Yakonis Womsiwor (tengah) dan Eric (kanan) saat beada di dalam tahanan polisi di Timika. (Dok PAHAM Papua)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kondisi Yakonias Womsiwor (36) yang ditembak aparat gabungan polisi dan TNI Indonesia pada tanggal 15 September dikabarkan sedang dalam kondisi parah dan memprihatinkan.

Womsiwor ditahan dengan enam luka tembakan, masing-masing tiga luka di paha bagian depan, dua luka di tulang kering bagian depan dan satu luka di telapak kaki bagian atas.

Perkumpulan Advokat HAM Untuk Papua (PAHAM Papua) melaporkan, Yakonias Womsiwor (36) masih ditahan di Mako Brimob 32 Timika dengan kondisi memprihatinkan dan lukanya makinn memburuk. Hal ini dilaporkan PAHAM Papua pada Minggu (30/9/2018) dari Jayapura.

Dijelaskan, sebelumnya polisi katakan luka tembak hanya tiga. Pasca ditembak, Yakonias sempat dibawah ke RS SP1 Timika untuk diobati, namun petugas hanya membersihkan luka dan memasang forban/pembalut luka.

Tiga hari kemudia petugas sempat datang lagi membersikan dan mengobati, namun setelahnya petugas tidak lagi membawa Yakonias ke Rumah Sakit untuk diobatinya. Bahkan lebih dari seminggu polisi tidak mendatangkan petugas medis untuk umengobati lagi lukanya.

“Akibat dari itu kakinya bengkak dan berwarna hitam. Obat yang diberikan sudah habis. Yakonias tidak bisa berdiri, dia hanya bisa duduk dan tertidur. Dia juga tidak bisa menggerakan kaki kirinya akibat enam luka yang dideritanya,” jelas PAHAM Papua dalam rilis yang diterima media ini.

Dikatakan, Yakonias tidak sendirian ditahan tetapi polisi juga menahan Erichzon Mandobar (“Eric”) (19). Eric juga ditembak di lutut bagian samping kiri kaki kanan, bersamaan dengan Yakonias dalam seuatu peristiwa.

“Luka Eric sudah membaik. Eric bisa berdiri namun dalam kondisi pincang. Ungkap Yakonias makin memburuk,” ungkapanya.

Yakonias dan Eric ditembak dalam penggebrekan sekertariat KNPB Kota Timika pada tanggal 15 September 2018, pada pukul 07.00, di kompleks Kebun Siri Kota Timika. Bersama keduanya Polisi juga menangkap tujuh orang aktivis KNPB Timika lainnya, namun ketujuh orang tersebut dipulangkan pada sore hari setelah diperiksa oleh Polisi di Polres Timika.

Hingga saat ini Yakonias dan Eric masih ditahan polisi dengan tuduhan melanggar aturah hukum tentang menguasai dan atau memiliki senjata tajam (yang dimaksud tombak dan parang) dan melakukan pengancamam terhadap petugas, seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12/1951 dan Pasal 214 KUHP.

Gustaf Kawer, Direktur PAHAM Papua mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung dengan Yakonias dan Eric di tahanan Mako Brimob 32 Timika pada minggu akhir bulan September. Kondisi Yakonias sangat memprihatinkan dan luka yang dideritanya belum pulih.

“Diperkirakan tiga luka dibagian tulang kering dan telapak kakinya tidak hanya luka pada kulitnya saja tapi juga luka pada tulang, karena jarak tembak oleh aparat sangat dekat. Walaupun lukanya parah, pengobatan oleh pihak medis tidak dilakukan secara serius. Lukanya hanya dibersikan dan dipasang forban/pembalut pada hari pertama. Pihak kesehatan tidak melakukan operasi mendalam untuk mengobati dugaan retakan tulangnya,” jelasnya.

Melihat kondisi Yakonias, kata Kawer, PAHAM Papua mendesak Kepolisian Timika untuk bertanggung jawab mengobati Yokanias dan Eric secara serius hingga keduanya benar-benar sembuh total.

