Pentingnya sembuhkan trauma di Bougainville sebelum referendum

Oleh Catherine Wilson

Pasar Buka di Bougainville. -Lowy Institute/ Catherine Wilson

Dalam beberapa bulan ke depan, perhatian kita di wilayah Pasifik akan beralih pada Bougainville dan referendum kemerdekaannya dari Papua Nugini, yang dijadwalkan Juni tahun depan.

Namun di belakang layar, proyek jangka panjang dalam pembinaan perdamaian dan rekonstruksi pascaperang di wilayah otonomi PNG itu, terus memakan berbagai sumber daya milik kementerian pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat.

Infrastruktur dan pelayanan umum telah pelan-pelan membaik, tetapi masih ada rasa duka dan sedih berkepanjangan yang dirasakan di rumah-rumah dan desa-desa, terkait berbagai kekejaman yang terjadi selama masa konflik sipil, kerap disebut sebagai “the Crisis”, dari tahun 1989-1998, dimana belum ada proses pengungkapan kebenaran (truth-telling) atau keadilan transisional.

Ini adalah subjek yang sensitif. Namun, banyak orang dari seluruh pulau itu yang telah saya ajak wawancara selama dua tahun terakhir memprediksikan konsekuensi yang tertunda, tidak harus terjadi saat referendum, tetapi di tahun-tahun mendatang setelahnya. Helen Hakena dari badan pengembangan perempuan setempat, Leitana Nehan, berbicara dengan saya. Konsekuensinya masih akan terus ada, katanya:

Ini benar-benar tidak adil, ketika Anda, pelaku, bisa bergerak maju dengan hidup Anda seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi, tetapi saya [korban] tidak bisa. Para leluhur menceritakan pengalaman negatif mereka kepada anak-anak mereka, yang akan terus membenci keluarga dan keturunan pelaku. Konsekuensi ini akan terjadi beberapa tahun kemudian.”

Memperjuangkan keadilan bagi para korban merupakan tantangan yang sangat besar, mengingat tidak ada penyelidikan mendalam tentang apa yang terjadi dalam era penuh keganasan itu, dan seberapa besar skalanya.

Perang sipil di Bougainville berkecamuk selama satu dekade, setelah pemilik tanah pribumi dongkol akibat hancurnya lingkungan, dan maraknya ketidakadilan terkait tambang tembaga Panguna, yang mayoritas dimiliki oleh Rio Tinto, melancarkan kampanye serangan bersenjata untuk menutup tambang itu.

Sampai 20.000 jiwa, atau 10% dari populasi Bougainville saat itu, kehilangan nyawa mereka. Laporan seputar konflik itu termasuk pembantaian, penghukuman mati di luar hukum, penyiksaan, pemerkosaan massal, dan penculikan. Sebuah studi mengenai kesehatan jiwa baru-baru ini, menemukan dampak jangka panjang kekejaman tersebut terhadap masyarakat Bougainville, seperti tingginya tingkat trauma yang tidak diobati, KDRT dan penyalahgunaan narkoba, dan hancurnya nilai-nilai budaya, hubungan, dan kesejahteraan generasi pascaperang.

Hukum internasional mendukung hak-hak mereka yang pernah menjadi korban kekejaman, untuk mengetahui nasib keluarga mereka dan memastikan keadilan dicapai, sementara para ahli menegaskan pentingnya penyelesaian isu-isu ketidakadilan di masa lalu, untuk mencegah kesedihan yang berkelanjutan dari memicu konflik lainnya di masa depan.

Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM segera setelah perdamaian dicapai di Bougainville, pada tahun 2001, diragukan peluang keberhasilannya, mengingat saat itu beberapa kelompok bersenjata masih menolak untuk bergabung dalam prosesi perdamaian, dan banyak pelaku masih bersenjata. Tujuh tahun kemudian, proposal Pemerintah Bougainville untuk membentuk dan memulai suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, masih dianggap terlalu berisiko dan akhirnya ditelantarkan.

Tetapi, sekarang orang-orang lokal juga mulai berbicara tentang konsekuensi dari penghukuman atau impunitas, seperti meningkatnya berbagai bentuk tindakan ‘keadilan lokal’. Contohnya termasuk pembunuhan untuk balas dendam, dan pembunuhan terkait sihir yang dilakukan oleh sejumlah kelompok main hakim sendiri dan mencari pembalasan, atas kekerasan yang terjadi selama ‘the Crisis’.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah melaporkan bahwa:

Populasi ini sekarang masih beradab satu terhadap yang lain, tetapi ini adalah permainan saling menunggu… sampai perasaan saling tidak menyukai yang selama ini terpendam itu meledak, karena tidak adanya mekanisme keadilan transisional untuk menghadapi kebenaran dan menyelesaikannya.”

