Laurenzius Kadepa: Hentikan Kekerasan Terhadap Warga Sipil di Pirime

Tanpak sejumlah aparat di mobil Trtiron Strada di Pirime. (Ist)

Jayapura – Laurenzius Kadepa, Anggota Komisi I DPRP Papua tegas mendesak agar aparat TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata untuk menghentikan penyerangan yang mengorbankan warga sipil di Lanny Jaya, Provinsi Papua.

Peryataan itu disampaikan Laurenzius Kadepa pada, Selasa (18/9/2018) kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik whatsapp berkaitan dengan dugaan aparat TNI/Polri melakukan penyerangan di distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua sejak beberapa waktu lalu.

“Saya sudah dengar persoalan di Kabupaten Lanny Jaya yang hingga saat ini aparat gabungan sedang melakukan operasi yang menurut mereka adalah tugas. Saya tidak intervensi tugas keamanan, namun dari laporan lapangan dari berbagai sumber bahwa warga sipil trauma dan ada warga sipil jadi sasaran korban pemukulan aparat,” kata Kadepa.

Kadepa mengatakan, ada banyak foto yang membuktikan. “Dari dulu saya katakan, kekerasan bukan soluasi menyelesaikan masalah.”

Dikatakan, TPN-OPM maupun TNI/Polri seharusnya menahan diri demi rakyat sipil yang korban, karena jumlah rakyat sedikit. Bahkan mereka (Masyarakat) sudah muak dengan segala bentuk kekerasan yang diakibatkan oleh segala bentuk perang.

Baik perang antara suku mapun perang dalam satu suku, karena suatu kepentingan segelintir orang dalam Pemilu atau Pilkada.

Dari informasih yang dihimpun dari lapangan kata Kadepa, TNI diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap warga sipil, termasuk memukul seorang pelajar diujung lapangan terbang di Pirime yang hendak pulang.

“Dan juga menembak ternak warga di Pirime dan dari kejadian itu sampai saat ini Pemerintah Daerah baik Bupati maupun DPRD Lanny Jaya belum menyikapi.”

“Saya juga meminta kepada Kapolda dan Pangdam hentikan operasi ini. Operasi yang menyakiti rakyat sipil harus dihentikan,” tukasnya.

Dari informasi yang bereda, aksi aparat itu dilakukan sebagai bentuk pengejaran terhadap Enden Erimbo Wanimbo, Komadan TPN-BP Wilayah Lapaago.

 

Source: Suara Papua

Share this post