Bupati Jayawijaya, Jhon Banua, saat panen ubi jalar langka di Wamena, beberapa waktu lalu – Dok. Jubi

Oleh: Hari Suroto

Ipere satu tumpuk murah mo, kalo tra bli mama pu ipere, tra usah tawar sudah,” kata mama-mama Papua penjual ubi jalar di pasar Wouma, Wamena, dengan nada tinggi sambil mengunyah pinang-sirih. Itulah ciri khas mama-mama Papua dalam berjualan ubi jalar (ipere), teknik dagang yang dipakai harga pas dan sulit ditawar.

Ubi jalar merupakan makanan pokok bagi suku Dani di Lembah Baliem, seperti halnya nasi identik dengan makanannya orang Jawa dan sagu bagi suku Sentani.

Lembah Baliem terletak di pegunungan tengah Papua (1650 mdpl). Penduduk Lembah Baliem sangat kreatif dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pada masa prasejarah telah mengembangkan pertanian mandiri, dengan membersihkan kawasan sekitar hutan untuk ditanami.

Pada awalnya tanaman yang dibudidayakan merupakan tanaman endemik setempat, yaitu berbagai jenis kacang-kacangan, pandanus, pisang (musa paradisiacal), keladi (colocasia esculenta), buah merah (pandanus), tebu (saccharum officinarum), dan ubi rambat (Dioscorea alata).

Ubi jalar (Ipomea batatas) termasuk tanaman hasil introduksi yang relatif baru di Lembah Baliem karena jenis tanaman ini baru dibudidayakan sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Pembudiyaannya kemudian menjadi faktor pemicu ‘ledakan penduduk’ di wilayah dataran tinggi Papua.

Pegunungan tengah Papua sangat menarik dalam perkembangan pertaniannya. Pada masa prasejarah penduduknya telah membudidayakan tanaman endemik setempat dengan menggunakan alat batu, kemudian teknik budidaya berkembang dengan adanya introduksi ubi jalar sejak 500 tahun lalu. Bercocok tanam ubi jalar selain menggunakan peralatan kapak batu juga dalam perkembangannya menggunakan peralatan sekop dan peralatan besi dalam hal penyiapkan lahan untuk ditanami.

Penduduk Lembah Baliem dalam menanam pisang dan keladi diawali dengan membuka lahan yang dilakukan oleh laki-laki. Tahap pertama adalah membersihkan semak belukar, sedangkan pohon-pohon yang besar dibiarkan tumbuh. Kemudian semak belukar dikumpulkan, dikeringkan dan dibakar. Setelah itu, pohon-pohon yang akarnya mungkin mengganggu kesuburan tanaman lain akan ditebang. Tahap selanjutnya adalah membuat pagar agar tanaman kebun tidak diganggu binatang liar.

Di Lembah Baliem suatu wilayah di dataran tinggi Papua, dengan begitu terampil orang mempraktikkan teknik budidaya intensif tanaman ubi jalar, mereka menggunakan pupuk hijau dan kotoran hewan, pengolahan tanah menggunakan kapak batu, membuat saluran air, dan pembuatan lahan terasering di lereng gunung.

Peralatan berkebun yang biasa digunakan adalah kapak batu untuk menebang pohon, sebuah tongkat kayu besi berujung runcing (sege) untuk membuat lubang.

Sebelum adanya ubi jalar, makanan pokok penduduk Lembah Baliem adalah keladi. Masuknya ubi jalar dengan gizinya dan kegigihannya tumbuh serta besarnya hasil panen yang didapatkan mengakibatkan terjadi pergeseran dalam pola makan. Ubi jalar menggeser posisi keladi sebagai makanan pokok.

Walaupun begitu, keladi menjadi makanan spesial dan memiliki tingkat status yang lebih tinggi dibanding ubi jalar. Keladi menjadi menu utama dalam upacara-upacara penting dan sakral pada masyarakat Lembah Baliem.

Bukti domestikasi ubi jalar pertama kali ditemukan di Peru sekitar 2500 SM. Melalui penanaman selektif, akhirnya didapatkan varietas yang berkualitas. Ubi jalar merupakan tanaman asli Amerika Selatan, karena di Amerika Selatan kaya akan varietas ubi jalar, kurang lebih 200 varietas terdapat di daerah pegunungan hingga 8.000 mdpl di pantai dan hutan kontinen Hulu Sungai Amazon di Peru, Bolivia, Ekuador, dan Kolombia.

Ubi jalar merupakan salah satu umbi asli Amerika Selatan, dibawa ke Pasifik oleh penjelajah Spanyol. Spanyol membawa ubi jalar dari Amerika Selatan ke Filipina dan Indonesia sekitar 400 tahun lalu. Ubi jalar mulai dibudidayakan di Lembah Waghi dataran tinggi PNG, 250 tahun lalu, dan di Lembah Baliem pada 300 tahun yang lalu.

Kehadiran Spanyol di Papua diketahui dari catatan sejarah. Hernado Cortez raja muda Spanyol di Meksiko tahun 1527 mengirim enam kapal dengan 400 tentara dipimpin Kapten Rui Lopez de Villalobos dengan tujuan Cebu. Dalam perjalanannya dihadang badai kemudian singgah selama sebulan di Pulau Biak.

Salah satu eksplorasi Spanyol di pantai utara Papua berlangsung dari 15 Juni 1545 hingga akhir Agustus 1545 dengan menggunakan kapal San Juan yang dipimpin Kapten Ynigo Ortiz de Retes.

Dalam eksplorasi ini Ynigo Ortiz de Retes memberi nama pulau besar (Papua daratan dengan nama Nueva Guinea), Kepulauan Raja Ampat diberi nama Kepulauan Magdalena (ilhas de Magdalena).

