Komisi Bipartisan PNG sarankan penanganan referendum Bougainville

Komisi Bipartisan PNG sarankan penanganan referendum Bougainville
Mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, pada tahun 2007. -RNZI/ AFP
Mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, pada tahun 2007. -RNZI/ AFP

Port Moresby, Jubi – Komisi Bipartisan Parlemen Papua Nugini tentang Urusan Bougainville, mengatakan masalah penting yang berkaitan dengan referendum tahun depan, harus diselesaikan sebelum tahun ini berakhir.

Laporan komite ini, yang diajukan di hadapan Parlemen, termasuk seruan agar pendanaan persiapan referendum ditambahkan dalam jumlah besar, jauh melebihi hibah yang sudah menjadi hak Bougainville.

Kantor Koordinasi Nasional untuk Urusan Bougainville, menurut laporan itu, juga harus menjadi entitas yang berdiri sendiri, bukan menjadi bagian dari Kantor Perdana Menteri.

Laporan itu juga mengatakan bahwa badan ini harus memiliki kantor di Port Moresby dan di Buka, sehingga mereka dapat menjadi titik pertemuan antara mitra kerja sama bidang pembangunan, LSM, dan bisnis yang berminat untuk terlibat dalam urusan Bougainville.

Selain itu laporan tersebut juga menyarankan agar Dewan Eksekutif Nasional PNG mempertimbangkan peluang, untuk memperluas cakupan Dana Intervensi Khusus lebih dari penyelengaraan referendum, dan termasuk pasca-referendum jika Bougainville masih membutuhkan bantuan, untuk bidang pemerintahan dan pembangunan, apa pun hasil akhirnya .

Post Courier melaporkan bahwa Komisi Bipartisan mengungkapkan pentingnya upaya Pemerintah PNG dan Bougainville, untuk mempertimbangkan dan mendanai rencana-rencana ekonomi di lapangan sehingga ekonomi lokal Bougainville dapat tumbuh dan lebih memiliki diversifikasi.

Sebelumnya, seorang anggota parlemen di parlemen Daerah Otonom Bougainville mengatakan, penting bahwa suara yang tersalurkan melalui referendum kemerdekaan tahun depan itu, harus merupakah suara yang kuat dan tegas oleh segenap Bougainville.

Parlemen Nasional PNG bertugas untuk mengambil keputusan akhir mengenai hasil referendum.

MP Rodney Osioco mengatakan bahwa suara mayoritas yang kuat pada referendum itu, akan memastikan bahwa aspirasi penentuan nasib sendiri Bougainville dapat bergema dengan nyaring hingga ke Parlemen PNG.

Pemerintah Bougainville dan Papua New Guinea juga telah menunjuk Mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, untuk memimpin Komisi Referendum Bougainville. Komisi itu berperan untuk mempersiapkan Bougainville dalam menyambut referendum kemerdekaan Juni tahun depan.

Presiden Bougainville John Momis mengatakan pada pertemuan terakhirnya dengan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, mereka telah setuju untuk menunjuk Ahern sebagai ketua komisi independen itu.

Ahern menjabat sebagai Perdana Menteri Irlandia dari 1997 hingga 2008. (RNZI)

Share this post