Ilustrasi – Jubi/Dok.
Looking up to the sun to give power to the people
Looking up to the sun to give power to the people

KENPAWA Energy Solutions was formed in February this year by Wilson Mondo, fresh from attaining a Master’s in Engineering degree at Massey University, New Zealand.

He is also an electrical engineer with a Bachelor in Engineering from the University of Technology, in Lae, and he did a five-year stint with a major contractor for Digicel.

The Digicel experience gave Mondo the chance to be involved in projects that ensured that more than 250 rural sites that were completely off the grid had a reliable power supply.

He said that was an eye-opener for it allowed him to see the potential of solar energy to reach more people than any other system.

During that period, Mondo specialised in the delivery of project management and engineering services from feasibility to delivery and operations and maintenance.

“The telecom sites are remotely located and off-grid, the viable power generation option to supply electricity to the towers is by other sources like solar and, generators as backup,” he said.

“The telecommunications equipment requires 24/7 operation, meaning that the power system must be reliable.

Papua New Guinea has the potential for solar to be feasible to support energy services like lighting, cooking, heating and cooling, water pumping, refrigeration, transportation and communications in the rural areas.
“The average solar insolation is 4.5kWh/m2/day and on an average, there are 2489 hours of sunshine per year.

“This solar magnitude spreads throughout the country. If Digicel can utilise this resource to support communications, there is a large potential for development partners to work collectively with interested stakeholders to implement solar farm-solar home system for the rural population.

“And not only solar but we have wind, hydro, biomass and geothermal energy sources to be tapped into. These energy sources are clean and freely available in the rural areas.

“One of the key challenges is that the capital costs of renewables like solar are very high compared to conventional power systems like generators, but the operational costs of renewables is less than the conventional.

“Over a 20-year life cycle, the cost analysis can be done during the pre-feasibility analysis to see the financial viability of the project. The government needs to establish some kind of financial mechanisms and incentives (grants and rebates, low-interest loan programmes) to support the rural population so that electricity from renewable energy sources can be affordable.”

Mondo said Kenpawa Energy Solutions is based on the need to increase access to reliable, affordable and clean energy systems by taking action in a locally focused way.

It was timely and encouraging to see that the government was being clear on this role and Mondo said it was an opportune moment to play his part in this.

“I was inspired by the rapid growth in the past five years of what have collectively become known as the National Electrification Roll-out Plan (NEROP) in the country. NEROP details how the Government of Papua New Guinea will expand the grid to rural communities around PNG Power’s 34 provincial grids,” Mondo said
“Furthermore, the support for such energy initiatives with renewable energy systems as provided by the then Department of Petroleum and Energy expressed in the Medium-Term Development Strategies and Vision 2050 provided an additional impetus for Kenpawa formation as a company.”

Mondo explained that the company was not like existing retailers of solar products but was focused on a more consultative work with communities.

This was to be done in partnership with donor stakeholders and communities with Kenpawa providing the feasibility data to guide development projects in this area.

“The rural areas are so remote that power lines may never be extended there, and only 13 per cent of the country’s population has electricity.

“Currently, PNG rural families use crude and dangerous kerosene lamps to light their homes, and expensive dry-cell batteries to power their radios. A solar electric system is safer, more reliable, provides better lighting, and promises better value than the alternatives mentioned above.”

The National PNG

Perubahan iklim, topik panas Kepulauan Pasifik bulan ini

TabloidJubi.com, Mei adalah bulan yang penuh dengan momen penting, dalam hal perubahan iklim di Pasifik dengan dilaksanakannya beberapa pertemuan penting dan konstruksi pusat perubahan iklim di kawasan kita.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Kosi Latu, Direktur Jenderal Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme SPREP - Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme
Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Kosi Latu, Direktur Jenderal Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme SPREP – Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme

Dialog tingkat tinggi tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati antara para pemimpin Pasifik dengan Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Perancis, berlangsung pada tanggal 4 Mei yang lalu. Pertemuan itu diadakan di sela-sela kunjungan tiga hari Presiden Emmanuel Macron dan delegasinya ke Kaledonia Baru.

Pertemuan penting lainnya yang akan diadakan pada Mei ini, adalah pertemuan perdana satuan tugas untuk meningkatkan ketahanan Pasifik dalam menghadapi perubahan iklim, Pacific Resilience Partnership Taskforce, sebagai tanda dimulainya kerangka kerja Framework for Resilient Development in the Pacific.