“Polisi harus mengizinkan Yakonias dan Eric untuk diobati di rumah agar keduanya dirawat oleh pihak keluarga dengan baik,” harap Kawer.

Untuk diketahui, Yakonias dan Eric merupakan anggota KNPB Timika. Keduanya telah menetap di Kota Timika lebih dari lima tahun. Aktifitas sehari-hari mereka habiskan di sekertariat KNPB dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik perjuangan kemerdekaan Papua yang perjuangkan oleh KNPB secara damai/perjuangan tanpa Kekerasan.

 

Sumber link; Suara Papua

PM Vanuatu Charlot Salwai pada SU ke-73 PBB (Foto UN Photo)

Isu Papua menjadi polemik terbuka antara Indonesia dan Vanuatu di Sidang Umum ke-73 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York setelah kedua negara saling sindir ketika masing-masing mendapat kesempatan berbicara.

Pada SU ke-73 PBB yang berlangsung 25 September hingga 1 Oktober 2018 itu Perdana Menteri Vanuatu menyinggung tentang pelanggaran HAM berat di Papua serta mendesak diberikannya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia telah melontarkan kecaman bahkan ancaman terhadap Vanuatu, untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan Indonesia atas Papua.

(Pidato PM Vanuatu pada Sidang Umum ke-73 PBB dapat dibaca di sini)

Indonesia juga mengecam Vanuatu melalui kesempatan hak untuk menjawab (right to reply) beberapa jam setelah PM Vanuatu berbicara. Ini bukan kali pertama Vanuatu mengangkat isu Papua di Sidang Umum PBB. Demikian pula halnya dengan Indonesia, bukan kali pertama menggunakan rigt to reply dalam membantah tudingan tentang pelanggaran HAM di Papua.

Namun, kecaman Indonesia pada Sidang Umum ke-73 PBB kali ini yang secara khusus dan sangat keras ditujukan kepada Vanuatu menyebabkan polemik isu Papua mengerucut menjadi antara Indonesia dan Vanuatu. Tiga negara lainnya dari kawasan Pasifik (Marshall Islands, Tuvalu dan Solomon Islands) yang juga mengangkat isu Papua, tidak disinggung oleh Indonesia dalam rigt to reply-nya.

(Respons Indonesia terhadap Vanuatu dalam right to reply bisa dilihat di sini.)

Dalam pidato sepanjang 30 paragraf, PM Vanuatu Charlot Salwai yang mendapat giliran ke-7 pada sesi pagi 28 September, mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua lewat dua paragraf dalam rangkaian pernyataannya mengenai isu dekolonisasi.

“Sejak PBB berdiri, sekitar 750 juta orang, mewakili 80 bekas koloni, telah memperoleh kemerdekaan. Di sisi lain, situasi putus asa dari jutaan orang lainnya yang beraspirasi menentukan nasib sendiri masih tetap ada,” kata Charlot Salwai dalam pidato berbahasa Prancis.

Salwai mengatakan negaranya sangat menghormati pentingnya peran Komite Dekolonisasi PBB. Ia juga menekankan bahwa menghapuskan segala bentuk kolonialisme merupakan agenda yang harus menjadi prioritas utama PBB dalam semangat piagam PBB.

Setelah menyerukan dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri rakyat Kaledonia yang akan menyelenggarakan referendum dalam waktu dekat, Charlot Salwai berbicara tentang pelanggaran HAM Papua.

“Komunitas internasional adalah saksi kekerasan dan pelanggaran HAM dan rakyat Papua menjadi korbannya,” kata Charlot Salwai.

“Kami mendesak Dewan HAM PBB melakukan investigasi atas pelanggaran-pelanggaran ini,” lanjut dia.

