The President of the Republic has never spoken of the United States Navy in Vanuatu
The President of the Republi
The President of the Republi

The Office of the President of the Republic of Vanuatu wanted to say that he had never asked the United States Government to put his military base in Vanuatu.

But the President acknowledge their contribution during the Second World War that his base was already the New Hebrides and now the NGO as “Peace Corps” because it provided the knowledge that give children in the field of health and the field of the literate Englishman.

The President renews his appeal to the US Ambassador during the courtesy call to the State Office in 2017 who will open an Embassy in Vanuatu. This same call had marked the High Commission of England in the Solomon Islands when they visited the State Office.

The Office of the President of the Republic wanted to clarify a rumor about missionary diplomacy but not a military base

God bless and protect the government

Minister welcomes poverty report
Minister welcomes poverty report MoFT Minister Hon. Manasseh Sogavare delivers his remarks.
Minister welcomes poverty report
MoFT Minister Hon. Manasseh Sogavare delivers his remarks.

THE Deputy Prime Minister (DPM) and Minister for Finance and Treasury was really impressed with the outcome of the first-ever report of the Solomon Islands Poverty Maps based on the 2012/13 Household Income and Expenditure Survey and the 2009 Population and Housing Census.

Manasseh Sogavare made the statement when officially launched the report on Monday at Honiara Hotel.

“I am personally overwhelmed by the outcome of this innovative project. The production of this report and the user-friendly maps portraying poverty rates at ward level is indeed a statistical and development milestone for our country and our people,”

he said.

He said the report is an important poverty mapping project which implemented by the National Statistics Office (NSO) under my Ministry, in collaboration with the World Bank and the Government of Australia.

Sogavare said the report and the maps complements and adds value to the poverty report of 2016 that was launched by the former Minister of Finance in mid-2016.

“In that report, poverty was estimated down to the provincial level only due to survey sampling limitations.

“However, in this work, and for the first time, innovative methodology was applied to overcome this and combine data from both a survey, i.e., the 2012/13 Household Income and Expenditure Survey (HIES) and the 2009 Census, to enable the estimation of small area or ward level poverty and inequality rates,” he added.

He said on behalf of the Government and as a Minister responsible for National Statistic (NSO), it is a milestone achievement for the nation especially as it is done in a timely period.

“This report is another significant statistical milestone for the nation and as you may be aware, the finding of this report is timely, as in less than 12 months from now, the country will be heading to the national elections in early 2019,” he reiterated.

 

By IAN M.KAUKUI, Solomon Star News

Minister for Tourism, Arts and Culture Emil Tammur arrived in Solomon Islands yesterday, a day ahead of the sixth Melanesian Spearhead Group Ministers of Culture and Arts meeting in Honiara.

He was accompanied by acting executive director of National Cultural Commission John Uani, acting director of the National Museum and Arts Gallery Alois Kuaso and officials from the ministry.

Tammur will be chairing the meeting tomorrow at the Heritage Hotel where the enhancement of Melanesian arts, culture, education and music and other related issues will be discussed.

Other ministers from the Melanesian states are from Fiji, New Caledonia, Vanuatu and the Solomon Islands.
Tammur is expected to deliver a statement to show PNG’s national programmes and initiatives on arts and culture, and sub-regional cooperation initiatives.

He will be at the opening of the festival on Friday and returns on Saturday.

The Papua New Guinea contingent of 150 performers will be travelling to Honiara at the end of the week to showcase distinct cultures and traditions that define PNG’s origins in a 10-day extravaganza.

Source: The National PNG

Melanesian Culture and Arts Festival to get underway in Solomon Islands

Performers from around Melanesia are descending on Solomon Islands for a major culture and arts event.

The Solomons is hosting the sixth Melanesian Arts & Cultural Festival which begins this weekend and runs for 10 days.

The festival brings together about 2000 artists and performers from Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, New Caledonia and Solomon Islands.