Konferensi Perubahan Iklim Bonn sedang berlangsung dan terdiri dari berbagai pertemuan yang berbeda di bawah Kerangka Konvensi mengenai Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Dan, momen yang paling nyata, pada Jumat 11 Mei 2018 pembangunan gedung Pusat Perubahan Iklim Pasifik (Pacific Climate Change Centre; PCCC) akan dimulai dengan upacara peletakan batu pertama.

Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim digambarkan oleh Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Perancis, sebagai “perjanjian yang adil dan tidak dapat dibalikkan kembali dan menunjukkan solidaritas sesama negara penandatangannya”, selama dialog tingkat tinggi tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati itu berlangsung.

Menteri Le Drian juga mengungkapkan bahwa badan pembangunan Prancis (AFD) dalam waktu dekat ini, akan resmi menjadi bank pembangunan yang penuh dan akan lebih aktif di kawasan Pasifik dan, Le Drian menegaskan, badan ini paralel seluruhnya dengan Perjanjian Paris dan penerapannya.

Direktur Jenderal sekretariat program lingkungan regional Pasifik, Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), Kosi Latu, pun juga berpartisipasi dalam dialog tingkat tinggi itu dan juga bertemu dengan Presiden Macron selama kunjungannya ke Kaledonia Baru.

“Ini adalah tahun yang spesial untuk SPREP dan negara-negara anggotanya, karena kita merayakan ulang tahun kita yang ke-25 tahun dan kita akan memulai pembangunan Pusat Perubahan Iklim Pasifik; kita juga merayakan kemitraan kita dengan Prancis sebagai negara anggota SPREP dan mitra pendukung Pasifik yang kuat,” tutur Kosi Latu, Direktur Jenderal SPREP.

“SPREP didirikan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi lingkungan yang berkelanjutan untuk kawasan regional Pasifik, dan setelah beroperasi selama bertahun-tahun, tantangan lingkungan yang kita hadapi pun berubah, terutama karena sekarang ada urgensi yang terus bertumbuh mengenai bagaimana kita dapat menghadapi perubahan iklim. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat berdiskusi langsung dengan Presiden Macron dan Menteri Le Drian, dan kita lega mengetahui bahwa kita semua, negara-negara Kepulauan Pasifik anggota SPREP dan Prancis, memahami sepenuhnya peran penting dari Perjanjian Paris.”

Perancis adalah salah satu dari lima anggota metropolitan SPREP – disamping Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, serta Inggris – dan telah memberikan dukungan dan bimbingan tanpa henti kepada SPREP, agar SPREP dapat memenuhi kapasitasnya dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada negara-negara anggota Kepulauan Pasifiknya, dalam isu adaptasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Dialog tingkat tinggi antara delegasi Perancis dan para pemimpin Pasifik ini terjadi tepat pada waktu yang sangat penting bagi kawasan Pasifik, saat kita sedang mempersiapkan diri untuk memulai era baru dalam bidang adaptasi perubahan iklim dan pengembangan kapasitas di Pasifik.

Jumat pekan ini (11/05/2018), SPREP akan melaksanakan upacara peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan gedung Pusat Perubahan Iklim Pasifik (PCCC), bermitra dengan badan kerja sama internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency; JICA) dan Pemerintah Samoa. Upacara itu juga menandakan peluncuran serangkaian kegiatan perayaan ulang tahun SPREP ke-25 yang akan diikuti oleh berbagai macam kegiatan.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat kolaborasi dan koordinasi regional Pasifik untuk mendukung pengembangan ketahanan iklim di kawasan ini. Pengembangan pusat ini dipandu oleh komite pengarah, yang dibentuk oleh berbagai pemangku kepentingan utama termasuk negara-negara Anggota, mitra, donor dan badan-badan yang merupakan anggota dari dewan antar-organisasi Pasifik, Council of Regional Organisations in the Pacific (CROP). Pusat ini akan menjadi tuan rumah bagi berbagai pakar perubahan iklim, peneliti, dan pejabat untuk keperluan penelitian dan pelatihan.

“Meskipun pusat PCCC ini terletak di markas SPREP, PCCC akan menjadi milik seluruh wilayah Kepulauan Pasifik secara keseluruhan. Dalam dialog kita dengan Prancis mengenai keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, kita sudah mendengar langsung dari negara-negara anggota Kepulauan Pasifik kita tentang pentingnya mengambil tindakan sekarang untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kita berharap pusat PCCC ini akan menjadi salah satu katalis dalam mewujudkan tindakan itu, selain itu karena pembangunan ini terjadi setelah kita bekerja selama 25 tahun, ini adalah bonus tambahan untuk menunjukkan pencapaian kami di Pasifik,”kata Latu.