Pelaut Spanyol lainnya, Luis Vaz Torres pada Juni 1606 berlayar mengelilingi New Guinea melewati selat yang memisahkan Pulau New Guinea dengan Australia (sekarang selat ini disebut Selat Torres). Ubi jalar tahan lama disimpan dalam palka kapal, inilah yang menjadi alasan pelaut Spanyol membawa serta ubi jalar dalam setiap pelayarannya.

Secara linguistik kehadiran ubi jalar dapat diketahui dari istilah petatas yang digunakan oleh beberapa suku bangsa di Papua untuk menyebut ubi jalar. Ubi jalar sendiri dalam bahasa suku Indian Amerika adalah batata, istilah ini sesuai aslinya kemudian diadopsi dalam bahasa Spanyol batata. Tanaman ubi jalar di Lembah Baliem, tentu saja tidak dibawa langsung oleh orang Spanyol ke Lembah Baliem atau akibat hubungan langsung orang Lembah Baliem dengan orang Spanyol. Diperkirakan orang Spanyol memperkenalkan tanaman ubi jalar ke penduduk pantai utara Papua.

Dengan berjalannya waktu, melalui serangkaian tukar-menukar komoditas antara penduduk pantai dengan pegunungan, pada akhirnya tanaman ubi jalar diintroduksi di Lembah Baliem. Jalur perdagangan ini diperkirakan dengan menyusuri Sungai Idenburg, Sungai Rouffaer hingga Sungai Mamberamo.

Ynigo Ortiz de Retes sendiri pernah berlabuh di muara Sungai Mamberamo, 20 Juni 1545, dan memberi nama Sungai Mamberamo dengan Sungai Santo Agustin. Sedangkan nama “Mamberamo” berasal dari bahasa Dani–mambe berarti “besar” dan ramo berarti “air”.

Kehadiran ubi jalar di Lembah Baliem menjadi bukti bahwa walaupun secara geografis Lembah Baliem pada masa lalu dikatakan terisolasi dan terkurung di tengah-tengah gunung-gunung tinggi, penduduknya tidak berdiam diri di tempat. Mereka melakukan serangkaian tukar-menukar dengan alat tukar mege atau kerang (cowry shell).

Bagi penduduk di Lembah Baliem, ubi jalar berperan penting sebagai makanan pokok utama sejak tanaman ini diintroduksi ke wilayah ini, walaupun pada saat-saat tertentu, keladi dapat pula berperan penting sebagai bahan pokok tambahan.

Dibandingkan dengan keladi, yang merupakan makanan pokok masyarakat pegunungan sebelum masuknya ubi jalar, ubi jalar memiliki beberapa keunggulan. Ubi jalar memiliki daya adaptasi yang luas terhadap kondisi lahan dan lingkungan. Ubi jalar mampu tumbuh dengan baik di daerah tinggi yang tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman lain.

Selain itu ubi jalar dapat tumbuh di daerah bertemperatur dingin. Jika dibandingkan dengan hasil panen keladi pada luas lahan yang sama, maka hasil panen ubi jalar lebih banyak.

Pentingnya ubi jalar telah mendorong orang Dani yang menghuni Lembah Baliem untuk mengembangkan berbagai teknik budidaya, ubi jalar umumnya ditanam secara monokultur, seperti wen hipere (kebun ubi jalar yang terletak di lembah dengan parit-parit yang lebar dan dalam) dan wen yawu (kebun ubi jalar yang terletak di lereng gunung dengan parit-parit kecil dan letak bedeng saling bersilangan untuk mengurangi erosi), serta melakukan penanaman berbagai jenis ubi jalar.

Ubi jalar dipanen secara bertahap, setiap panen diambil umbi yang besar saja sekitar 2-3 buah, dan gundukan ditutup kembali. Saat panen yang tepat adalah bila tanah sudah retak, yang berarti umbi di dalam gundukan sudah cukup besar.

Terdapat 224 varietas ubi jalar di Lembah Baliem.

Dalam hal pembagian tugas budidaya ubi jalar di Lembah Baliem lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Laki-laki hanya bertugas membuka kebun, membuat pagar, mengolah tanah, dan membuat saluran air. Pekerjaan lainnya dilakukan oleh perempuan, meliputi penyiapan setek, penanaman, penyiangan, panen, dan pengolahan hasil.

Kaum perempuan di daerah ini memiliki kearifan lokal berupa pengetahuan yang luas berkaitan dengan ubi jalar yaitu mampu membedakan jenis ubi sesuai kegunaannya, sebagai penentu jenis ubi atau kultivar yang akan ditanam dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga serta ternak babi yang dipelihara.

Introduksi ubi jalar di daratan tinggi New Guinea, berakibat terjadi perubahan yang besar di berbagai hal, baik itu pola pertanian, peningkatan jumlah penduduk, maupun budaya. Introduksi ubi jalar di lembah Kuk, dataran PNG, telah mengubah pola tanam yang sebelumnya

Ubi jalar mudah dibudidayakan di dataran tinggi dibandingkan dengan keladi. Peningkatan produksi ubi jalar juga diikuti oleh peningkatan jumlah babi yang dipelihara. Budidaya keladi tidak dapat mendukung pengembangan babi secara lebih luas. Rupanya babi tidak menyukai keladi mentah, tetapi lebih suka mengkonsumsi cacing yang tersedia di Lembah Kuk.

Namun sejak introduksi ubi jalar, jumlah ternak babi meningkat secara signifikan. Babi menyukai ubi jalar mentah.

Meskipun ubi jalar berprotein rendah (1,8%), penduduk dataran tinggi New Guinea mendapatkan protein dengan mengkonsumsi daging babi. Sebagai makanan babi, ubi jalar lebih unggul, sehingga bagi masyarakat pig centeredtentu saja ubi jalar merupakan tanaman yang sangat berharga.