At the last installation of the festival, in PNG in 2014, performers from Melanesian communities in Indonesia’s Papua region, Timor Leste and Australia’s Torres Strait Islands also attended.

Source: https://www.radionz.co.nz

Diplomasi Fiji dan “Talanoa” untuk perubahan iklim

Siklon Winston menyerang pulau terbesar Fiji, Pulau Viti Levu, Februari 2016. - Asia Pacific Report/ Anna Parinicbnd/UN Women
Siklon Winston menyerang pulau terbesar Fiji, Pulau Viti Levu, Februari 2016. – Asia Pacific Report/ Anna Parinicbnd/UN Women

Wawancara Lars Ursin dari 2°C dengan Profesor Elisabeth Holland dari Universitas Pasifik Selatan, Fiji.

Kawasan Kepulauan Pasifik sudah mulai menghadapi konsekuensi perubahan iklim. Namun mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka semakin gigih dalam memperjuangkan kehidupan mereka, melalui diplomasi internasional dalam isu perubahan iklim. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Lars Ursin: Apakah dampak pemanasan global yang telah dialami Kepulauan Pasifik saat ini?

Elisabeth Holland: Siklon Winston menyebabkan gelombang setinggi 40 meter. Angin topan dan badai akibat Siklon Pam dan Winston juga terjadi. Biaya pemulihan setelah Siklon Winston mencapai 30 persen dari PDB Fiji. Selain itu, juga di Fiji, 676 dari sekitar 1.800 desa telah mengatakan bahwa mereka harus pindah. Bukan hanya karena gelombang saat badai, tetapi juga setelah banjir karena naiknya permukaan laut atau berubahnya pola badai. Atau abrasi pantai yang dihasilkan oleh badai dan naiknya permukaan laut. Di Fiji, kita sekarang menyarankan semua pasangan yang baru menikah untuk pindah ke lokasi yang lebih tinggi. Ini mengacu pada salah satu tradisi di Fiji adalah membangun rumah bagi pengantin baru.

Daerah mana di Kepulauan Pasifik yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim?

Daerah yang paling rentang adalah Tuvalu, Kiribati, Republik Kepulauan Marshall, dan Tokelau. Atribut yang dimiliki oleh semua daerah ini, adalah ketinggian maksimum mereka adalah 3-5 meter di atas permukaan laut.

Bagaimana harapan orang-orang yang tinggal di pulau-pulau ini?

Pemerintah Selandia Baru yang baru sedang mempertimbangkan, untuk mengubah pengaturan kebijakan imigrasi mereka demi negara-negara tetangga di Kepulauan Pasifik. Untuk saat ini Fiji adalah satu-satunya negara yang memiliki pengaturan dimana mereka menerima pengungsi-pengungsi perubahan iklim dari Pasifik. Tiga negara di Pasifik, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau, memiliki Asosiasi Kerja Sama Bebas (COFA) dengan Amerika Serikat dan memenuhi syarat untuk memiliki paspor AS, memberi mereka hak untuk hidup, bekerja dan belajar di AS. Migrasi dari ketika negara ini, sudah berlangsung, umumnya dilakukan ke Hawaii.

Tindakan praktis apa saja yang sudah diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut?

Ada beberapa masalah mendesak terkait perubahan iklim. Salah satu masalah yang yang paling penting adalah apa yang dibutuhkan masyarakat, untuk bertahan hidup dan melindungi kesehatan: air bersih. Jadi, contohnya, kita di Fiji telah menyediakan tangki air dan sistem pipa air bersih untuk lebih dari 12.000 jiwa, didanai oleh UE.