“Kami juga menyerukan para sejawat-sejawat kami para pemimpin di seluruh dunia untuk lebih banyak lagi memberi perhatian terhadap tindakan-tindakan tidak manusiawi ini, dalam kaitannya dengan Indonesia, untuk menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan mencari landasan bersama dengan bangsa-bangsa di dunia, untuk memfasilitasi penyelenggaraan proses yang memberi mereka secara bebas mengekspresikan pilihan mereka.”

Kecaman Indonesia

Tudingan Vanuatu yang dipandang memojokkan Indonesia tanpa dasar tersebut segera direspons oleh Kepala Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, lewat hak untuk menjawab (right to reply) langsung dari meja delegasi Indonesia.

Dengan pilihan kata yang keras dan berkali-kali menggerakkan tangan dengan jari telunjuk terangkat, Dian Triansyah mengecam pernyataan Vanuatu sebagai tidak berdasar, merendahkan dan bahkan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB.

“Indonesia mengecam pernyataan tak berdasar Vanuatu yang disampaikan pagi ini terkait Papua dan Papua Barat,” kata Dian Triansyah.

“Tudingan tersebut tak hanya merendahkan prinsip hubungan antar negara dan prinsip non intervention (tidak mencampuri urusan  kedaulatan negara lain), tapi juga melanggar prinsip yang ada di Piagam PBB,” kata dia lebih lanjut.

Dian Triansyah mengatakan Vanuatu telah lama menjadikan isu Papua sebagai ‘jualan’ dengan mengatakan ada pelanggaran HAM berat di Papua. Dia juga mengatakan Vanuatu selama ini menuduh bahwa warga Papua dan Papua Barat telah diabaikan haknya oleh pemerintah Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Lebih lanjut, Vanuatu menuding Indonesia memperlakukan warga Papua dan Papua Barat dengan diskriminatif.

Dian Triansyah mengatakan isu-isu yang tidak berdasar ini ditanamkan oleh para ‘individu kriminal’ kepada Vanuatu dengan maksud untuk memisahkan Papua dari Indonesia melalui forum PBB.

“Kami tak mengerti apa motif Vanuatu melakukan hal tersebut,” kata Dian Triansyah yang menganggap Vanuatu justru mendukung sekelompok orang yang selama ini telah menebar teror dan menciptakan kesedihan bagi banyak keluarga di Papua.

Indonesia, kata Dian Triansyah, menolak secara kategoris segala tuduhan-tuduhan itu serta semua upaya yang bertujuan mengganggu perdamaian, stabilitas dan pertumbuhan yang dinikmati rakyat di Papua dan Papua Barat.

Untuk lebih menegaskan posisi Indonesia, Dian Triansyah menyampaikan dua poin penting.
Pertama, langkah Vanuatu menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua adalah sebuah tudingan serius dan tak bisa diterima.

Indonesia mengakui tak ada satu pun negara di dunia yang tidak bermasalah dengan HAM. “Tapi, menuduh negara lain melanggar HAM sementara negara tersebut masih melakukan banyak pelanggaran HAM, adalah ibarat sebuah teko menyebut sebuah panci berwarna hitam,” tutur Dian Triyansah sambil mengangkat dan menggerakkan tangan dengan jari telunjuk tegak.

Lebih jauh, Dian Triyansah membandingkan Vanuatu yang belum meratifikasi berbagai instrumen aturan HAM PBB, sementara Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen.

Dian Triansyah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara multikultur, terdiri dari ratusan etnik, ratusan bahasa dan ribuan suku. “Kami tidak mendefinisikan negara kami berdasarkan kemurinian rasial. Juga bukan mendasarkannya pada satu kelompok suku. Kami menolak rasialisme di Indonesia,” kata Dian Triansyah.

Menurut Dian Triansyah, jika logika yang dibangun Vanuatu diikuti (negara berdasarkan ras), maka dunia ini kini telah terdiri dari puluhan ribu negara. Logika semacam itu, menurut dia, adalah logika tidak bertanggung-jawab.

