Dukung Mauritius seperti West Papua, Vanuatu buktikan komitmen dekolonisasi

Hague, Jubi – Untuk pertama kalinya dalam sejarah Vanuatu, pekan lalu Pemerintah Vanuatu mengajukan dukungannya pada sebuah kasus di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ), peradilan utama PBB.

Hal itu dilakukan untuk memberikan pendapat yang tidak mengikat (Advisory Opinion) sehubungan dengan Konsekuensi Legal Pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius pada tahun 1965.

Vanuatu memperdebatkan prinsipnya mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri, konsisten dengan sejarah panjangnya dalam mendukung kaum yang berjuang untuk kebebasan mereka dari kolonisasi, termasuk Timor Leste dan Papua Barat. Seperti yang dikatakan Walter Lini pada tahun 1982.

“(Pasifik) adalah salah satu wilayah terakhir di seluruh dunia di mana tangan berat kolonialisme masih terus terjadi. (.…) Sisa-sisa dari masa lalu ini harus diangkat dari lautan kita, karena dalam semua kebenaran dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sampai kita semua bebas, tidak satupun dari kita (bebas),” katanya.

Vanuatu memberikan suara untuk mendukung resolusi di Majelis Umum PBB dan pada 25 Mei tahun ini,  Perdana Menteri Mauritius, Pravind Kumar Jugnauth, menyurati Perdana Menteri Charlot Salwai dan meminta Vanuatu untuk membuat pengajuan lisan ke hadapan ICJ untuk mendukung negaranya.

Surat dan permintaan itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Ralph Regenvanu, oleh Menteri Industri Pertanian dan Ketahanan Pangan Mauritius, Mahen Kumar Seeruttun, dalam pertemuan bilateral di selang pertemuan ke-107 Dewan ACP dan pertemuan ke-43 Dewan Menteri-menteri ACP/Uni Eropa di Lome, Togo, 28 Mei lalu.

Menteri Regenvanu meyakinkan Menteri Seeruttun pada saat itu bahwa Vanuatu akan mendukung Mauritius dan mengajukan dukungan mereka dalam kasus itu, seperti permintaan Mauritius.

Vanuatu bergabung dengan 21 negara dan Uni Afrika (AU) yang juga berpartisipasi dalam prosesi tersebut. Negara-negara ini adalah, dalam urutan abjad: Argentina, Australia, Belize, Botswana, Brasil, Siprus, Jerman, Guatemala, India, Israel, Kenya, Kepulauan Marshall, Mauritius, Nikaragua, Nigeria, Serbia, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Vanuatu, dan Zambia.

Vanuatu berbicara di hadapan pengadilan pada pagi hari Kamis, 6 September dan mempresentasikan argumennya melalui pengacara mereka.

Vanuatu diwakili pada sidang Profesor Robert McCorquodale, seorang pakar internasional bidang hukum mengenai hak menentukan nasib sendiri, Jennifer Robinson, seorang pengacara khusus hukum internasional dan sebelumnya telah bekerja dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), Nicola Peart, pengacara dengan spesialisasi hukum internasional yang telah terlibat dalam berbagai perselisihan internasional, dan Noah Patrick Kouback dari Misi Permanen Vanuatu di Jenewa.

Menteri Regenvanu mengungkapkan Mauritius ‘senang’ dengan dukungan Vanuatu, Perdana Menteri Jugnauth menghampiri delegasi Vanuatu langsung secara pribadi untuk menyelamati mereka.

Menteri Regenvanu mengatakan, “Kami mengantisipasi bahwa Advisory Opinion ini akan menetapkan prinsip-prinsip hukum yang juga akan membantu Vanuatu dalam negosiasi kami dengan Prancis tentang Kepulauan Matius dan Hunter dan juga dalam advokasi kami untuk dekolonisasi Papua Barat,”. (Daily Post)

Isu West Papua terus bergulir di Pasifik, Indonesia tingkatkan dana lobi

Jayapura, Jubi – Seperti diduga sebelumnya, dukungan formal dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini di Nauru masih belum beranjak dari posisi tahun sebelumnya. Namun Vanuatu akan melanjutkan inisiatif untuk menjadikan West Papua terdaftar kembali sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di PBB.

Vanuatu telah meminta negara-negara anggota forum untuk mendukung usulan resolusi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri West Papua dan memasukan kembali West Papua dalam list Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi.

Negara-negara forum seperti Nauru, Kepulauan Solomon dan Tuvalu mendukung inisiatif serupa pada tahun 2013, yang membawa French Polinesia terdaftar kembali dalam Komite Khusus PBB tersebut . Negara-negara ini menghadapi oposisi Perancis di Majelis Umum PBB.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Regenvanu mengatakan Vanuatu tidak datang ke forum dengan maksud untuk mendapatkan resolusi, karena negaranya tahu mereka tidak akan mendapatkannya. Yang mereka lakukan adalah membawa isu West Papua ke phadapan para anggota dan meminta dukungan mereka. Sejauh ini ada indikasi bahwa Vanuatu mendapat dukungan dari mayoritas anggota forum.