Ubi jalar digunakan sebagai makanan pokok manusia, memiliki karakteristik daging umbi lembek, tidak berserat, manis dan berwarna kuning, jingga, dan ungu. Ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan babi berkarakteristik umbi besar, kulit pecah-pecah, berserat, rasa tawar, bertekstur keras atau lembek sekali.

Lembah Baliem yang berada di dataran tinggi dengan temperatur udara dingin rupanya berdampak pada hasil panen tanaman pisang maupun keladi yang kurang maksimal.

Pertumbuhan tanaman keladi sangat tergantung pada ketersediaan air, sedangkan tanaman pisang membutuhkan intensitas sinar matahari. Lain halnya ubi jalar yang tidak terpengaruh oleh ketinggian tempat, temperatur udara  maupun jumlah intensitas sinar matahari, ubi jalar sangat mudah dibudidayakan dengan hasil panen yang maksimal.

Selain itu budidaya ubi jalar cukup mudah, baik dalam mendapatkan bibit berupa stek dan dapat ditanam pada lahan di lereng-lereng gunung.

Pertanian secara keseluruhan dapat mendukung kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi daripada perburuan dan pengumpulan makanan dan jelas merupakan perekonomian yang dapat memanfaatkan, bahkan mendorong bertambahnya tenaga kerja anak-anak dan remaja. Budidaya ubi jalar di Lembah Baliem membutuhkan banyak tenaga kerja, baik itu waktu penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, maupun pemanenan.

Budidaya ubi jalar di Lembah Baliem secara tidak langsung telah meningkatkan kesehatan dan mengurangi tingkat kematian masyarakat setempat, ketersediaan ubi jalar yang cukup sebagai pakan dapat mengurangi jumlah rumah tangga yang memelihara babi dengan cara dilepas. Pemeliharaan babi dengan dilepas, selain merusak kebun juga dapat menularkan penyakit hock cholera dan cacing pita.

Dalam upacara adat suku Dani, seperti perkawinan, kematian, pelantikan kepala suku, penyambutan tamu, pesta panen, dan festival budaya, ubi jalar merupakan bahan pangan utama yang dimasak bersama beberapa ekor babi  (wam) dengan cara ”bakar batu” (wam ebe ekho).

Memasak dengan bakar batu diawali dengan membuat lubang  dalam tanah. Lubang ini dialasi daun-daunan, kemudian diisi dengan batu yang sebelumnya telah dipanaskan dalam api.

Di atas batu panas ditaruh daun ubi jalar, di atas daun ubi jalar ditaruh ubi jalar dan daging babi. Seluruh bahan makanan tadi ditutup dengan daun ubi jalar, di atas daun ubi jalar ditaruh batu panas.

Keberadaan ubi jalar dan babi sudah menyatu dengan kehidupan orang Dani sehingga susah terpisahkan dan sudah menjadi identitas bagi mereka. (*)

Penulis adalah peneliti pada Balai Arkeologi Papua

 

Sumber (Jubi)

Pengurus KNPB pusat, wilayah dan konsulat saat menggelar jumpa pers di Kompleks Rusunawa Perumnas III, Kota Jayapura, Papua – Jubi/Mawel

Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat menggelar Kongres Nasional ke II menyerukan rakyat mempersiapkan diri untuk mobilisasi dan mogok sipil kota.

“Kemarin kita bilang gantung mic (mikrofon), hari ini kita kembali ambil mic melawan kolonialisme,” kata ketua umum KNPB Agus Kossay, kepada jurnalis saat gelar jumpa pers hasil kongres II KNPB di Kompleks Rusunawa Perumnas III, Kota Jayapura, Selasa (30/10/2018).

KNPB kembali ke jalan dengan bendera merah bertuliskan lawan, atribut army, kacamata hitam, dan melakukan demonstrasi damai di jalan-jalan kota.

“Segera siapkan atribut-atribut. Semua warna kita kembali,” kata sebagai seruan kepada pengurus KNPB Wilayah, konsulta dan rakyat Papua.

KNPB akan kembali membangkitkan rakyat Papua Barat yang sedang membisu dalam agenda perlawanan. KNPB kembali akan memfasilitasi rakyat Papua menyampaikan hak politiknya untuk menentukan nasib sendiri.

“Kita kembali ke jalan yang tua, jalan demonstrasi damai di jalan-jalan kota dengan agenda penentuan nasib sendiri melalui jalur referendum,” katanya.

Kossay menjelaskam perlawanan model dan bentuk apapun akan menjadi agenda perlawanan bersama rakyat. Terutama agenda mogok sipil kota demi mendorong agenda dalam dan luar negeri bersama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Karena itu, Kossay menyeruhkan kepada Kepolisian Republik Indonesia di tanah Papua, Polda Papua dan Papua Barat segera menyiapkan penjara yang cukup. Penjara bagi aktivis yang akan kembali ke jalanan.

“Segera kosongkan penjara-penjara. Kami siap penuhi penjara-penjara. Kami siap miliki penjara-penjara,” katanya.

Ketua I KNPB, Warpo Wetipo mengatakan semua itu akan berjalan usai rapat kerja nasional dengan pengurus hasil kongres II. “Semua akan seperti itu tetapi kami Raker dulu,” ujar dia melalui sambungan telepon. (*)

 

Sumber (Jubi)

Dialogue from wise old men: Jean Leques and Father Roch Apikoua
DIALOGUE FROM WISE OLD MEN: JEAN LEQUES AND FATHER ROCH APIKOUA

 

By Nic Maclellan in Noumea, New Caledonia

Jean Leques, the former President of New Caledonia and mayor of Noumea, wants everyone to calm down.