Dia juga mengutip prinsip universal, bahwa elemen sebuah negara terdiri dari empat hal, yaitu populasi, teritori, pemerintahan dan kapasitas inter-relasi dengan negara lain. “Tidak pernah ras dan etnik menjadi alasan bagi hak untuk menjadi sebuah negara,” ia mengatakan.

Sikap kedua Indonesia adalah dikaitkan dengan sikap PBB terhadap Vanuatu. Indonesia memandang apa yang telah diputuskan oleh PBB 50 tahun lalu tentang status final Papua adalah mengikat dan harus dihormati oleh seluruh negara anggota PBB.

Dian Triansyah mengutip fakta sejarah bahwa PBB mengakui keberhasilan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera atau Act of Free Choice) dan ketika diadopsi menjadi resolusi PBB, kata dia, tidak ada satu pun negara anggota yang menolaknya.

Oleh karena itu, Indonesia menilai propaganda Vanuatu tentang Papua bertentangan dengan kesepakatan PBB dan karena itu Vanuatu melanggar keputusan PBB.

Lebih jauh, Indonesia berpandangan mendukung agenda kelompok separatis merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Karena itu Indonesia meminta PBB lebih tegas karena tidak ada tempat di PBB bagi negara yang mendukung separatisme.

Enough is enough. Kita tidak boleh membiarkan hal ini,” kata Dian Triansyah.

Secara khusus Dian Triansyah juga menyebut tindakan Vanuatu menyertakan tokoh pro-kemerdekaan Papua menjadi anggota delegasinya merupakan pelanggaran terhadap peraturan PBB.

Warning Jusuf Kalla

Sementara itu sehari sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memperoleh kesempatan berbicara di urutan ke-23 pada sesi sore di forum yang sama sebagai pemimpin delegasi Indonesia telah pula menyampaikan kecaman bahkan ancaman kepada Vanuatu walaupun ia tidak menyebut nama negara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada SU ke-73 PBB (Foto: UN Photo)

Jusuf Kalla menilai langkah Vanuatu telah melanggar prinsip-prinsip PBB dan ia meminta PBB menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin.

“Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan dan adil, semua negara harus
menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati
kedaulatan dan integritas teritorial,” kata Jusuf Kalla.

“Dalam hubungan ini, Indonesia sangat menyesalkan upaya-upaya yang dilakukan negara (tertentu) yang mendukung atau bahkan terburuk, menjadi bagian dari gerakan separatis.”

(Pidato Jusuf Kalla dapat dibaca di sini)

Ia menegaskan bahwa “tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat dalam sistem PBB.”

“Sudah terlalu lama … Indonesia telah memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan negara tertentu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati kami pada masa sulit. Tetapi ketika tindakan bermusuhan terus berlanjut … Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun meruntuhkan integritas teritorialnya.”

“Seperti halnya negara berdaulat lainnya, Indonesia akan tetap mempertahankan
integritas teritorialnya. Saya ulangi: akan dengan teguh mempertahankan integritas teritorialnya,” kata JK.

Menurutnya, untuk menciptakan masyarakat dunia yang damai, adil dan berkelanjutan membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggung jawab, dan kredibel.

“Kita di PBB harus menunjukkan kepemimpinan. Inilah sebabnya mengapa reformasi PBB tidak bisa dihindari. Kalau tidak PBB akan ketinggalan zaman untuk menjawab kebutuhan dan tantangan hari ini dan besok.”

Isu Papua di Mata 3 Negara Pasifik Lainnya

Selain Vanuatu, tiga negara Pasifik lainnya juga mengangkat isu Papua pada SU ke-73 PBB. Ketiga negara tersebut adalah Marshall Island, Tuvalu dan Solomon Islands.

Presiden Republik Marshall Islands, Hilda Heine dalam pidatonya pada 25 September lalu merujuk pada isi komunike bersama negara-negara yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) di Nauru. Ia berkata bahwa negaranya mengakui perlunya dialog konstruktif dan terbuka mengenai Papua oleh negara-negara anggota PIF dengan Indonesia.

