Diplomasi Fiji dan “Talanoa” untuk perubahan iklim

Diplomasi Fiji dan “Talanoa” untuk perubahan iklim
Siklon Winston menyerang pulau terbesar Fiji, Pulau Viti Levu, Februari 2016. - Asia Pacific Report/ Anna Parinicbnd/UN Women
Siklon Winston menyerang pulau terbesar Fiji, Pulau Viti Levu, Februari 2016. – Asia Pacific Report/ Anna Parinicbnd/UN Women

Wawancara Lars Ursin dari 2°C dengan Profesor Elisabeth Holland dari Universitas Pasifik Selatan, Fiji.

Kawasan Kepulauan Pasifik sudah mulai menghadapi konsekuensi perubahan iklim. Namun mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka semakin gigih dalam memperjuangkan kehidupan mereka, melalui diplomasi internasional dalam isu perubahan iklim. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Lars Ursin: Apakah dampak pemanasan global yang telah dialami Kepulauan Pasifik saat ini?

Elisabeth Holland: Siklon Winston menyebabkan gelombang setinggi 40 meter. Angin topan dan badai akibat Siklon Pam dan Winston juga terjadi. Biaya pemulihan setelah Siklon Winston mencapai 30 persen dari PDB Fiji. Selain itu, juga di Fiji, 676 dari sekitar 1.800 desa telah mengatakan bahwa mereka harus pindah. Bukan hanya karena gelombang saat badai, tetapi juga setelah banjir karena naiknya permukaan laut atau berubahnya pola badai. Atau abrasi pantai yang dihasilkan oleh badai dan naiknya permukaan laut. Di Fiji, kita sekarang menyarankan semua pasangan yang baru menikah untuk pindah ke lokasi yang lebih tinggi. Ini mengacu pada salah satu tradisi di Fiji adalah membangun rumah bagi pengantin baru.

Daerah mana di Kepulauan Pasifik yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim?

Daerah yang paling rentang adalah Tuvalu, Kiribati, Republik Kepulauan Marshall, dan Tokelau. Atribut yang dimiliki oleh semua daerah ini, adalah ketinggian maksimum mereka adalah 3-5 meter di atas permukaan laut.

Bagaimana harapan orang-orang yang tinggal di pulau-pulau ini?

Pemerintah Selandia Baru yang baru sedang mempertimbangkan, untuk mengubah pengaturan kebijakan imigrasi mereka demi negara-negara tetangga di Kepulauan Pasifik. Untuk saat ini Fiji adalah satu-satunya negara yang memiliki pengaturan dimana mereka menerima pengungsi-pengungsi perubahan iklim dari Pasifik. Tiga negara di Pasifik, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau, memiliki Asosiasi Kerja Sama Bebas (COFA) dengan Amerika Serikat dan memenuhi syarat untuk memiliki paspor AS, memberi mereka hak untuk hidup, bekerja dan belajar di AS. Migrasi dari ketika negara ini, sudah berlangsung, umumnya dilakukan ke Hawaii.

Tindakan praktis apa saja yang sudah diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut?

Ada beberapa masalah mendesak terkait perubahan iklim. Salah satu masalah yang yang paling penting adalah apa yang dibutuhkan masyarakat, untuk bertahan hidup dan melindungi kesehatan: air bersih. Jadi, contohnya, kita di Fiji telah menyediakan tangki air dan sistem pipa air bersih untuk lebih dari 12.000 jiwa, didanai oleh UE.

Banyak negara di Kepulauan Pasifik yang baru saja mulai menerima Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund). Warga Tuvalu tidak ingin meninggalkan rumah mereka, alih-alih, mereka mengatakan mereka akan beradaptasi. Dana bantuan yang mereka terima akan dialihkan untuk meningkatkan stabilisasi kawasan pesisir, seperti membangun dinding laut. Kepulauan Marshall sedang mempertimbangkan pulau mana yang harus terpaksa mereka korbankan, agar dapat melindungi pulau-pulau lainnya yang tersisa. Tokelau juga baru saja mulai menerima pendanaan iklim hijau dan mereka juga harus mengambil keputusan serupa. Tokelau mengklaim bahwa mereka adalah negara pertama yang menggunakan 100% listrik dari sumber energi terbarukan, berkat bantuan sebuah proyek yang dibiayai oleh Selandia Baru.

