fraud involving government payments made to a private law firm. The Supreme Court ordered that his arrest warrant not be executed, but many members of the public believed that O’Neill had placed himself above the law.

On Wednesday, O’Neill acknowledged in his speech to Parliament that no government is perfect, and vowed to make improvements.

The prime minister managed to stave off a challenge from opposition leader Don Polye, a 50-year-old former minister in O’Neill’s government and leader of the Triumph Heritage Empowerment Party. Polye campaigned against what he dubbed the government’s economic mismanagement through burgeoning debt.

Papua New Guinea’s largest export is liquefied natural gas. The ExxonMobil-operated PNG LNG project began exporting to Japan in 2014, but many Papua New Guineans have asked where the revenue has gone.

Stephen Howes, a professor at Australian National University and a Papua New Guinea expert, said O’Neill’s immediate challenge will be addressing the country’s economic woes. He will also continue to face controversy. The election has already been challenged by an opposing candidate, who asked the Supreme Court to decide whether holding the vote on a Sunday breached the country’s constitution.

“I think he has a mandate, but the allegations of corruption won’t go away,” Howes said. “He’ll continue to be dogged by controversy.”

Source: http://abcnews.go.com/