Dari Pasifik, Karibia, Afrika dan Eropa

Dalam beberapa tahun terakhir, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) telah mencari keanggotaan dan dukungan dari badan-badan regional dan internasional. Lora Lini, putri Perdana Menteri pertama Vanuatu, almarhum Pastor Walter Lini, telah ditunjuk sebagai Utusan Khusus untuk Dekolonisasi Papua Barat di negara-negara Kepulauan Pasifik.

Juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak, yang menghadiri Forum Nauru bersama Ketua ULMWP Benny Wenda, mengatakan inisiatif ini memungkinkan para pemimpin pulau Pasifik untuk mengakui bahwa konflik antara Jakarta dan West Papua adalah masalah politik internasional – bukan masalah domestik internal – yang hanya diselesaikan dengan negosiasi pihak ketiga (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), Papua New Guinea (PNG) dan Fiji telah menolak dorongan untuk menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh, sementara Vanuatu dan FLNKS telah mendukung gagasan tersebut. Mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare adalah pendukung vokal dari penentuan nasib sendiri Papua Barat, tetapi di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Rick Houenipwela, negara ini telah mengambil sikap diplomatik yang lebih terukur sejak tahun lalu.

Meskipun demikian, Regenvanu mengatakan bahwa masalah Papua di MSG masih didialogkan.

“Kami terus berbicara dengan mereka sepanjang waktu. Kami menghormati posisi mereka. Kami hanya meminta negara-negara Pasifik lainnya untuk mendukung resolusi itu ketika datang ke United Nation of General Asembly (UNGA)  tahun depan. Kami sedang bekerja untuk menyusun resolusi untuk UNGA pada 2019 dan mendapatkan dukungan mayoritas suara,” kata Regenvanu.

Mengingat posisi dari Australia, PNG dan Fiji, pemerintah Vanuatu mencari dukungan di luar wilayah kepulauan. Regenvanu mencatat bahwa dukungan akan datang dari Eropa, Gerakan Non-Blok dan kelompok internasional lainnya.

“Pasifik akan mewakili beberapa suara, tetapi sebagian besar suara akan datang dari luar pasifik, jadi kami bekerja di semua front untuk mencoba dan mendapatkan suara mereka,” katanya.

“Ada tanda-tanda dukungan dari kelompok Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP). Kami memiliki serangkaian pertemuan bilateral awal tahun ini. Ini sekarang dalam agenda sub-komite politik ACP untuk didiskusikan dan semoga muncul dengan resolusi di ACP pada bulan Desember tahun ini – pada pertemuan Dewan Menteri,” lanjutnya.

Regenvanu mencatat Vanuatu punya agenda pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Caricom dan KTT Uni Afrika.

Komunike terakhir dan lobi Indonesia

Dalam komunike terakhir mereka dari Nauru, para pemimpin forum mengulangi kembali pengakuan lama mereka terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, dan menghindari referensi apa pun terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri

“Para pemimpin mengakui keterlibatan konstruktif oleh negara-negara Forum dengan Indonesia dengan menghormati pemilihan umum dan hak asasi manusia di Papua Barat (Papua) dan untuk melanjutkan dialog secara terbuka dan konstruktif.”

Demikian tertulis dalam komunike tersebut.

Komunike terakhir ini telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan anggaran sebesar Rp 60 miliar dalam upaya lobi di Pasifik. Anggaran yang diajukan Menko Polhukam Wiranto ini terbagi dalam lima pos kegiatan koordinasi. Pertama adalah peningkatan citra Papua dengan anggaran Rp 20 miliar Kedua, peningkatan kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan senilai Rp 15 miliar. Ketiga, peningkatan kerja sama organisasi internasional Pasifik Selatan sejumlah Rp 15 miliar. Keempat adalah pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Australia dan Pasifik Selatan sebesar Rp 5 miliar. Dan kelima adalah peningkatan kerja sama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan sebesar Rp 5 miliar.

Wiranto mengungkapkan di Kepulauan Pasifik ada 13 negara dan 7 di antaranya mendukung gerakan Papua Merdeka. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi terhadap negara-negara tersebut.

“Kita secara intens melakukan soft diplomasi. Kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa,” kata Wiranto.

Refrendum di Melanesia

Namun masalah penentuan nasib sendiri akan berlanjut pada agenda regional. Pada akhir transisi 20 tahun di bawah Kesepakatan Noumea, Kaledonia Baru akan mengadakan referendum tentang penentuan nasib sendiri pada 4 November.