Sementara itu Kiribati, di bawah pemerintahan Presiden Anote Tong, sosok yang vokal menyuarakan isu perubahan iklim, mengadvokasikan gagasan ‘bermigrasi dengan martabat’. Presiden Tong memusatkan perhatiannya untuk memastikan bahwa segenap rakyatnya memiliki pengetahuan, tentang dampak pemanasan global dan pada saat yang bersamaan, telah mengambil langkah-langkah adaptif lainnya.

Peran apa yang dimainkan oleh negara-negara Pasifik Selatan sejak Perjanjian Paris?

Di Maroko, Fiji diberi kursi kepresidenan konferensi COP23, dan di bawah kepresidenan itu ada beberapa prestasi membanggakan. Yang pertama adalah paltform Indigenous Peoples’ Platform. Yang kedua adalah rencana aksi berbasis gender, Gender Action Plan. Dan akhirnya, Carbon Neutral Cities Alliance. Tetapi prestasi paling utama di samping semua itu adalah memasukkan ‘lautan’ dalam negosiasi iklim.

Apakah maksudnya lautan juga diperhitungkan?

Jika kalian melihat dalam teks Perjanjian Paris, kata ’lautan’ hanya disebutkan satu kali. Namun, kita semua tahu betapa pentingnya lautan dalam sistem iklim global. Oleh karena itu, kita harus bekerja untuk memastikan adanya topik pembahasan terkait samudra, untuk memastikan lautan turut dibicarakan dalam negosiasi yang akan datang. Proses diplomasi itu tidak pernah cepat, tetapi karena Fiji juga merupakan presiden COP23 pada tahun 2017, dan kami mengadakan Konferensi Kelautan PBB pada tahun 2017, momen itu adalah kesempatan yang unik dan kita bisa menyelipkan aspek lautan.

Kemajuan ini, tentu saja, sangat penting bagi negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, yang mata pencahariannya sangat bergantung pada lautan

Kepresidenan COP24 akan diserahkan kepada Polandia di Katowice. Namun, Polandia telah meminta Fiji untuk juga memainkan peran dalam konferensi ini, untuk membantu mengawasi dialog Talanoa.

Apa itu dialog Talanoa secara singkat dan apa tujuan yang ingin dicapai?

Deskripsi yang lengkap tentang Talanoa bisa dilihat situs COP23. Tetapi, pada dasarnya, latar belakang ini Talanoa adalah: ketika orang-orang dalam suatu komunitas di Fiji ingin mencapai sebuah resolusi, mereka akan mengadakan pertemuan. Pertemuan itu disebut Talanoa. Dalam pertemuan ini, setiap orang yang datang dilihat sebagai mitra yang setara, dihormati, dan didengarkan masukannya. Pertemuan ini umumnya dilakukan dalam lingkaran, terkadang minuman kava disajikan untuk menghormati semua orang yang telah datang. Semua pandangan dan perspektif bisa diungkapkan, dan bersama, semua partisipan akan bekerja bersama-sama.

Tetapi, apakah proses seperti ini biasanya bisa menghasilkan solusi?

Fiji adalah negara dengan jumlah penduduk kurang dari 850.000 orang. Namun, mereka berhasil mencapai peran mereka sebagai Presiden PBB dan Presiden COP23 pada saat yang bersamaan, ini semua dengan prinsip-prinsip partisipasi Talanoa. Ini karena mereka selalu mengutamakan kepentingan bersama. Ini adalah cara berpikir mereka – bukan tentang kepentingan satu, tetapi semua. (Asia Pacific Report 25/6/2018)

Elisabeth Holland adalah profesor dari University of the South Pacific di Fiji.

Source: Tabloid Jubi West Papua

Share this post