“The French Prime Minister asked that the referendum campaign proceed in a calm manner,” he said. “It’s not an ad hominem election, it’s a consultation on the future of New Caledonia. However recent days have been marked by initiatives, by attitudes and by statements that are sharply contrary to the spirit of the Matignon Accords and the Noumea Accord,” the political agreements signed in 1988 and 1998 that ended New Caledonia’s armed conflict of the mid-1980s.

Leques is chair of the Comité des sages (Committee of wise men and women), a body established last December by French Prime Minister Edouard Philippe during a visit to New Caledonia. Philippe envisaged an informal structure to promote dialogue between the Kanak people and non-Kanak communities, a committee made up of twelve elders who are “recognised and respected, reflecting the diversity of New Caledonia.”

Meeting for the first time just days after Christmas 2017, the Committee members have met over the last ten months, seeking to monitor the progress towards New Caledonia’s 4 November referendum on self-determination and working to hose down potential conflicts between contending parties.

Wise old men and women

Jean Leques is a long-time loyalist politician from the conservative Rassemblement Party. Leques served as mayor of Noumea between 1986 and 2014, and was the first President of the Government of New Caledonia created after the 1998 Noumea Accord.

Speaking after a meeting of the Committee, Leques said: “The task that we’ve been given is that the referendum campaign should proceed in the best conditions, that there should be no personal attacks or proposals that step outside the framework set firstly by the Matignon Accords and then by the Noumea Accord.”

Alongside Leques, other mayors and political leaders on the Committee include Robert Frouin of Koumac and the former mayor of the rural town of Bourail Jean-Pierre Taïeb Aïfa, whose father Taïeb Ben Assen was deported from the French colony of Algeria to New Caledonia.

Civil society figures include Elie Poigoune (President the Ligue des droits de l’Homme – Human Rights league), Marie-Claude Tjibaou (widow of FLNKS founder Jean-Marie Tjibaou) and  Anne-Marie Mestre (President of the women’s organisation SOS Violences sexuelles).

Jurist Fote Trolue was the first Kanak magistrate appointed to New Caledonia’s judiciary, while Jean-Pierre Flotat has served on the Comité économique, social et environnemental (CESE), an advisory body for New Caledonia’s local legislature. Cultural leaders include Sosefo Falaeo, an elder from the Wallisian community, and Octave Togna, former director of the Agence de développement de la culture kanak (ADCK), the founding director of the Jean-Marie Tjibaou Cultural Centre.

Religious leaders include Father Rock Apikaoua of the Catholic Church, and Pastor Billy Wapotro, former director of the Alliance Scholaire of New Caledonia’s main Protestant church, the Eglise Evangélique.

Drawing on a tradition of palabre

Billy Wapotro told me that dialogue was central to the referendum process, regardless of a Yes or No result, in order to avoid any return to violence like les évènements (the period of armed conflict that divided New Caledonia between 1984 and 1988).

“Our mission today is to assist people to speak freely but also to avoid any overflow of emotion, any excesses,” he said. “Our mission is designed to ensure that things go well in the territory. We learnt a fact from les évènements that we already knew from the long history of colonisation – there was a lack of dialogue. Now, for thirty years, we’ve been living with political agreements designed so that we can do things together. This is a major achievement.”

Wapotro said that the current dialogue between communities reflected Kanak traditions of palabre (dialogue at a customary assembly).

“In 1980, there was a dialogue amongst Kanak customary chiefs, initiated by a high chief from Lifou,” he said. “They agreed that the Kanak people must reclaim their land, but that this must be done together with the minorities living in the country. I was part of those discussions at the time.

“We then met with the leaders of the Provisional Government of Kanaky – leaders like Yann Celene Uregei, Jean-Marie Tjibaou, Eloi Machoro – and we urged them to find a solution to the problem of how we could live together, recognising the status of minority communities other than the Kanak people. At Nainville-les-Roches in 1983, they came forward with the proposal recognising ‘the victims of history’ [the descendants of the convicts, indentured labourers and settlers brought to New Caledonia by the French colonial state].”

Talking to the young

Throughout the last ten months, the Committee of elders have reached out to younger New Caledonians, who were born after the violent clashes of the 1980s.

“We wanted to talk to young people to explain to them the meaning of the referendum vote, and to explain our mandate all through the campaign,” said Jean Leques. “We’ve been to Bourail, we’ve been all round Noumea and we attended a Youth Congress held at the local parliament.”

Elie Poigoune agreed: “I was pleasantly surprised by the attitude of young people. Certainly they are worried about some things – they put a number of questions to us about their concerns, such as ‘would our university degrees have the same value after independence?’ But they stressed that they want to live together.”

Jean-Pierre Aifa said that younger New Caledonians used social media to communicate, but often missed out on information circulated through official channels: “They had questions about what will happen if there’s a Yes vote, but also what will happen if there’s a No vote!  The French State has put out a document spelling out the process after the referendum, but in my opinion, it hasn’t been circulated widely enough, especially amongst young people.”

Despite this, Pastor Billy Wapotro celebrated the passion of the young people that they had met during the Committee’s dialogue sessions.

“Whenever we’ve met them, the young people – in the university, the high schools, the junior secondary colleges – have responded with questions to our questions!” he joked. “The youth said: ‘Why are you asking us about division?  We want to live together, we are living together already and we will live together!’”

“This was surprising for people of our generation, who grew up isolated in the Kanak reserves. They’re asking different questions to us,” Wapotro said. “I think there’s been an evolution of their understanding of the country. Our generation are past it, but the young people – the leaders of tomorrow – are much more constructive.”