Seperti yang dilaporkan oleh Islands Bussiness, jika pemungutan suara menghasilkan ‘Tidak’, itu hanyalah langkah dalam proses berkelanjutan di bawah Perjanjian Noumea.

Daniel Goa, juru bicara resmi untuk Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) mengatakan jika orang mengatakan “Ya”, akan ada deklarasi kemerdekaan, dan antara empat atau lima tahun akan ada transisi.

“Namun jika orang memilih “Tidak”, maka kami akan melanjutkan perjuangan kami yang telah berlanjut selama lebih dari 164 tahun. Anda harus memahami bahwa Kesepakatan Noumea membuat ketentuan untuk tiga referendum, bukan satu. Jika orang memilih “Tidak” pada bulan November, kita masih dapat menyelenggarakan referendum kedua pada tahun 2020. Jika orang-orang memilih Tidak lagi pada 2020, referendum ketiga dapat diadakan pada 2022,” ungkapnya.

Sejalan dengan ini, Bougainville juga dijadwalkan untuk mengadakan referendum mengenai status politiknya, diusulkan untuk 2019, meskipun kurangnya dukungan untuk kemerdekaan di Parlemen PNG.

Forum tahun depan akan diadakan di Tuvalu, yang telah memberikan dukungan diplomatik untuk West Papua dan French Polinesia tahun 2013. Forum 2020 akan diselenggarakan oleh Vanuatu, sehingga masalah penentuan nasib sendiri di Melanesia akan terus diperdebatkan. (*)

Landslide victims need immediate shelter, food and water

Vanuatu Daily Post – An estimated 452 people in the villages of Wailavoa, Asarabio and Avanvai on south Maewo are at risk of starvation after losing all their food crops to the recent landslide.

Landslide Victim
Landslide Victim

All water sources have been buried under the mud and washed away by flood and 80% of the plantations have been damaged.

One of the chiefs at Asanvari said they depend on these plantations to not only feed their villages, but also to provide additional support to the Ambae evacuees residing with them.

According to the assessment report submitted to the National Disaster Management Office (NDMO), Asarabio and Avanvai villages were the most affected.

“Both evacuees and host populations in all affected villages require urgent support for clean drinking water to keep them healthy,” the report stated.

“Two houses heavily damaged and agricultural crops destroyed in Asarabio.

“At Avanvai, a mother of five saved the lives of her children the night of the flooding and landslide. She wrapped her 2-month old baby in a mosquito net to keep the baby save from the mud flooding the house and pulled the baby boy out safely without any injuries.

“Five houses were completely destroyed including a community meeting house. All members of these household are safe, without injuries, but have lost all of their assets and possessions, such as clothing, kitchen utensils, bedding, and all other valued items.

“The village lost about 80% of their plantations, including cash crops such as kava”.

All villages have enough food to last them the next month, however, due to the major loss of staple food crops, they require food assistance to get them through the cyclone season until their re-planted crops can be harvested.

The report recommended the relocation of an estimated 20 to 30 households away from potential landslides and immediate reconstruction of water systems.

Villagers confirmed they have never experienced such flooding or landslides this large before.

They said they have experienced heavy rainfall in past years, but never to the level of the flooding or landslides and extent of damage as happened last week.

South Maewo has been receiving continuous ash fall from the Ambae volcano since September 2017

Pato confirms Pacific leaders attending APEC

Leaders of Pacific Island nations have confirmed they will be in Papua New Guinea for the November 2018 APEC Summit.

PNG’s Foreign Affairs Minister Rimbink Pato, says the other Pacific countries conveyed this to him during last week’s Pacific Islands Forum summit in Nauru.

Mr Pato said the invitation from the PNG government to the leaders was a further step in strengthening the bonds among the island nations who constitute the “Blue Pacific” continents.

He said discussions in Nauru around the Blue Pacific’s ocean protection drive, and climate change, would be advanced in November’s big APEC meeting.

Meanwhile, Mr Pato said the Forum leaders agreed on a constructive approach to discussions on regional concerns about Indonesian-ruled West Papua.

“One that will bring positive results for all in terms of economic and social development of those living in the border region and one that would avoid the bad outcomes that would arise from policies of confrontation and conflict.”

The minister met the Interior Secretary for the United States of America, Ryan Zinke and the Deputy Assistant Secretary of State, Matt Matthews.

“We had a very constructive breakfast meeting which was attended by Pacific leaders,” Pato said.

At the Nauru summit Mr Pato said he held bilateral meetings with leaders and ministers from a wide range of countries in addition to the membership of the Forum.

They included the US, Canada, Cuba, Israel, Japan, Norway, Spain, Switzerland and the United Kingdom.

Source: https://www.radionz.co.nz