SPREP sendiri dibentuk sebagai organisasi independen yang berlokasi di Samoa melalui penandatanganan Perjanjian SPREP pada Juni 1993. Hingga kini, hampir semua negara di kawasan Kepulauan Pasifik terdaftar sebagai anggota, termasuk di antaranya Samoa, Samoa Amerika, Kaledonia Baru, Fiji, Polinesia Prancis, Guam, Kiribati, Papua Nugini, Palau, Nieu, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, serta Wallis dan Futuna.

Pembangunan dari pusat PCCC ini didanai oleh Pemerintah Jepang melalui bantuan kepada Pemerintah Samoa. Pusat ini akan dibangun sesuai dengan pedoman gedung hijau yang berarti setidaknya 50% dari listrik yang digunakan oleh fasilitas ini, harus berasal dari panel surya dengan harapan bahwa di kemudian hari PCCC akan berjalan dengan menggunakan 100% sumber energi terbarukan.

Upacara peletakan batu pertama di lokasi pembangunan Pusat PCCC dan acara peluncuran ulang tahun SPREP yang ke-25 tahun berlangsung pada hari Jumat 11 Mei 2018, dan menandakan kemajuan penting dalam ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di kawasan Pasifik. (PINA)

Dikritisi media, PM Tonga terima lapang dada
Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva pada upacara pembukaan KTT Media Pasifik ke-5 - Islands Business/ Netani Rika
Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva pada upacara pembukaan KTT Media Pasifik ke-5 – Islands Business/ Netani Rika

Nukuʻalofa, Jubi – Sebuah petisi telah diedarkan di Tonga yang menuntut agar Perdana Menteri Akilisi Pohiva diberhentikan secepatnya.

PM Pohiva membenarkan berita ini pada upacara pembukaan KTT Media Pasifik ke-5 di Nuku’alofa, Selasa lalu (08/05/2018).

PM Pohiva mengatakan dia yakin bahwa lawan-lawan politiknya berada di belakang beredarnya petisi itu, dan bahwa mereka juga didukung oleh media. Bagi saya ini bukan masalah besar.”

“Ini adalah bagian dari demokrasi di Kerajaan (Tonga),” tambahnya.

Sebagai pegiat HAM dan kebebasan media yang vokal sejak tahun 1980 hingga terpilih sebagai PM, Pohiva baru-baru ini menerima tekanan dari berbagai pihak atas keputusan yang diambilnya.

Sejumlah keputusan yang diambil Pohiva beberapa waktu terakhir berada di bawah kecaman publik. Sebelumnya, Pohiva menunjuk anak mantunya dan anak laki-lakinya untuk menempati beberapa jabatan penting di Tonga, dan, setelahnya, dia memberhentikan beberapa jurnalis senior.

Setelah dituduh terlibat dalam korupsi dan nepotisme, Pohiva tetap berhasil memenangkan pemilihan umum setelah Raja Tupou VI membubarkan parlemen Tonga tahun lalu.

Pohiva menjelaskan bahwa sebagai seorang jurnalis dan aktivis demokrasi dulu, dia juga menggunakan media untuk menantang pihak berwenang hingga akhirnya dia menjadi PM. “Dulu saya sering mengkritik pemerintah dan sekarang saya sendiri juga dikritik,” kata Pohiva.

Dalam pidatonya, Pohiva menekankan bahwa para wartawan di seluruh Pasifik memiliki peran penting, dalam memastikan pemerintah bertanggung jawab dan transparan kepada para pemilihnya melalui reportase yang akurat.

Mengenai pemecatan staf jurnalis senior dari badan penyiaran Tonga Broadcasting Corporation baru-baru ini, dia mengatakan bahwa peninjauan terhadap organisasi tersebut sedang berlangsung. (PINA)

Pasien Māori dan Pasifik keluhkan rasisme di sistem kesehatan
Sebuah penelitian yang ditulis oleh beberapa akademisi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Auckland, mengungkap masalah rasisme dan penanganan yang tidak sesuai standar terhadap pasien orang Māori dan orang dari kawasan Pasifik lainnya - RNZI/ 123rf
Sebuah penelitian yang ditulis oleh beberapa akademisi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Auckland, mengungkap masalah rasisme dan penanganan yang tidak sesuai standar terhadap pasien orang Māori dan orang dari kawasan Pasifik lainnya – RNZI/ 123rf

Auckland, Jubi – Sebuah penelitian tentang penyakit rematik di Selandia Baru, mengungkap masalah rasisme dan penanganan yang tidak sesuai standar terhadap pasien orang Māori dan orang dari kawasan Pasifik lainnya.