Chastising politicians

On 16 October, the Committee issued a “Call for Moderation”, concerned about “anonymous diatribes on social media and insults, often racist, which could damage social cohesion by not respecting the right to difference, the identity of all and the legitimacy of each community.”

In an “even-handed” slap at the independence movement and supporters of the French Republic, the Committee criticised political leaders from both sides of the referendum debate.

They criticised as a “useless provocation” recent actions by the speaker of New Caledonia’s Congress Gael Yanno, a Right-wing politician who founded the anti-independence Mouvement populaire calédonien (MPC). Yanno recently removed the colours of the flag of Kanaky from the facade of the Congress, breaching a 2010 policy that the multi-coloured flag of the Kanak independence movement should be flown outside alongside the French tricolour outside public buildings.

The Committee also criticised Daniel Goa, spokesperson for the Front de Liberation Nationale et Socialiste (FLNKS) and President of the Union Calédonienne (UC) party. In a 6 October speech, Goa described the three main anti-independence parties as the “axis of evil,” which the Committee chastised as a step too far, engendering “hate and mistrust.”

Speaking to me later in the week, Goa suggested that the Committee members had misunderstood his reference, which was to a political system and not to particular personalities. He also welcomed that the Committee had acknowledged his role in negotiating a peaceful solution to a conflict in the village of Ouegoa, in New Caledonia’s north (earlier this month, Right-wing activists try to block the FLNKS from holding a community meeting about the referendum. After negotiations, the meeting proceeded under the watchful eyes of French police).

Elie Poigoune stated: “Overall, the calm conduct of the referendum is a sign of the political responsibility of our leaders. As members of the Committee, we’ve met with all of the political parties participating in the referendum process, except for the Parti Travailliste which declined to meet us, and I think we were well received by all.”

The small Parti Travailliste (Labour Party) draws its support from the trade union confederation USTKE and radical members of the independence movement. In a press communique last March, the party rejected the Committee’s authority to mediate political disputes, arguing that it “has no power to judge or sanction any excesses during the referendum campaign. They will maybe intend to reprimand people or parties that do not follow the electoral rules – but there is an electoral code for that and the French State retains the power to implement that…it seems that the Committee’s role is not what has been announced, but rather to orient the debate towards a new agreement which is being formulated and which will benefit a new governing majority after the 2019 elections.”

Social conflicts

The referendum campaign has been remarkably low key, but travelling around the country, you can’t miss a number of long-running social and environmental disputes. As firefighters protest outside parliament, and employer organisations rally against a new government consumption tax, these disputes highlight the disparities of wealth and power in this highly unequal society.

At Kouaoua, in the Northern Province, young Kanaks have disagreed with their elders and blocked the planned expansion of three mining sites at Mont Calm, Chênegomme and Newco. The mineral reserves are controlled by Société Le Nickel (SLN), a subsidiary of the French corporation Eramet (which is partially controlled by the French State).

In recent years, the youth have tried to protect forested areas in their municipality, which may be threatened by the mining expansion. A conveyer belt carrying ore from two existing SLN mines to the coast has been torched or sabotaged a dozen times, and since August access roads have been blocked by burnt cars and rocks. Despite attempts at mediation, the long-running dispute is impacting on the production of nickel metal at SLN’s Doniambo smelter in the capital Noumea, which relies of particular grades of ore from the site.

Right-wing parties like Les Républicains Calédoniennes (LRC) have been promoting a law and order agenda, chastising “Kanak delinquency” and calling for a police crackdown. Despite this, provincial and national authorities are reluctant to use heavy handed tactics at Kouaoua, just weeks from the referendum.

Disputes like this highlight the challenge for the Committee of elders – their call for “moderation and calm” falls on deaf ears for people who are angry at an unjust status quo. People at the grassroots have often missed out from the revenues flowing from Paris to Noumea since the 1998 Noumea Accord.

In this context, French Prime Minister Philippe has announced that he will travel to New Caledonia the day after the 4 November referendum, accompanied by Overseas Minister Annick Girardin. It’s clear that the French State wants to reinforce the path to dialogue in the post-referendum afterglow. New Caledonia’s political parties are already gearing up for six months of electioneering before May 2019 elections for the three provincial assemblies and national Congress.

 

Source (Fiji Times)

Ilustrasi logo Komite Nasional Papua Barat.

DEKLARASI HASIL KONGRES II KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB)

Atas nama Allah leluhur bangsa Papua Barat, atas nama tulang beluang  berserakan diatas tanah ini, atas nama mereka yang bergerliya di hutan rimba, atas nama mereka yang hidup di pengungsian, atas nama mereka yang sedang bergerliya di luar negeri.

Kami Komite Nasional Papua Barat KNPB sebagai Media Nasional rakyat Papua Barat  terus berjuang demi terwujudnya agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua melalui mekanisme referendum sebagai solusi demokratis;

Hari ini, secara terbuka kami ingin menyampaikan hasil Keputusan Kongres ke – II Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dilaksanakan di kampung Vietnam pada tanggal 23-25 Oktober 2018 dan dihadiri oleh 600  Peserta dari 29 KNPB  wilayah dan 7 wilayah KNPB Konsulat Indonesia;

Dengan melihat  dinamika perjuangan pembebasan nasional Papua Barat secara menyeluruh dan kritis, melalui  usul, saran, masukan dan serta mempertimbangkan hasil pembahasan komisi –komisi dalam kongres II.