Banyak negara di Kepulauan Pasifik yang baru saja mulai menerima Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund). Warga Tuvalu tidak ingin meninggalkan rumah mereka, alih-alih, mereka mengatakan mereka akan beradaptasi. Dana bantuan yang mereka terima akan dialihkan untuk meningkatkan stabilisasi kawasan pesisir, seperti membangun dinding laut. Kepulauan Marshall sedang mempertimbangkan pulau mana yang harus terpaksa mereka korbankan, agar dapat melindungi pulau-pulau lainnya yang tersisa. Tokelau juga baru saja mulai menerima pendanaan iklim hijau dan mereka juga harus mengambil keputusan serupa. Tokelau mengklaim bahwa mereka adalah negara pertama yang menggunakan 100% listrik dari sumber energi terbarukan, berkat bantuan sebuah proyek yang dibiayai oleh Selandia Baru.

Sementara itu Kiribati, di bawah pemerintahan Presiden Anote Tong, sosok yang vokal menyuarakan isu perubahan iklim, mengadvokasikan gagasan ‘bermigrasi dengan martabat’. Presiden Tong memusatkan perhatiannya untuk memastikan bahwa segenap rakyatnya memiliki pengetahuan, tentang dampak pemanasan global dan pada saat yang bersamaan, telah mengambil langkah-langkah adaptif lainnya.

Peran apa yang dimainkan oleh negara-negara Pasifik Selatan sejak Perjanjian Paris?

Di Maroko, Fiji diberi kursi kepresidenan konferensi COP23, dan di bawah kepresidenan itu ada beberapa prestasi membanggakan. Yang pertama adalah paltform Indigenous Peoples’ Platform. Yang kedua adalah rencana aksi berbasis gender, Gender Action Plan. Dan akhirnya, Carbon Neutral Cities Alliance. Tetapi prestasi paling utama di samping semua itu adalah memasukkan ‘lautan’ dalam negosiasi iklim.

Apakah maksudnya lautan juga diperhitungkan?

Jika kalian melihat dalam teks Perjanjian Paris, kata ’lautan’ hanya disebutkan satu kali. Namun, kita semua tahu betapa pentingnya lautan dalam sistem iklim global. Oleh karena itu, kita harus bekerja untuk memastikan adanya topik pembahasan terkait samudra, untuk memastikan lautan turut dibicarakan dalam negosiasi yang akan datang. Proses diplomasi itu tidak pernah cepat, tetapi karena Fiji juga merupakan presiden COP23 pada tahun 2017, dan kami mengadakan Konferensi Kelautan PBB pada tahun 2017, momen itu adalah kesempatan yang unik dan kita bisa menyelipkan aspek lautan.

Kemajuan ini, tentu saja, sangat penting bagi negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, yang mata pencahariannya sangat bergantung pada lautan

Kepresidenan COP24 akan diserahkan kepada Polandia di Katowice. Namun, Polandia telah meminta Fiji untuk juga memainkan peran dalam konferensi ini, untuk membantu mengawasi dialog Talanoa.

Apa itu dialog Talanoa secara singkat dan apa tujuan yang ingin dicapai?

Deskripsi yang lengkap tentang Talanoa bisa dilihat situs COP23. Tetapi, pada dasarnya, latar belakang ini Talanoa adalah: ketika orang-orang dalam suatu komunitas di Fiji ingin mencapai sebuah resolusi, mereka akan mengadakan pertemuan. Pertemuan itu disebut Talanoa. Dalam pertemuan ini, setiap orang yang datang dilihat sebagai mitra yang setara, dihormati, dan didengarkan masukannya. Pertemuan ini umumnya dilakukan dalam lingkaran, terkadang minuman kava disajikan untuk menghormati semua orang yang telah datang. Semua pandangan dan perspektif bisa diungkapkan, dan bersama, semua partisipan akan bekerja bersama-sama.

Tetapi, apakah proses seperti ini biasanya bisa menghasilkan solusi?

