Powes Parkop kepada Pato: “Korbankan hak Melanesia-West Papua demi Indonesia adalah pengkhianatan”

Powes Parkop kepada Pato: “Korbankan hak Melanesia-West Papua demi Indonesia adalah pengkhianatan”
PNG Prime Mniister Peter O’Neill and NCD Governor Powes Parkop
PNG Prime Mniister Peter O’Neill and NCD Governor Powes Parkop

Jayapura,  Jubi – Gubernur National Capital District (NCD) Papua Nugini (PNG), Powes Parkop, berang atas sikap Menteri Luar Negeri PNG, Rimbink Pato, yang ditudingnya tak beda dengan pengkhianatan karena lebih pentingkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia ketimbang perjuangan serumpun Melanesia-West Papua.

“Kamis lalu (24/7) saya tanya Menteri Rimbink Pato soal pernyataannya pada rekan Indonesianya terkait rakyat kita di West Papua. (Karena) pernyataan dia tidak mencerminkan kemajuan yang sudah dikerjakan sejauh ini oleh Pemerintah (PNG) dalam merespon seruan rakyat kita di West Papua,” tulis Parkop dalam pernyataan persnya yang diterima Jubi, Minggu (29/7/2018).

Bagi Parkop langkah Menlu Pato tak lebih dari wujud ketakutan dan kelemahan serta tak punya keberanian moral dan etik serta keyakinan.

“Rakyat West Papua sudah dikhianati Belanda dan Amerika. Sebagai saudara dan tetangganya, kita tidak bisa dan tidak boleh mengkhianati mereka!” tegasnya.

Sebagai sesama bangsa Melanesia, Parkop menganggap tindakan Pato tersebut tidak menunjukkan sikap sebangsa.

“Tidak pantas kita sebut diri sebagai Melanesia, orang Kristen, dan tetangga sambil mempertahankan posisi tidak bermoral dan tidak etis itu,” ujarnya.

Bagi Parkop pernyataan Menlu PNG yang mengejar keuntungan hubungan diplomatik belaka dengan Indonesia telah mengorbankan hak-hak bangsa minoritas Melanesia West Papua di Indonesia demi kesejahteraan ekonomi Papua Nugini. “Dan tindakan itu adalah pengkhianata!” tegasnya.

Bangsa Melanesia-PNG, lanjutnya, telah dapat menikmati kebebasan penuh yang berhak dan telah mereka menangkan sepenuhnya, dan menikmati kesempatan melindungi warisan flora dan fauna tradisional mereka, nyanyi-nyanyian tradisi dan tariannya, serta semua ritual dan kebajikan nenek moyang. Dan meninggalkan saudara-saudari West Papua yang berjuang untuk hal yang sama adalah tindakan pengkhianatan dan penolakan sesama yang sangat menyedihkan.

“Itu sama saja dengan melawan nilai-nilai ikatan sosial, koneksi, tradisi berbagi, saling menjaga, dan memberi dari pertahanan terakhir sistem wantok kita, yang padahal selama ini telah membuat kita istimewa dari kebudayaan lain dan yang begitu kita banggakan dan promosikan,” ujar Gubernur yang telah lama memberi perhatian besar pada rakyat West Papua ini.

Pengkhianatan dan penolakan itu menurutnya sama saja dengan membuang saudara sedarah dan membiarkan semua warisan leluhur bahkan keistimewaan etnisnya dihancurkan atas nama kesejahteraan ekonomi.

Pernyataan Parkop ini menanggapi penegasan Rimbink Pato yang menegaskan dukungan PNG terhadap kontrol Indonesia di West Papua.

Dilansir RNZI (21/7), Pato menegaskan posisi itu sebagai salah satu poin diskusi bersama Menlu Retno Marsudi Kamis (19/7) di Jakarta.

Pato mengklarifikasi kepada Pemerintah RI atas apa yang ia sebut sebagai laporan yang salah terkait posisi PNG terhadap West Papua.

Dia menegaskan bahwa itulah posisi PNG sejak dulu dan selamanya terkait status Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia.

“Keduanya adalah bagian integral dari Republik Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan pertemuan bilateral lawatan PNG ke Indonesia itu, kedua Menlu mendiskusikan bantuan Indonesia untuk PNG dalam persiapan menjadi tuan rumah pertemuan APEC November mendatang.

Pato berterima kasih pada Indonesia karena telah sukses mengusulkan PNG menjadi tuan rumah APEC 2018 serta atas dukungan asistensi Indonesia pada kegiatan yang akan datang itu.

Seperti biasa, dalam kesempatan itu Indonesia memaparkan capaian-capaian pembangunannya di Papua. (*)

Share this post