Forum kongres ke-II Komite Nasional Papua Barat [KNPB] memilih kepengurusan baru KNPB pusat dan  menghasilkan resolusi-resolusi yang merupakan kesatuan sikap dan kebulatan tekad dari seluruh delegasi  KNPB yang merupakan pimpinan  rakyat west papua dari wilayah dan Konsulat yakni memutuskan untuk berjuang mencapai cita-cita bangsa Papua Barat yang merdeka secara politik melalui Jalur Referendum sebagai solusi damai dan demokratis;

Guna mencapai tujuan itu, KNPB menyerukan;

  1. Mobilisasi Umum menuju Mogok Sipil Nasional sebagai Agenda Aksi Nasional Bangsa Papua.
  2. Disampaikan kepada rakyat Papua Barat dan kepada seluruh komponen perjuangan untuk kembali mengakui TPNPB sebagai satu-satunya Militer Papua Barat.
  3. Kembali memperkuat Lembaga Politik Bangsa Papua sebagai wadah representatif Papua dan alat demokrasi partisipatif rakyat Papua.
  4. Kembali mendukung persatuan diplomat dalam wadah koordinatif ULMWP di Internasional.
  5. Kongres ke- II KNPB secara demokratis memilih dan melantik pengurus baru KNPB pusat dengan komposi : KETUA UMUM AGUS KOSSAY, KETUA I WARPO WETIPO, SEKERTARIS  UMUM  FERONIKA HUBI, SEKERTARIS I MECKY YEIMO,      JUBIR NASIONAL ONES SUHUNIAP, JUBIR INTERNASIONAL, VICTOR  F YEIMO, BENDAHARA PATRICK LOGO dan dilengkapi komisariat-komisariat serta bidang berdasarkan kebutuhan perjuangan.

Demikian hasil keputusan kongres ke II KNPB ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Port Numby, 30 Oktober 2018

Mengetahui

BADAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

AGUS KOSSAY                     FERONIKA HUBI

   Ketua Umum                        Sekretaris Umum

Torba heads Malvatumauri

Vanuatu Daily Post –  “In line with custom principles, I hereby confirm Meralava, Merik and Gaua Council of Chiefs nominee, Chief Willie Plasua, as the new President of the Malvatumauri Council of Chiefs”.

New President of the Malvatumauri Council of Chiefs, Chief Willy Plasua.
New President of the Malvatumauri Council of Chiefs, Chief Willy Plasua.

The announcement was made by the Vaturisu Council of Chiefs President, Chief Henry Manlaewia (oldest member of National Council of Chiefs) who presided over the custom election of the new election yesterday morning.

In fact it took three chiefly representatives of Torba Council of Chiefs about one minute to agree to Meralava, Merik and Gaua Council of Chiefs President, Chief Willie Plasua as the next President of the Malvatumauri Council of Chiefs, before he was sworn in by the Attorney General’s Office yesterday afternoon.

Chief Plasua is a former President of Torba’s Provincial Government.

In the Malvatumauri Council of Chiefs Meeting yesterday morning, Tanna chiefly representative, Chief Willie Lop moved for Torba Council of Chiefs to take the Malvatumauri Presidency and was seconded by Malampa.

In fact Sanma came on to Head the Malvatumauri on the last Council based on a customary request by Torba that it was not ready then. “But now the Torba Council of Chiefs is confident that it is ready to take on the challenge”, said its spokesman.

Principal Electoral Officer of the Electoral Office, Father Charles Vatu, declared that Chief Willie Plasua has been duly elected President of the Malvatumauri Council of Chiefs in the Nakamal by customary consensus on October 29.

In his first address to the Malvatumauri, the new Chairman said, “This morning I wish to confirm my sincere gratitude to all of you who have contributed towards my election as the next President of the Malvatumauri Council of Chiefs.

“Today’s walkabout is unique because it is all in the spirit of custom. As our member from Torba has said that we from Torba do not speak without reason but now I wish to express my deep gratitude to you all chiefs from Tafea, Shefa, Malampa, Sanma and my colleagues of Torba for your faith and trust in me to honour me with this auspicious position.

“I will also depend on you to help me to carry out the duties mandated to the President of the Malvatumauri tomorrow”.

While the Malvatumauri Act only speaks of the President, Chief Jimmy Meameadola of the Vaturisu Council of Chiefs, suggested for the Malvatumauri members and Chief Executive Officer, Chief Jean Pierre Tom, to consider catering for a Deputy President and to have the Act amended to include “Deputy President” to run the Council in the absence of the President instead of the “oldest member of the Council” as directed by the Act.

He said the responsibilities of the President are immense and deep and reach out to the whole country like the firm roots of the nabanga tree.

The new Head must be prepared to face negative comments in the social media, Chief Meameadola said.

“This is why as the Head of the National Council of Chiefs; he must also have a Deputy to advise him. His Chief Executive Officer focuses on the Administration of the Malvatumauri while his Deputy is his Adviser who is also always there beside him to advise him while we (chiefs) return to our individual islands”, Chief Meameadola said.

The consensus is for the President of Malvatumauri to work for all the chiefs in the country and not just his Province.

When the new Malvatumauri Council of Chiefs sits, the consensus is to resolve that an amendment of the Malvatumauri Act be drafted for the Minister responsible to table in parliament.

New Malvatumauri Council of Chiefs president sworn in

By Leah Lowonb – Vanuatu Independent

New President of the Malvatumauri Council of Chiefs, Chief Willy Plasua.
New President of the Malvatumauri Council of Chiefs, Chief Willy Plasua.

THE newly elected president of the Malvatumauri Council of Chiefs has been sworn in at the chiefs’ nakamal in Port Vila.

Chief Willy Plasua is the new President of the council and he is from the Gaua-Torba province.

He was welcomed yesterday along with the council’s new 31 members from all the provinces of the country.

The election of the new president and council members which should have taken place in May began in September, confirmed the Chairman of the Electoral Commission Martin Tete.

He said all area councils elected their representative to the Island councils and the Island councils then elected the member to the National Council.

