PUSKESMAS – Kondisi Puskesmas Kokonao di Distrik Mimika Barat./ Foto : DOK/HPr

Timika — Beberapa fasilitas sudah mulai rusak karena ditinggalkan petugas kesehatan. Obat-obat di Puskesmas pun sudah tidak ada

Puskesmas Kokonao di Distrik Mimika Barat dikabarkan dalam dua bulan terakhir ditutup tanpa pelayanan. Warga yang sakit tak lagi mendapatkan perawatan medis. Padahal pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan menjadi urusan wajib pemerintah.

“Kemarin dua warga meninggal karena sakit dan tidak dirawat, tidak ada petugas,” ungkap Kepala Distrik Mimika Barat, Christian P Warinussy SSos, saat dihubungi wartawan, Minggu (7/10).

Ironisnya, peristiwa memilukan dan memalukan itu terjadi disaat Kabupaten Mimika dalam sukacita menyambut Hari Ulang Tahun (HUIT) ke-22. Pelayanan kesehatan pun kerap disebut sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan oleh Pemkab Mimika saat ini.

Christian mengatakan, hal itu sudah dilaporkan secara lisan kepada Dinas Kesehatan (Dineks) Kabupaten Mimika, namun belum ditanggapi hingga saat ini. “Kami akan bikin surat ke Dinkes, tembusan ke Pak Sekda,” kata Christian.

Puskesmas Kokonao dibangun cukup besar dan bertipe perawatan. Sayangnya, sebut Christian, beberapa fasilitas sudah mulai rusak karena ditinggalkan petugas kesehatan. Obat-obat di Puskesmas pun sudah tidak ada. “Bulan kemarin (September) kami pemerintah distrik yang rujuk pasien ke Timika,” ungkapnya.

Keberadaan petugas merupakan prasyarat utama pembangunan kesehatan. Percuma bicara kejar target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan atau program lainnya jika Puskesmas masih dibiarkan kosong.

Kepala Dinkes Kabuoaten Mimika Alfred Douw saat dikonfirmasi mengatakan belum menerima laporan resmi kondisi Puskesmas Kokonao. Alfred malah tak percaya jika Puskesmas Kokonao tutup tanpa petugas. “Kalau Kepala Puskesmas tidak ada di tempat, itu mungkin. Di sana ada 80 lebih petugas, tidak mungkin Puskesmas kosong,” ujar Alfred.

Beberapa fasilitas sudah mulai rusak karena ditinggalkan petugas kesehatan. Obat-obat di Puskesmas pun sudah tidak ada

Puskesmas Kokonao di Distrik Mimika Barat dikabarkan dalam dua bulan terakhir ditutup tanpa pelayanan. Warga yang sakit tak lagi mendapatkan perawatan medis. Padahal pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan menjadi urusan wajib pemerintah.

“Kemarin dua warga meninggal karena sakit dan tidak dirawat, tidak ada petugas,” ungkap Kepala Distrik Mimika Barat, Christian P Warinussy SSos, saat dihubungi wartawan, Minggu (7/10).

Ironisnya, peristiwa memilukan dan memalukan itu terjadi disaat Kabupaten Mimika dalam sukacita menyambut Hari Ulang Tahun (HUIT) ke-22. Pelayanan kesehatan pun kerap disebut sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan oleh Pemkab Mimika saat ini.

Christian mengatakan, hal itu sudah dilaporkan secara lisan kepada Dinas Kesehatan (Dineks) Kabupaten Mimika, namun belum ditanggapi hingga saat ini. “Kami akan bikin surat ke Dinkes, tembusan ke Pak Sekda,” kata Christian.

Puskesmas Kokonao dibangun cukup besar dan bertipe perawatan. Sayangnya, sebut Christian, beberapa fasilitas sudah mulai rusak karena ditinggalkan petugas kesehatan. Obat-obat di Puskesmas pun sudah tidak ada. “Bulan kemarin (September) kami pemerintah distrik yang rujuk pasien ke Timika,” ungkapnya.

Keberadaan petugas merupakan prasyarat utama pembangunan kesehatan. Percuma bicara kejar target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan atau program lainnya jika Puskesmas masih dibiarkan kosong.