Fiji adalah negara dengan jumlah penduduk kurang dari 850.000 orang. Namun, mereka berhasil mencapai peran mereka sebagai Presiden PBB dan Presiden COP23 pada saat yang bersamaan, ini semua dengan prinsip-prinsip partisipasi Talanoa. Ini karena mereka selalu mengutamakan kepentingan bersama. Ini adalah cara berpikir mereka – bukan tentang kepentingan satu, tetapi semua. (Asia Pacific Report 25/6/2018)

Elisabeth Holland adalah profesor dari University of the South Pacific di Fiji.

Source: Tabloid Jubi West Papua

Jelang referendum, Kaledonia Baru terima dukungan

Bendera Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Kaledonia Baru. - RNZI/ Johnny Blades
Bendera Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Kaledonia Baru. – RNZI/ Johnny Blades

New York, Jubi – Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, lebih dikenal sebagai C-24, menyetujui sebuah rancangan resolusi penting Jumat minggu lalu (22/06/2018) di New York, untuk menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas kolonialisme sesegera mungkin, dan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan kolonial di seluruh dunia, termasuk Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Tokelau di kawasan Pasifik.

Menyambut draf resolusi tersebut, Mickael Forrest dari kelompok pribumi Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru mengatakan, bahwa beberapa generasi perempuan dan laki-laki di Kaledonia Baru telah lama berjuang untuk kemerdekaan dan, sekarang, saatnya telah tiba untuk berkedaulatan.

“Kita benar-benar berkomitmen”, kata Forrest dalam pertemuan C-24.

Walaupun dia setuju bahwa sudah banyak kemajuan yang terjadi, masih ada ruang untuk meningkatkan pengaturan teknis dalam mempersiapkan referendum.

Forrest mengatakan pada pertemuan C-24 bahwa kunjungan para pemimpin Prancis ke Kaledonia Baru akhir-akhir ini, telah mengganggu keseimbangan negara itu, mensinyalir bahwa Prancis menggunakan taktik lama kolonialisme.

Dia mengatakan bahwa rakyat Kaledonia Baru sudah lama menantikan referendum tanggal 4 November, yang akan menjadi kesempatan utama bagi mereka untuk membebaskan diri dari kolonialisme Prancis.

“Ini adalah jalan yang sangat panjang bagi kami,” tambahnya, seraya menekankan bahwa masyarakat Kanak harus mendapatkan kembali martabat mereka.

Komite itu telah terlibat dengan melakukan berbagai misi kunjungan, dan mengirimkan pengamat ke Kaledonia Baru. (PINA)

Perpindahan penduduk, koalisi Pasifik diperlukan

Direktur PIANGO, Emele Duituturaga. -PIANGO
Direktur PIANGO, Emele Duituturaga. -PIANGO

Funafuti, Jubi – Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membentuk koalisi besar antara para pemimpin Pasifik, agar bisa mengatasi persoalan migrasi dan perpindahan masyarakat akibat perubahan iklim, disimpulkan sebuah konferensi pekan lalu.

Koalisi itu diharapkan tidak hanya mencakup Pemerintah Kepulauan Pasifik, tetapi juga masyarakat sipil dan sektor swasta.

Memuji para pemimpin Kepulauan Pasifik atas upaya mereka dalam menangani isu ini, Direktur PIANGO, Emele Duituturaga, mengatakan kepada konferensi yang diadakan di Funafuti, Tuvalu, bahwa isu ini mempengaruhi semua orang di Pasifik dan memerlukan upaya bersama semua negara.

“Kita, orang-orang Pasifik adalah orang-orang dari samudra terbesar di dunia. Samudra Pasifik memainkan peran sebagai pengatur iklim bagi seluruh dunia,” katanya selama konferensi yang dihadiri oleh sekitar 100 orang tersebut.

“Akibat pemanasan global, peningkatan suhu yang signifikan telah menghasilkan perubahan besar dalam iklim di seluruh dunia, dan menimbulkan kondisi cuaca ekstrem – seperti siklon yang sangat kuat, hujan deras dengan banjir, pasang air laut tinggi yang ekstrem menyebabkan abrasi pantai, dan periode kekeringan yang luar biasa panjang; belum lagi mencairnya gletser yang menyebabkan naiknya permukaan air laut.”