The new President was sworn in, in a ceremony officiated by the Attorney General, Arnold Kiel Loughman.

The former President makes the handover to the new president of Malvatumauri.
The former President makes the handover to the new president of Malvatumauri.

A custom ceremony was held after the signing where the former Malvatumauri President, Chief Seni Mao Torvaka Lima Tirsupe, handed over his responsibility to new president, Chief Willy Plausa.

Chief Seni Mao Torvaka Lima Tirsupe congratulated and welcomed Chief Willy Plausa to his new position.

He asked Chief Willy Plausa to help ‘wakeup’ the chief governance system throughout Vanuatu.

Th new president with Council members.
Th new president with Council members.

The Malvatumauri was established under the Constitution of the Republic of Vanuatu chapter 5.

It operates under the Chiefs Act Number 23 of 2006 which defines the composition of the Council as consisting of custom chiefs elected by the Island Council of Chiefs and Urban Council of Chiefs.

The office of the Malvatumauri Council aims to preserve and promote culture and languages, support and encourage customary practice, uphold custom and tradition and ensure the effective operation of Malvatumauri through appropriate resources.

Police in Papua will deploy to a village where 15 people were reportedly taken hostage by the West Papua Liberation Army and later released.

Since the latter part of 2017, fighters with the West Papuan Liberation Army, or TPN, have intensified hostilities with Indonesia's military and police in Tembagapura and its surrounding region in Papua's Highlands.
Members of the West Papua Liberation Army Photo: RNZ

Local media report the group of school teachers and medical workers were held as hostages in Nduga district for two weeks earlier this month.

Antara News reports all 15 civilians held in Mapenduma village were released on October 17 and flown out of Nduga.

One female teacher was reportedly raped by members of the armed group and hospitalised after her release.

Akouboo Amatus Douw, a Liberation Army spokesperson, said reports of hostage taking and rape were false.

He said the Liberation Army held a meeting in Mapenduma earlier this month where teachers and medical workers suspected of working for the Indonesian military were “kept quiet”.

Mr Douw said this was only for a few hours and denied it amounted to hostage taking.

Around 100 school children in Mapenduma could no longer access education after the incident, said Papua police chief Inspector General Martuani Sormin.

The Governor of Papua, Lukas Enembe, said teachers working in Papua should have an understanding of the culture there.

“Don’t just send the teacher carelessly, eventually it will be like this,” he said on Friday in the provincial capital of Jayapura.

Mr Enembe said there were no witnesses to the alleged rape and reports around it were unclear.

Perwakilan Fiji untuk PBB, Nazhat Shameem Khan (tengah), di Jenewa. – RNZI/ Fiji Department of Information

Jenewa – Fiji mengatakan mereka akan menggunakan posisinya di Dewan HAM PBB, untuk meneruskan perjuangannya dalam advokasi ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperjuangkan hak-hak anak dan kesetaraan gender di Pasifik.

Awal bulan ini, Fiji resmi menjadi negara Pulau Pasifik pertama yang bergabung dengan badan internasional tersebut, yang bertugas untuk menjunjung dan melindungi HAM.

Perwakilan Tetap Fiji untuk PBB, Nazhat Shameem Khan, mengatakan keadilan iklim untuk semua orang akan menjadi prioritas mereka, terutama untuk kawasan Pasifik.

“Memastikan kita memiliki mekanisme nasional dalam menanggapi bencana alam yang dibangun di atas konsep ketangguhan, dan yang termasuk hubungan dekat dengan masyarakat sipil pada tingkat komunitas, sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap orang terlibat dalam membangun ketangguhan ini.”

“Dengan itu, tidak akan ada yang terlewatkan ketika kita menghadapi badai dan topan yang, seperti yang kita tahu, begitu sering terjadi di Pasifik.”

Shameem Khan menegaskan bahwa dengan penunjukan ini, langkah Fiji yang berikutnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan dan target terkait HAM negara itu, termasuk meningkatkan kondisi hidup untuk anak-anak di Pasifik.

Fiji juga akan bekerja untuk menegakkan hak-hak anak di Pasifik, sebuah bidang di mana kawasan Pasifik maish ketinggalan secara adat, kata Shameem Khan.

“Kita dari Pasifik, kita semua berasal dari masyarakat yang sangat tradisional di mana anak-anak tidak selalu diberi suara, suara mereka juga tidak diberdayakan,” katanya.

Sementara itu, kelompok-kelompok pembela HAM berkeras bahwa penunjukan Fiji sebagai anggota dewan itu, hanya akan merusak reputasinya. Dewan yang sama juga menerima kecaman internasional, karena memberikan kursi ke negara-negara seperti Israel dan Arab Saudi, yang juga memiliki catatan HAM kontroversial.

Pengacara asal Fiji dan politikus blok oposisi, Aman Ravindra-Singh, mengatakan dia ‘terkejut dan merasa mual’ mendengar Fiji berhasil memenangkan satu kursi, mengingat sejarah HAM-nya.

Peneliti dari Amnesty International Pasifik, Roshika Deo, mengatakan dengan ini Fiji telah diberikan kesempatan, untuk memberikan suara kepada negara-negara kepulauan kecil dan persoalan mereka, tetapi negara itu masih harus banyak bekerja untuk menangani persoalan HAM-nya sendiri.

“Fiji tidak memiliki sejarah yang bagus dalam hal implementasi dan perlindungan HAM, jadi ini harus menjadi jalan bagi kita untuk maju bersama,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Shameem Khan berkata, tidak ada negara yang memiliki riwayat HAM yang sempurna.

”Sangat penting bagi kita untuk tidak terlalu sensitif dalam perjalanan ini, setiap negara memiliki kesalahannya, jadi tidak ada gunanya menutupi kesalahan kita. Intinya adalah, mari kita hadapi mereka.”