Kepala Dinkes Kabuoaten Mimika Alfred Douw saat dikonfirmasi mengatakan belum menerima laporan resmi kondisi Puskesmas Kokonao. Alfred malah tak percaya jika Puskesmas Kokonao tutup tanpa petugas. “Kalau Kepala Puskesmas tidak ada di tempat, itu mungkin. Di sana ada 80 lebih petugas, tidak mungkin Puskesmas kosong,” ujar Alfred.

 

Sumber: Harian Papua News

Komisaris Tinggi Prancis, Thierry Lataste. – PIN

Oleh Nic Maclellan in Nouméa, Kaledonia Baru

Satu bulan sebelum referendum Kaledonia Baru untuk menentukan nasib sendiri, wali kota-wali kota setempat dari seluruh negeri berkumpul pada Kamis 4 Oktober 2018 lalu, di Kantor Komisi Tinggi Prancis di ibu kota Nouméa.

Diselenggarakan oleh Komisaris Tinggi Prancis, Thierry Lataste, pertemuan tersebut membahas persiapan referendum yang kian dekat, mengenai status politik wilayah Pasifik itu. Pada Minggu, 4 November 2018 mendatang, Kaledonia Baru akan memilih dengan pertanyaan: “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru untuk memiliki kedaulatan penuh dan menjadi independen?”

Sebagai perwakilan resmi Prancis di Kaledonia Baru, Komisaris Tinggi Lataste menyoroti pentingnya bekerja bersama dengan pejabat setempat.

“Seperti pemilihan lainnya, wali kota adalah pemangku kepentingan yang sangat diperlukan,” katanya. “Pemungutan suara akan dilakukan di setiap kota madya, di setiap balai kota, jadi mereka memainkan peran penting.”

Ini adalah pemilihan umum yang besar, dengan 283 tempat pemungutan suara di seluruh negeri, dari lembah gunung di daratan Grande Terre hingga atol terpencil di Kepulauan Loyalty, Belep, dan Isle of Pines.

Referendum ini adalah titik puncak dari transisi dua puluh tahun di bawah Perjanjian Nouméa, yang ditandatangani Mei 1998, antara Negara Perancis, gerakan kemerdekaan Kanak Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), dan partai anti-kemerdekaan, RPCR. Setelah bentrokan berdarah antara pendukung dan penentang kemerdekaan pada tahun 1980-an, Pejanjian Nouméa membentuk lembaga-lembaga politik baru dan pemerintah multi-partai, memulai reformasi ekonomi dan proses pemindahan kekuasaan dari Paris ke Nouméa.

Perjanjian 1998 menjadwalkan referendum menentukan nasib sendiri dalam dua puluh tahun, namun sejak itu, waktu berjalan maju. Para pemilih akan memberikan suara mereka pada 4 November, jika warga Kaledonia Baru memilih ‘tidak’, perjanjian itu memiliki ketentuan dimana dua pemilihan susulan akan dilakukan pada 2020 dan 2022.

Siapa saja yang akan memantau referendum Kaledonia Baru?

Setelah bertahun-tahun berselisih mengenai siapa yang berhak memilih, Komisi Tinggi Prancis telah mengumumkan 174.154 pemilih terdaftar untuk referendum khusus itu. Di bawah UU sipil Prancis, orang dapat memegang hak sipil baik di bawah hukum common law, atau di bawah hukum adat untuk penduduk asli Kanaks: untuk referendum November ini, 94.034 pemilih dengan status hukum common law sementara 80.120 orang pemegang status adat.

Paris telah membentuk suatu komisi pemantau resmi khusus referendum. Komisi ini terdiri dari sekelompok hakim dan wakil dari pengadilan administratif dan konstitusi utama Prancis. Komisi ini memiliki tanggung jawab hukum untuk memantau, mengesahkan, dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

Setiap lokasi pemungutan suara akan diawasi oleh wali kota setempat atau perwakilannya, tetapi pemerintah Prancis juga menerbangkan 250 delegasi dari komisi pemantau tersebut. Para delegasi ini akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di setiap lokasi, dan menyampaikan laporan kepada Komisi Tinggi di Nouméa tentang insiden atau kecurigaan yang mereka saksikan.

“Ada atribut tambahan yang baru, dibandingkan dengan pemilihan biasa,” kata Lataste. “Akan ada 250 orang yang diterbangkan dengan pesawat sewaan dari Prancis, mereka akan ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara, bahkan di daerah paling terpencil dari pegunungan atau pulau-pulau terpencil pun. Akan ada berbagai macam tantangan logistik yang harus dihadapi, dan wali kota-wali kota akan memainkan peran penting dalam hal ini.”