Laporan tentang pengalaman orang Māori dan suku Pasifik lain dalam hal penanganan penyakit tersebut, ditulis beberapa akademisi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Auckland.

Sebagian dari 113 orang yang diwawancarai selama studi itu, mengeluhkan beberapa permasalahan yang mereka alami secara langsung, saat berobat di bawah sistem kesehatan di Selandia Baru termasuk rasisme, dipanggil dengan julukan-julukan rasis seperti ‘coconut‘ (kelapa), dan diperlakukan dengan kasar oleh beberapa staf kesehatan profesional.

Peneliti utama dalam studi tersebut, dr. Anneka Anderson, mengatakan salah satu keluhan terbesar dari para peserta yang mereka wawancarai, terkait dengan masalah rasisme dan kurangnya pemahaman kultural dan penerapan konsep cultural safety.

“Anak perempuan orang Pasifik yang masih muda, diminta untuk menunjukkan dada mereka saat pemeriksaan kepada dokter lelaki, tanpa ada keluarga mereka atau dukungan lainnya di ruangan pemeriksaan, ini membuat mereka merasa sangat takut, sangat rentan,” katanya.

“Contoh lain yang kita pelajari selama studi ini adalah seorang Ibu asal Pasifik yang sudah menikah, ia dikunjungi di rumahnya oleh perawat laki-laki, saat keluarganya tidak berada di rumah, untuk memberikan suntikan di bokongnya.”

Penting sekali bagi penyedia layanan kesehatan dan staf kesehatan profesional, untuk membangun hubungan baik dengan pasien, sehingga masyarakat tidak takut mencari perawatan ketika mereka sakit, kata dr. Anderson.

Dari tahun 1996 hingga 2005, angka penderita penyakit rematik meningkat signifikan di kalangan anak-anak Māori dan Pasifika, tetapi menurun untuk anak-anak Selandia Baru berketurunan Eropa. Antara 2005 dan 2010, jumlah penderita penyakit ini meningkat dua kali lipat.

Hingga kini belum ada bukti bahwa orang Māori dan Pasifik lainnya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi secara genetis terhadap penyakit rematik, kata dr. Anderson. (RNZI)

Vanuatu’s national interest remain paramount: PM

Vanuatu Daily PostBy Fern Napwatt 

Prime Minister Charlot Salwai has urged all Head of Missions to maintain Vanuatu’s national interest during their mission abroad as the sole purpose of their appointments.

In his speech to close the management sessions of the HoM’s meeting, PM Salwai reiterated that the update of the works of HoMs is very important to the country, as their appointments were based on merit, not their political affiliations.

“Vanuatu is part of the United Nations (UN) and is important that we continue to strengthen this relationship through our missions,” he said.

PM Salwai has also congratulated that new ambassadors and the newly established embassy in Wellington (New Zealand) and in Geneva (Switzerland) saying that these has shown positive growth of Vanuatu’s partnership with its bilateral and multilateral partners.

“There are a lot of issues that need to be addressed and Climate Change and West Papua remained as two prominent issues that Vanuatu has to addressed through its diplomats in regional and international meetings,” he said.

“So i urge you as HoMs to represent and seek assistance from our bilateral partners in the countries you are established and liaise between the government and line agencies on strategies and policies to further develop this country.”

PM Salwai reminded the HoM’s to keep Vanuatu’s reputation on the global stage for what it stands for and acknowledged the HoM’s for representing Vanuatu abroad.

In response to PM Salwai’s closing remarks, Vanuatu’s High Commissioner to Australia and Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United Arab Emirates and Timor L’este, Kalfau George Kaloris said on behalf of the HoMs, that they will continue to implement instructions and policies set by the national government.

“We are grateful for the appointment that has shown the government’s and the people’s trust in us, we are faced with challenges at times, especially with multilateral positions but the national interests of our country remains paramount,” he said.

“Interactions at the highest level is important for this country and recommendations of future high level mission visits to other corners of this world will be organized-to pursue assistance for projects to develop Vanuatu.”

The HoMs have closed management meeting yesterday and will continue with workshops on Finance training and Immigration training for the remaining days of this week before they leave the country next week.

fern@dailypost.vu