“Jika ada insiden dalam sejarah kita yang tidak kita banggakan, maka mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kita telah menciptakan institusi yang mengembangkan akuntabilitas dan yang konsisten, dengan standar HAM di seluruh dunia?” (RNZI)

 

Sumber (Jubi)

Perawat dari Rumah Sakit Melsisi Mini, berjalan di daerah pegunungan Pulau Pentecost, Vanuatu, untuk mengantarkan stok obat ke salah satu desa terpencil.

Port Vila – Dalam gebrakan pertama di seluruh dunia, Pemerintah Vanuatu telah memberikan kontrak komersial kepada dua perusahaan drone internasional, Swoop Aero dan Wingcopter, untuk menguji penggunaan drone dalam membawa vaksin penyelamat hidup bagi anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terpencil di negara itu.

“Untuk memastikan pasokan obat di fasilitas kesehatan tersedia secara konsisten, adalah tantangan yang berkelanjutan bagi Vanuatu akibat hambatan geografi, logistik, dan biaya yang tinggi. Langkah penting untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan, adalah dengan mencari cara-cara inovatif, seperti penggunaan drone,” kata Direktur Jenderal Departemen Kesehatan di Vanuatu, George Taleo.

Tahap pertama dari uji coba drone ini akan berlangsung selama minggu, 3-7 Desember mendatang, ketika dua perusahaan drone ini akan melakukan uji kelayakan pengiriman vaksin ke sejumlah area yang tidak dapat diakses.

“UNICEF bangga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Vanuatu dalam inisiatif yang sangat inovatif ini, untuk malukan uji coba drone agar digunakan untuk mengantarkan pasokan vaksin kepada anak-anak yang tinggal di komunitas terpencil,” kata Perwakilan UNICEF di Pasifik, Sheldon Yett.

“Tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk menjangkau anak-anak di pulau-pulau paling terpencil di Vanuatu itu sangat besar, perawat seringkali berjalan beberapa jam untuk mengantarkan vaksin ke klinik-klinik kesehatan di komunitas ini. Setiap anak di seluruh dunia memiliki hak untuk menerima vaksin dan teknologi ini, dan ini langkah yang tepat untuk menjangkau anak-anak yang paling berisiko,” tambahnya.

Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Pasifik, gugusan pulau dengan 83 pulau yang mencakup luas hingga 1.600 kilometer. Sekitar sepertiga dari pulau-pulau berpenghuni memiliki lapangan terbang dan jalan yang memadai, mendatangkan tantangan logistik yang cukup besar dalam menjangkau, melibatkan, dan memberikan layanan kepada komunitas-komunitas terpencil.

Fase kedua uji coba, yang akan mengangkut vaksin ke fasilitas kesehatan di tiga pulau kecil, Emao, Pele and Nguna, diharapkan akan dimulai pada awal Januari 2019. (Daily Post Vanuatu)

 

Sumber (Jubi)

PACER will hurt Pacific, strengthen China – analyst

A CANADIAN analyst says a regional free trade agreement in the Pacific will assault Pacific island economies and give China a strategic opening in the region.

Last Wednesday, New Zealand became the first country to ratify the PACER Plus agreement, which Australia and nine Pacific Island countries have signed.

Cleo Paskal, of the global think tank Chatham House, said enforced free trade will undermine customary land holding and social capital systems in the Pacific.

She said once those economies are weakened, China will pick up the pieces.

“You’ll get Chinese government-backed companies perhaps registered in Australia and New Zealand that then go in once those economies have been broken open to bid for pieces of critical infrastructure, like ports, like telecoms.”

The free trade deal is also damaging New Zealand and Australia’s reputation because it is seen as forcing other regional powers out, Dr Paskal said.

“PACER Plus is possibly one of the biggest strategic mistakes that Australia and New Zealand can do and it is being watched very closely in other capitals including D.C. and Delhi and Tokyo, all of which, for example, would be locked out under a PACER Plus situation,” she said.

In a statement, a spokesperson for New Zealand’s Foreign Ministry said the main goal of PACER Plus was to encourage economic development in the Pacific, and not to benefit Australia and New Zealand.

The two governments are providing $US23.5 million towards the implementation of the free trade agreement, as well as around $US1.4 billion in aid in the first five years after it comes into force, which will be targeted towards PACER Plus signatory countries, the spokesperson said.

“Tariff reductions in Pacific Island countries will lower costs for Pacific consumers and businesses, increasing economic activity in those countries,” they said, adding the reductions would be gradually implemented to allow governments to adapt if necessary.

Responding to claims PACER Plus would give China inroads into the Pacific, the Foreign Ministry spokesperson said no one could invest in Pacific Island countries without the approval of their governments.

“Land tenure systems won’t be changed by PACER Plus and some governments have even reserved some key sectors of their economies and jobs only for locals.

“Even if an investor receives government approval, investors are not above the law.”

Last week the Pacific Network on Globalisation (PANG) released a report saying the nine Pacific Island countries signed on to PACER Plus stand to lose more than $US60 million each year in government revenue if the deal is signed.

Through financial losses stemming from tariff exemptions in the deal, Samoa would lose $US12.5 million each year, the Solomon Islands $US13 million, Tonga $US7.2 million and Vanuatu $US7.5 million, PANG’s report said.

Smaller economies, including the Cook Islands, Kiribati, Nauru, Niue, and Tuvalu would lose more than $US20 million each year.

“People within New Zealand and Australian communities genuinely think that this sort of economic development is a path to prosperity and within the context of Australian and New Zealand societies it might be,” said Dr Paskal.

“But within the context of the very different economies of the Pacific Islands, it won’t be. It’ll be disastrous.”