“Kita masyarakat Pasifik berada di garis depan kehancuran akibat perubahan iklim dan terutama di sini, di Tuvalu dan Kiribati, kalian berada di garis depan kenaikan permukaan laut.”

Dia menegaskan bahwa saat inilah kita harus menuntut keadilan dan hak kita untuk bertahan hidup.

Duituturaga bertanya ’di mana keadilan bagi mereka yang memiliki tanggung jawab paling kecil dalam menyebabkan perubahan iklim?’, sambil menekankan bahwa masyarakat sipil juga mengakui bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi planet kita.

“Hubungan antara perubahan iklim dan perpindahan penduduk belum banyak dibicarakan di Pasifik, mungkin ini adalah subjek yang tidak nyaman, tetapi masih ada sebagian dari kita yang ingin membahasnya; dan pemerintah kita perlu mempertimbangkan dan menerima, bahwa migrasi akibat perubahan iklim atau terkait iklim sudah mulai terjadi,”

tambahnya.

“Perpindahan penduduk yang disebabkan oleh perubahan iklim, mengacu pada mereka yang harus meninggalkan rumah mereka, sebagai akibat dari dampak perubahan iklim.”

“Faktanya adalah bahwa karena planet menghangat, beberapa tempat tidak akan mungkin terlindungi dari dampak perubahan iklim.”

“Bagi orang-orang kita di pasifik yang tinggal di tempat-tempat seperti ini, kita harus menciptakan cara agar mereka dapat pindah ke lokasi lain dengan cara yang aman dan legal. Kecuali negara dan pemerintah Pasifik menjadi lebih terbuka tentang isu ini, banyak orang akan terpaksa pindah secara ilegal.” (PINA)

CJ: Attendance is worth the investment

CJ: Attendance is worth the investment Chief Justice Sir Albert Palmer
CJ: Attendance is worth the investment
Chief Justice Sir Albert Palmer

Judges and magistrates who are attending a week long judicial training this week have been assured that their time in attending the course is worth the investment.

The training commenced yesterday at the High Court.

Chief Justice Sir Albert Palmer made this assurance when welcoming the participants of the (PJSI) Pacific Judiciary Strengthening Initiative (PJSI) training for judges and magistrates.

“I wish to thank you all for making the time from all your busy schedules to be present this week for this course,” Sir Palmer told the participants.

“I know and understand how difficult that can be especially when you all have busy schedules to attend to but let me assure you that your time in attending the course will be well worth the investment in terms of improving and enhancing their knowledge base, skills and attitude and thereby strengthening their competency to deliver better and quality judicial services to the people of Solomon Islands.”

Sir Albert thanked the New Zealand government for the funding support, adding this is not the first time this type of training has been undertaken.

“There have been many other training that have been conducted in the country and regionally, where many of our judicial officers and non-law trained officers including court staff have been able to attend those vital and necessary courses and workshops for purposes of upgrading, improving, enhancing knowledge, skills and attitudes.

“Through this generous funding your Government has been able to reach out in a very effective and sustainable way through the very able and capable management team of the International Division of the Federal Court of Australia to other judiciaries of the Pacific Island countries about 14 countries in total.

“I cannot emphasise enough how our judiciaries have been equipped and empowered to carry out our duties and responsibilities in a more effective and efficient manner,” Sir Albert said when addressing the New Zealand High Commissioner Don Higgins.

Technical Director for the PJSI Program, Doctor Livingston Armytage from the Federal Court of Australia, Justice Debbie Mortimer and Magistrate Greg Benn also from Australia are facilitating the training.

Local facilitators are, Justice Leonard Maina, Sir Albert, Chief Magistrate Emma Garo and Deputy Registrar Stevenson Manase Belakama.

