Vanuatu to host next Melanesian Arts Festival

Vanuatu Daily Post – Vanuatu will host the next Melanesian Arts Festival in 2022 – that is four years of preparations to host over 1,000 participants.

Vanuatu to host next Melanesian Arts Festival
Vanuatu to host next Melanesian Arts Festival

The 2018 Melanesian Arts and Cultural Festival saw Solomon Islands welcoming 1500 participants, which took place from July 1- 10 in Honiara.

The Island Culture Archival Support quoted Director of the Vanuatu, Richard Shing, saying young people have to be motivated about their customs and culture, as the future belongs to them.

Mr Shing said now it is an opportunity to show the world Melanesia is made up of one people with many cultures. Image: VKS

jane@dailypost.vu

PM PNG undang beberapa pemimpin Pasifik
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill, disambut secara tradisional oleh Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, di Suva Senin kemarin (9/7/2018). - Fiji Times/RAMA
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill, disambut secara tradisional oleh Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, di Suva Senin kemarin (9/7/2018). – Fiji Times/RAMA

Suva, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini telah menyampaikan undangan dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk menghadiri pertemuannya dengan pemimpin-pemimpin Pasifik di Port Moresby sebelum konferensi KTT APEC, yang akan diadakan November, dimulai.

Undangan tersebut disampaikan oleh PM Peter O’Neill, ketika dia berbicara di depan Parlemen Nasional Fiji di Suva, Senin kemarin (9/7/2018).

PM O’Neill mengumumkan bahwa semua negara Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok telah diundang.

“Undangan dari Presiden Xi Jinping ini diperuntukkan bagi negara-negara Pasifik, yang mengakui Kebijakan Satu Tiongkok. Dia telah meminta agar bisa bertemu dengan para Pemimpin Pasifik di Papua Nugini sebelum KTT Pemimpin-pemimpin APEC,” kata pemimpin PNG itu, yang merupakan kepala negara kedua yang pernah berbicara langsung di hadapan seluruh Parlemen Fiji.

Pada kesempatan yang sama, O’Neill mengundang rekan PM Fiji-nya, Voreqe Bainimarama, untuk menjadi salah satu pembicara utama pada KTT APEC di Port Moresby.

“Kami mengundang Perdana Menteri Fiji untuk menghadiri KTT APEC, di mana kami mengharapkan kehadiran hingga 9.000 delegasi. Kami melihat ini sebagai peluang yang besar bagi Pasifik untuk menunjukkan potensi dan kerentanan kita kepada Asia.”

“APEC adalah blok perdagangan global raksasa dengan anggotanya mencapai separuh dari perdagangan dan PDB dunia. Ini memberikan peluang besar bagi negara-negara Pasifik, terutama untuk Fiji dan PNG,” tutur PM O’Neill.

“Kita ingin agar Pasifik berpartisipasi secara aktif dalam forum ini, dan menyoroti persoalan-persoalan yang kita hadapi kepada rekan-rekan kita di Asia, sehingga mereka tahu bahwa ada komunitas besar di Samudra Pasifik besar tempat kita tinggal ini.”

“Kita ingin agar Pasifik juga bisa mendapatkan manfaat dari peluang-peluang yang dimiliki kawasan Asia. Negara-negara APEC, yang mewakili 21 negara dan mencakup AS, Tiongkok, Rusia, Kanada, Jepang, dll, telah meruntuhkan semua hambatan perdagangan di antara mereka, yang telah menyebabkan pertumbuhan dalam lapangan pekerjaan, ini adalah sesuatu yang dapat membawa keuntungan bagi Pasifik,” kata pemimpin PNG itu.

Pemimpin-pemimpin dunia dari 21 ekonomi paling kuat, yang merupakan anggota APEC akan bertemu di Port Moresby pada 18 November. (PINA)

Pemberdayaan ekonomi perempuan Melanesia picu KDRT
Staf program Men Against Violence Against Women di Kepulauan Solomon. - Development Policy Centre, Australian National University /Irene Scott
Staf program Men Against Violence Against Women di Kepulauan Solomon. – Development Policy Centre, Australian National University /Irene Scott

Oleh Richard Eves, TabloidJubi.com

Seringkali dianggap bahwa perempuan akan lebih berdaya ketika mereka memperoleh pemasukan, dan hal ini bisa menempatkan mereka pada posisi yang lebih kuat, untuk bernegosiasi dengan pasangan mereka. Namun, ini tidak selamanya benar. Begitu juga dengan pandangan bahwa memiliki pendapatan akan mengurangi kekerasan laki-laki terhadap istri mereka. Bahkan, mereka yang mencoba mempromosikan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi, seringkali menghadapi komplikasi yang membingungkan, bahwa upaya mereka mungkin akan mendatangkan dampak negatif yang tidak diinginkan, memajukan satu aspek dari kehidupan perempuan tetapi merusak aspek lainnya.

Penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga, dinamakan ‘Do no harm’ (DNH), yang diadakan antara tahun 2014 dan 2018, berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, dan keberlanjutan mata pencaharian mereka tanpa mengorbankan keselamatan mereka.

Untuk memahami realitas yang dihadapi perempuan dalam upaya mengembangkan situasi ekonomi mereka, penelitian ini merangkum laporan lisan yang rinci dari para perempuan, tentang pekerjaan dan kehidupan rumah tangga mereka. Penelitian lapangan di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini dan berhasil mengamankan 485 wawancara – 238 wawancara dengan perempuan dan 135 diskusi mendalam dengan pemimpin-pemimpin lokal yang intelek, baik perempuan maupun laki-laki.

Para perempuan yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini menghargai kesempatan yang mereka miliki, untuk mendapatkan pemasukan dan berbicara secara positif tentang manfaatnya bagi mereka. Namun, seperti yang mereka katakan kepada kami, memiliki penghasilan juga mendatangkan dampak negatif, termasuk beban kerja tambahan, kesulitan untuk menemukan penitipan anak, dan meningkatnya permintaan uang dari suami dan kerabat. Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa pasangan mereka jarang ada yang setuju tentang pengeluaran rumah tangga, dan pemasukan perempuan justru sering membawa konflik dalam perkawinan dan kekerasan.

Sebagian besar konflik dan kekerasan yang terkait dengan uang menyangkut laki-laki yang menuntut atau merampas uang dari istri mereka. Sebagian dari konflik terjadi karena suami berharap memiliki kontrol penuh atas semua penghasilan yang dibawa pasangannya, bahkan ketika dia sama sekali tidak berkontribusi dalam mendatangkan pemasukan tersebut.

Konflik-konflik lain terkait uang terjadi akibat prioritas dalam pengeluaran uang, istri biasanya lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga, sementara laki-laki memprioritaskan keinginan mereka sendiri. Sebagian dari para suami menyuruh istri mereka untuk meminta izin sebelum setiap pengeluaran, tetapi mereka sendiri tidak meminta persetujuan istrinya mengenai pengeluaran mereka. Jika seorang perempuan berani menantang permintaan ini, konflik kekerasan kemungkinan besar akan terjadi.

Selain itu, beberapa laki-laki juga marah jika istri mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti yang mereka harapkan. Namun, laki-laki juga jarang membantu istri mereka dengan pekerjaan rumah tangga, seperti bersih-bersih, memasak, berkebun, dan merawat anak, bahkan ketika sang istri bekerja keras untuk mendatangkan pemasukan bagi rumah tangga mereka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak laki-laki yang mengurangi kontribusi mereka sendiri untuk rumah tangga, atau tidak memberikan kontribusi apa pun, jika istri mereka mulai mendapatkan pendapatan. Di semua populasi yang dipelajari, perempuan seringkali mengambil tanggung jawab penuh untuk menghidupi keluarga dan rumah tangganya, bahkan ketika pasangan mereka memiliki pemasukan.

Dampak dari perilaku laki-laki seperti itu kepada beban kerja perempuan dan kesejahteraan rumah tangga merupakan sumber ketidakpuasan, dan sering mengakibatkan konflik dalam rumah tangga. Konflik sering terjadi ketika perempuan menolak permintaan uang pasangannya, atau mempertanyakan pengeluaran suami mereka yang boros.

Banyak perempuan yang melaporkan bahwa konsumsi alkohol pasangan mereka – terutama dalam pesta minuman keras yang berlangsung hingga berhari-hari – merupakan sumber utama perselisihan dalam perkawinan. Kaum perempuan, secara konsisten, melaporkan bahwa menolak permintaan uang untuk membeli minuman beralkohol, atau mempertanyakan pengeluaran rumah tangga untuk alkohol adalah pemicu tindak kekerasan. Laki-laki benci dipertanyakan oleh istri mereka karena telah menghambur-hamburkan uang untuk diri mereka sendiri, dan menelantarkan keluarga mereka, dan ini sering menjadi penyebab kekerasan laki-laki terhadap pasangan mereka.