“Dekolonisasi dan HAM merupakan isu penting di wilayah Kepulauan Pasifik. Saya sangat menegaskan posisi Pimpinan PIF dalam mengakui keterlibatan konstruktif negara-negara anggota PIF dengan Indonesia, dengan menghormati hasil pemilihan umum dan HAM di Papua, dan komitmen untuk dialog berkelanjutan secara terbuka dan konstruktif,” kata Hilde Heine.

(Pidato Hilda Heine dapat dibaca di sini)

Sementara itu delegasi Tuvalu yang dipimpin oleh perdana menteri Enele Sosene Sopoanga mengangkat isu Papua bersama-sama dengan seruannya bagi diberikannya pengakuan bagi Taiwan di dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sosene Sopoanga (Foto: UN Photo)

Menurutnya, seperti harapan Tuvalu kepada PBB terkait dengan Taiwan, demikian pula seharusnya atas Papua. “PBB harus terlibat dengan rakyat Papua untuk mencari solusi-solusi akhir bagi perjuangan mereka,” kata Sopoanga.

(Pidato PM Tuvalu dapat dibaca di sini)

Ada pun delegasi Solomon Islands kali ini mengangkat isu Papua dengan sikap yang jauh lebih lunak bila dibanding dengan posisi mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Pada SU PBB kali ini, PM Solomon Islands, Rick Hou, menegaskan sikap negaranya yang mengakui kedaulatan Indonesia atas batas-batas wilayahnya, berkebalikan dengan pendirian PM sebelumnya, Manasseh Sogavare, yang lantang menyuarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

(Pidato PM Solomon Islands dapat dibaca di sini)

“Pemerintah saya berkomitmen untuk bekerja dengan Pemerintah Indonesia di bidang kepentingan bersama termasuk masalah hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat,” kata Rick Hou, yang pernah bekerja di Bank Dunia.

 

Sumber link; Suarapapua.com

United Nations General Assembly
Photo: RNZ / Chris Bramwell

Indonesia has lashed out at Vanuatu over its representations about West Papua at the United Nations General Assembly in New York. In what has become an annual fixture, Pacific leaders have voiced concern about human rights in Indonesia’s Papua region, known widely as West Papua. But, as Johnny Blades reports, Vanuatu’s persistent criticism of Indonesia over its Papuan provinces has touched a nerve with Jakarta.

TRANSCRIPT

Vanuatu’s prime minister Charlot Salwai, a long time supporter of West Papuan self-determination, told the General Assembly in New York that decolonisation must remain on the UN agenda. He said the international community had witnessed violence and violations of human rights suffered by West Papuans, and called on the Human Rights Council to investigate.His words are translated:

“We also call on our fellow leaders of the world to pay greater attention to these inhuman acts, and together with Indonesia to put an end to all forms of violence and find common ground with the populations to establish a process that will allow them to freely express their choice.”

Indonesia denies the claims of flagrant abuses against Papuans by the country’s military forces. In its right of reply, Indonesia’s Permanent Representative to the United Nations Dian Triansyah Djani targeted Vanuatu’s links with the West Papuan independence movement.

“This country argues that based on these factors injected into their minds by criminal individuals that the two provinces (Papua and West Papua) have to be debated at the United Nations. We fail to understand the motive behind Vanuatu’s intention in supporting a group of people who have striked terror and mayhem in so many occasions, creating fatalities and sadness to innocent families of their own communities.”

He said Vanuatu’s accusation of abuses in Papua was unacceptable.

“No country in this world is free from human rights or development challenges. But accusing others of human rights violations when one has so many problems of its own is like the pot calling the kettle black.”

Earlier, in reference to Vanuatu’s statements, Indonesia’s vice president Muhammad Jusuf Kalla condemned what he described as an act of hostility against its territorial integrity.