PBB dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) juga akan mengirim tim kecil untuk memantau referendum itu. Dengan dukungan dari negara-negara anggota PIF, Kaledonia Baru terdaftar kembali sebagai Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri dengan Majelis Umum PBB pada tahun 1986. Sejak saat itu, Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi telah memantau kebijakan kolonial Prancis di wilayah Pasifik, dan misi PBB juga datang ke Nouméa akhir bulan ini untuk memantau referendum.

“PBB telah menginformasikan kepada kami bahwa mereka akan mengirim tim yang berisi 12 ahli pemilihan umum” kata Lataste. “Jelas sekali, 12 orang tidak dapat mencakup semua lokasi pemungutan suara, dimana ada 283 dari mereka, tetapi terserah mereka untuk memutuskan lokasi mana yang ingin mereka pantau.”

Pada pertemuan September PIF di Nauru, para pemimpin sepakat bahwa mereka akan mengirim Misi Menteri-menteri PIF untuk memantau pemungutan suara itu, di bawah naungan PBB.

Upaya-upaya mencegah konflik menyusul dan setelah referendum

Sejak tahun lalu, Prancis telah meningkatkan jumlah polisi dan pasukan paramiliter yang akan dikerahkan ke Kaledonia Baru. Polisi lokal dan personil militer Prancis akan memberikan dukungan logistik untuk seluruh operasi ini, termasuk transportasi peralatan dan kotak suara ke seluruh negeri.

Setelah insiden penembakan baru-baru ini di pinggiran kota Nouméa, dekat desa Saint Louis, partai konservatif di Kaledonia Baru mendesak untuk mengambil langkah aktif, untuk menekan ‘kenakalan remaja’ dan perilaku kriminal. Berbicara menyusul pertemuannya dengan wali kota dari seluruh Kaledonia Baru, Lataste mengumumkan serangkaian upaya penjagaan keamanan untuk hari-hari sebelum dan setelah pemungutan suara.

“Saya telah memberitahukan semua wali kota, bahwa saya berniat untuk mengeluarkan putusan melarang membawa atau memindahkan senjata selama periode pemilihan,” katanya. “Pembawaan senjata akan dilarang dari jam 4 sore pada Sabtu 3 November 2018, hingga tengah hari pada Senin 5 November 2018. Jadwal ini akan memungkinkan orang untuk tetap berburu Sabtu, namun ini adalah tindakan pencegahan penting untuk hari-hati seputar pemungutan suara.”

Ia lalu menambahkan: “Saya juga sudah menyampaikan kepada wali kota-wali kota, bahwa saya akan mengeluarkan keputusan untuk melarang penjualan atau transportasi alkohol, untuk sepanjang hari pada Sabtu 3 November dan Minggu 4 November.”

Apa yang akan terjadi jika suara pro-kemerdekaan menang?

Dengan kurang dari satu bulan sebelum referendum, Pemerintah Prancis telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai apa yang terjadi setelah pemungutan suara, menjawab berbagai kekhawatiran tentang status Perjanjian Nouméa setelah referendum.

Jika suara ‘Ya’ menang, Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa “struktur kekuatan publik yang didapatkan dari hasil suara pro-kemerdekaan, tidak akan berlaku pada hari setelah referendum. Prancis, diikat secara sejarah dan emosi kepada Kaledonia Baru, yang bertanggung jawab di hadapan rakyat Kaledonia Baru dan PBB selama proses itu berlangsung, tidak akan mundur mendadak. Keamanan, ketertiban umum, keuangan publik, dan sistem peradilan akan tetap diatur oleh Prancis selama periode transisi setelah proses konsultasi.” (PINA/ISLANDS BUSINESS 04/10/2018)

 

Link Sumber: Jubi

Sejumlah rumah dibakar massa dalam konflik Oksibil. (Foto IST)

Jayapura – Dua orang oknum yang dianggap sebagai penggerak massa konfli di Kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi A.M. Kamal menyebutkan, pihaknya sudah meriksa delapan orang sebagai saksi atas konflik yang terjadi. “Dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka AB dan YT. Saat ini sedang menjalani pemeriksaan,” ujarnya, Senin, 8 Oktober 2018.

Kamal menyampaikan, pasca konflik itu Kapolda Papua, Irjen Polisi Martuani Sormin dan beberapa pejabat utama langsung mengunjungi Oksibil untuk melakukan diskusi dengan masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.