By ASSUMPTA BUCHANAN, the Solomon Star News

 

Reshuffle to deal with Mendi issue

Reshuffle to deal with Mendi issue
Reshuffle to deal with Mendi issue

A number of police officers have been forced to make way and others have been transferred in the aftermath of the Mendi unrest.
In key actions:

  • Chief Superintendent Joseph Tondop’s appointment as the Southern Highlands commander has been revoked, he will stay unattached;
  • Chief Inspector Gideon Kauke, the station commander Mendi, takes over from Tondop as acting Southern Highlands commander;
  • Assistant commissioner Kaiglo Ambane, the Highlands western end commander, is now commander Southern;
  • Assistant commissioner Anton Billie, the divisional commander for New Guinea Islands, is now commander Highlands western end; and,
  • Chief Superintendent Paul Kamuai is now the acting commander New Guinea Islands.

“As you would have gathered, the Government has declared a State of Emergency in the troubled Southern Highlands. I am making the internal transfer directives as the acting Commissioner of Police so that the Southern Highlands issue can be effectively addressed,” Acting Police Commissioner Jim Andrews said.
In another transfer, assistant commissioner Allan Kundi is to assist the police commissioner.
Andrews said the changes would take effect immediately.

“In the transition period, I have appointed assistant commissioner, operations, David Manning to take charge of all police operations in Southern Highlands.

He will be assisted by assistant commissioner Sylvester Kalaut, acting assistant commissioner, crimes. Hodges Ette and a team of detectives and acting director special services division Superintendent Julius Tasion.

“They will remain in the province until assistant commissioner Billie takes up his post,” Andrews said.
He said two police mobile squads totalling almost 70 police personnel were in Southern Highlands along with a contingent of PNG Defence Force soldiers.

Andrews said another two mobile squads were on standby.

New airport terminal in Solomon Islands by Japanese Government

So Japan is going to construct a new international departure terminal building for the country.

The plan was unveiled Friday during the signing of the Grant Agreement for the Improvement of the Honiara International Airport Project.

Under the project, the existing terminal building will be upgraded to cater for both domestic and international arrivals.

The project is estimated to cost more than 4 billion Yen or around $290 million.

Work is scheduled to start early next year, and according to Japan International Cooperation Agency (JICA) Chief Representative Takashi Toyama, it should take around 31 months to complete the project.

Toyama said this new terminal arrangement is expected to boost the convenience of passengers between international and domestic terminal and to contribute to the growth of the tourism industry.

It’s just not the terminal building that will be upgraded.

The project will also cater for various special equipment and facilities necessary for the improvement of airport operation and safety.

The current aprons will be upgraded and equipped with four spots of international aircrafts and six spots of domestic.”

Furthermore, a new taxiway is also to be constructed while the existing one will be renovated.

This is a huge project and one that will transform Honiara International Airport when it’s completed.

In fact this project should be completed in time for the Pacific Games, scheduled to be held in Honiara in 2023.

This is not the first time Japan has offered to fund an infrastructure project of this magnitude.

The current multi-million dollar Kukum Highway Upgrading Project was also Japan-funded.

In fact the existing Honiara International Airport is a Japanese funded project.

What they are doing now is simply upgrading a project they funded and built some 20 years ago.

It is infrastructure projects like this that Solomon Islanders will be ever thankful for.

No wonder Foreign Affairs minister Milner Tozaka spoke highly of Japan.

Japan, Tozaka says, remains the leading development partner in infrastructure development in Solomon Islands.

This airport project, the minister added, is yet another of Japan’s success stories towards Solomon Islands infrastructure and economic development.

This project however, will not start as scheduled unless the national government plays its facilitative role in an effective and timely manner.

On Friday, JICA’s Toyama expressed some concern on this.

He said their main concern would be the selection of a quarry site and contract for crushed stone production.

These are relevant issues the government must address to ensure the timely implementation of the project.

To Japan, we say thanks for being a genuine development partner.

Source: http://www.solomonstarnews.com/