“This act of hostility has no place in the UN system. An act which is clearly in violation of UN principles. Indonesia will not let any country undermine its territorial integrity. Like any other sovereign country, Indonesia will firmly defend its territorial integrity.”

In rejecting Vanuatu’s push for West Papuan self-determination, Indonesia has referred to a United Nations resolution from 1969. Resolution 2504 took note of the so-called Act of Free Choice, a controversial referendum which was the culmination of the former Dutch New Guinea’s incorporation into Indonesia. The West Papuan independence movement says that because the plebiscite was not formally approved by the UN, and was not based on universal adult suffrage, Papuans should be granted a legitimate self-determination process. Vanuatu was not alone in urging the UN to address Papuans’ historic grievances, with Tuvalu’s prime minister Enele Sopoaga among those calling for recognition of the indigenous people.

“The United Nations must also engage with the people of West Papua to find lasting solutions to their struggles.”

The Marshall Islands president, Hilda Heine, also told the general assembly’s 73rd session that Pacific Islands countries supported “constructive engagement” with Indonesia on the issue.

 

Source: Radio New Zealand

Pacific leaders call out Indonesia at UN over West Papua

Vanuatu’s prime minister Charlot Salwai, a long time supporter of West Papuan self-determination, told the General Assembly in New York that decolonisation must remain on the UN agenda.

He said the Human Rights Council must investigate human rights abuses in the Indonesian provinces.

The Marshall Islands president, Hilda Heine, told the assembly’s 73rd session that the Pacific Islands Forum supported “constructive engagement” with Indonesia on the issue.

While Tuvalu’s prime minister Enele Sopoaga continued his call for recognition of the indigenous people.

“The United Nations must also engage with the people of West Papua to find lasting solutions to their struggles.”

Indonesia rejected what it called attacks on its sovereignty with vice president Muhammad Jusuf Kalla demanding respect for its territorial integrity.

“Indonesia strongly deplores the attempts of one country to support or even worst become part of the separatist movements,” Mr Kalla told the Assembly.

“This act of hostility has no place in the UN system. An act which is clearly in violation of UN principles. Indonesia will not let any country undermine its territorial integrity. Like any other sovereign country, Indonesia will firmly defend its territorial integrity.

Without naming Vanuatu, Mr Kalla said that for far too long Indonesia had “chosen to build friendly relations with this particular country, including in showing our solidarity and sympathy during difficult time”.

“But when such hostile acts continue, Indonesia will not remain silent,” he said.

Indonesia denies Vanuatu’s claims of flagrant abuses against Papuans by the country’s military forces.

In its right of reply, Indonesia’s Permanent Representative to the United Nations Dian Triansyah Djani targetted Vanuatu’s links with the West Papuan independence movement.

“This country argues that based on these factors injected into their minds by criminal individuals that the two provinces (Papua and West Papua) have to be debated at the United Nations,” Mr Djani said.

“We fail to understand the motive behind Vanuatu’s intention in supporting a group of people who have striked terror and mayhem in so many occasions, creating fatalities and sadness to innocent families of their own communities.”

He said Vanuatu’s accusation of abuses in Papua was unacceptable.

“No country in this world is free from human rights or development challenges. But accusing others of human rights violations when one has so many problems of its own is like the pot calling the kettle black.”

In rejecting Vanuatu’s push for West Papuan self-determination, Indonesia has referred to a United Nations resolution from 1969.

Resolution 2504 took note of the so-called Act of Free Choice, a controversial referendum which was the culmination of the former Dutch New Guinea’s incorporation into Indonesia.

The West Papuan independence movement says that because the plebiscite was not formally approved by the UN, and was not based on universal adult suffrage, Papuans should be granted a legitimate self-determination process.

Vanuatu was not alone in urging the UN to address Papuans’ historic grievances.

The Marshall Islands president, Hilda Heine, also told the general assembly’s 73rd session that Pacific Islands countries supported “constructive engagement” with Indonesia on the issue.

Source: https://www.radionz.co.nz/