“Kami berharap bupati bisa segera kembali ke Oksibil untuk menyelesaikan permasalah yang terjadi disana, agar pemerintahan dan aktivitas perekonomian yang ada disana bisa berjalan seperti bisa kembali,” kata Kamal.

 

Sumber: Kabar Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe saat bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama di Madang pada bulan September lalu – Jubi/Victor Mambor
Jakarta – Dua Gubernur dari Papua Nugini (PNG) akan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat ini. Kunjungan ini untuk menindaklanjuti rencana kerjasama ekonomi dan olahraga yang telah di bicarakan sebelumnya.

“Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop akan berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe di Jakarta, Sabtu (6/10/2018).

Kunjungan ini, menurut Gubernur Enembe adalah kunjungan balasan dari kedua gubernur PNG itu. Peter Yama telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Papua, memberitahukan jadwal kunjungannya. Peter Yama bersama rombongannya akan berkunjung pada tanggal 21-23 Oktober. Sedangkan Powes Parkop belum memberitahukan jadwal kunjungannya.

Peter Yama, akan menjajaki investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya. Ia berharap Indonesia, terutama Provinsi Papua bisa hadir secara bisnis dan ekonomi di Provinsi Madang.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September lalu.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia.

Setelah berkunjung ke Jayapura, Gubernur Madang ini akan melanjutkan perjalanannya ke Jakarta untuk menghadiri Trade Expo Indonesia 2018. (*)

Sumber: Jubi

Beberapa pejabat perwakilan pemerintah dari negara-negara anggota MSG, selama Lokakarya Validasi tentang Mobilitas Tenaga Kerja MSG dan Kartu Perjalanan Melanesia. – Daily Post

Port Vila – Kantor Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG), dengan dukungan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), berhasil menyelenggarakan lokakarya validasi dari 3-4 Oktober, 2018 di Kantor Sekretariat MSG di Port Vila.

Mobilitas tenaga kerja, bab pokok dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Melanesia (Melanesian Free Trade Agreement; MFTA), bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan dan keterlibatan tenaga kerja terampil dari negara-negara MSG, untuk bekerja sementara di negara-negara MSG lainnya.

Untuk implementasi bab ini, Sekretariat MSG, dengan bantuan keuangan dari IOM, melakukan studi yang menyarankan suatu Prosedur Operasi Standar (SOP) khusus, untuk memfasilitasi pergerakan warga negara MSG dalam sub-wilayah itu.

SOP itu juga dilaporkan akan didukung oleh Kartu Perjalanan Melanesia, Melanesian Travel Card, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pergerakan tenaga kerja terampil di dalam sub-wilayah MSG, bagi kategori-kategori visa tertentu.

Tujuan dari lokakarya validasi itu adalah untuk mengumpulkan semua peserta dari kementerian-kementerian, atau departemen-departemen relevan di ketenagakerjaan, imigrasi dan perdagangan di negara-negara MSG, dan memberikan ruang untuk komentar-komentar konstruktif dan relevan, dalam meninjau dan memverifikasi temuan-temuan laporan IOM.

Para peserta lokakarya juga diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi, terkait strategi untuk memfasilitasi pelaksanaan Skema Mobilitas Tenaga Kerja dan Kartu Perjalanan Melanesia.

Konsultasi bilateral juga dilakukan dengan perwakilan negara-negara anggota, untuk memastikan kemajuan setiap anggota sehubungan dengan penandatanganan dan/atau ratifikasi MFTA.

Saat membuka lokakarya itu, Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Amena Yauvoli, menyambut semua peserta ke Port Vila.

Dia menekankan pentingnya mobilitas tenaga kerja terampil, dalam menciptakan peluang kerja bagi warga negara MSG, dan untuk bergerak bebas dalam sub-wilayah MSG.

Lokakarya ini juga memberikan peluang bagi Sekretariat MSG, untuk mendorong para anggota negara bekerja lebih sigap, dalam menunjukkan komitmen mereka untuk menandatangani dan meratifikasi MFTA.

Para peserta yang hadir termasuk pejabat pemerintah dari kementerian tenaga Kerja, imigrasi, dan perdagangan dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Selain itu perwakilan dari IOM dan Sekretariat MSG juga hadir. (Daily Post)

Sumber: Jubi