Sangat penting untuk memperhitungkan potensi KDRT dengan dalam desain intervensi pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti yang telah disorot dalam literatur internasional baru-baru ini. Panduan dari Kementerian urusan bantuan Pembangunan Internasional UK (Department for International Development; DFID) baru-baru ini menyatakan, bahwa program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja bisnis perempuan, atau meningkatkan pemasukan mereka terancam oleh dampak KDRT. Untuk menghapuskan risiko itu dan mengoptimalkan manfaat pembangunan ekonomi, tim penulis itu menekankan pentingnya program-program tersebut untuk mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian DNH ini menyediakan wawasan tentang dinamika kekuasaan antargender yang terjadi dalam hubungan pernikahan, faktor-faktor khusus yang menghambat upaya perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan risiko kekerasan di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.

Mengingat pentingnya penegasan yang ditempatkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan oleh organisasi-organisasi donor, LSM, dan pemerintah, penting sekali untuk mengakui bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan, terkadang membawa risiko bagi perempuan yang harus dipertimbangkan oleh program-program pembangunan, sesuatu yang telah dipelajari dalam penelitian ini di PNG, termasuk di Bougainville, dan di Kepulauan Solomon. (Development Policy Centre, Australian National University)

Penelitian ini merupakan kerja sama antara Departemen urusan Pasifik Universitas Nasional Australia (sebelumnya bertajuk program State, Society and Governance in Melanesia Program) dan LSM International Women’s Development Agency (IWDA) dan didanai oleh Pemerintah 

Aktivis West Papua protes stan Indonesia di MAF
Ben Didiomea mengangkat bendera West Papua, sementara staf delegasi Indonesia mencoba menjauhkannya dari stan mereka. - RNZI/ Facebook/ Ben Didiomea
Ben Didiomea mengangkat bendera West Papua, sementara staf delegasi Indonesia mencoba menjauhkannya dari stan mereka. – RNZI/ Facebook/ Ben Didiomea

Honiara, Jubi – Petugas Kepolisian Kepulauan Solomon mengatakan mereka telah menyita bendera West Papua di Festival Seni Melanesia, Melanesian Arts Festival (MAF)untuk menghentikan upaya provokasi terhadap delegasi Indonesia.

Bendera bintang kejora milik Ben Didiomea diambil oleh polisi akhir pekan lalu, setelah ia menunjukkannya di depan stan Indonesia di festival, untuk memprotes penyertaan Indonesia dalam kegiatan tersebut.

Sebuah video di media sosial Facebook menunjukkan Didiomea – yang merupakan bagian dari kelompok pengunjuk rasa – memegang bendera Bintang Kejora, sementara staf delegasi Indonesia mencoba menjauhkannya dari stan mereka.

Dia kemudian didatangi oleh Polisi Kepulauan Solomon yang lalu menyita bendera itu.

Didiomea menegaskan bahwa dia berdiri dalam solidaritas sesama masyarakat Melanesia di Papua, di mana Bintang Kejora dilarang.

Dia mengatakan Festival Seni Melanesia, yang diadakan Honiara selama sepuluh hari terakhir, bukan dimaksudkan sebagai festival Asia.

Pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan yang menerangkan, bahwa bendera itu disita untuk mencegah provokasi perwakilan Indonesia, mengingatkan para demonstran bahwa kegiatan ini bukan kegiatan politik.

Didiomea, bersama dengan dua demonstran lainnya, ditanyai oleh polisi. Mereka mengatakan dilibatkannya Indonesia dalam festival seni ini, adalah langkah politik Pemerintah Kepulauan Solomon.

“Karena ini adalah festival Melanesia, Indonesia bukan bagian dari Melanesia. Jadi mengapa perlu stan Indonesia di festival seni (ini)? Ini adalah festival Melanesia, jadi untuk apa Indonesia datang ke festival seni ini?”

Menurut Didiomea, tindakan polisi ini adalah indikasi bahwa negara itu telah membangun hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia.

Pemerintah Kepulauan Solomon, di bawah Perdana Menteri Rick Hou yang baru, menunjukkan tanda-tanda, bahwa mereka memiliki kebijakan yang berbeda mengenai West Papua dengan Perdana Menteri sebelumnya, Manasseh Sogavare.

Pemerintah Solomon mengatakan kepada RNZ Pacific Mei lalu, bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan setiap provinsi, untuk merumuskan posisi resmi negara itu mengenai isu-isu HAM di Papua, dan penentuan nasib sendiri. (RNZI)