Pemerintah Bougainville, mengakui defisit ini, memperkenalkan kebijakan orang hilang pada tahun 2014 untuk membantu keluarga-keluarga mencari dan mengambil sisa tulang belulang orang yang mereka cintai. Tetapi empat tahun kemudian, progresnya sangat lambat; persiapan pekerjaan yang susah payah, belum lagi proses penggalian dan identifikasi yang mahal, akan memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Alex Amon, pemimpin kelompok orang muda di Pulau Buka, mengungkapkan bahwa, meskipun jutaan kina sudah dihabiskan untuk upacara rekonsiliasi, “masih ada sesuatu yang tersembunyi di kegelapan.” Dia juga menyarankan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi “sehingga orang-orang dapat berbicara jujur tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan di dalam hati.”

Banyak orang lainnya di pergerakan akar rumput, lebih memilih proses pengungkapan kebenaran tradisional yang telah digunakan dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rosemary Moses dari Federasi Perempuan Bougainville di Bougainville Tengah:

Kita punya upacara-upacara tradisional di mana semua orang berkumpul bersama, para pelaku dan korban dan semua pihak lainnya yang juga terpengaruh, dan mereka akan menghancurkan dan membuang semuanya. Bagi saya itu sangat mirip dengan komisi kebenaran, di mana, pada akhirnya, mereka berkata, ini yang sudah kami lakukan.”

Namun, ia juga mengatakan pendekatan ini belum dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah.

Ada juga risiko terkait dengan membuka kembali luka lama komunitas yang terkena dampak perang. Dan masih ada halangan dalam mendorong semua korban untuk terbuka tentang pengalaman mereka, termasuk kendala budaya dalam topik-topik tertentu yang dianggap terlalu sensitif untuk didiskusikan secara terbuka, seperti pelanggaran dan kekerasan seksual, yang juga dapat mengundang stigma sosial dan penolakan masyarakat, dan tingginya tingkat buta aksara dan rendahnya pengetahuan tentang hukum di tingkat desa.

Dapat dimengerti bahwa referendum yang akan datang adalah fokus dari perhatian mereka saat ini, dan, dengan emosi dan ekspektasi yang tinggi, semakin erat kesatuan sosial semakin baik. Tetapi, ada juga keresahan yang dirasakan banyak orang tentang bagaimana masyarakat Bougainville pascakonflik akan berevolusi ke generasi berikutnya, jika trauma masa perang dan impunitas masih menghantui ingatan mereka. (The Interpreter by Lowy Institute 11/10/2018)

Catherine Wilson adalah seorang jurnalis lepas dan koresponden, yang seringkali menulis tentang Papua Nugini dan wilayah Kepulauan Pasifik.

Sumber: (Jubi)

Ilustrasi demo mahasiswa dan pemuda Papua terkait HAM di halaman DPR Papua beberapa waktu lalu – Jubi.dok

Jayapura – Dosen Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Laus D.C. Rumayom mengatakan, hingga kini belum ada mekanisme yang jelas pada penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Ia mengatakan, jika dihubungkan dengan masalah Papua, ada kasus HAM masa lalu yang diduga melibatkan institusi militer. Namun hingga kini belum ada mekanisme jelas untuk memberikan rasa adil.

Orang asli Papua tidak akan merasa bagian dari negara ini, selama tak ada perlakuan adil. Kalau terduga pelanggar HAM tidak dihukum, bagaimana masyarakat bisa percaya,” kata Laus Rumayom kepada Jubi, pekan lalu.

Menurutnya, kondisi kini memang tidak berpihak pada penyelesaian HAM di Papua yang di antaranya merupakan warisan pemerintahan masa lalu. Karena di antara mereka yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu, kini menempati sejumlah jabatan strategis. Misalnya sebagai ketua partai politik atau pejabat negara.

Jika mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM menjaadi salah satu yang didorong untuk menyelesaikan masalah Papua, katanya, apakah para terduga pelaku itu akan setuju dan mengakui kesalahannya.

“Tidak mungkin orang Papua membohongi dirinya sendiri tanpa harus merujuk pada kebenaran. Saya justru berpikir, pemerintah harus kuat menerima kenyataan. Itulah konsekuensi membangun sebuah rekonsiliasi,” ucapnya.

Kepala kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramadey kepada Jubi belum lama ini mengatakan, tak ada langkah konkret terkait penyelesaian masalah HAM Papua. Kesannya lembaga negara yang berwenang malah memertahankan ego masing-masing.

Menurutnya, Presiden Jokowi menyatakan komitmen menyelesaikan masalah HAM Papua. Namun instansi teknis seperti Kementerian Polhukam, Kejaksaan Agung, kepolisian, TNI, dan Komnas HAM belum bersinergi, untuk menyelesaikan kasus ini secara baik.

“Setiap pihak masih mempertahankan kewenangan masing-masing. Ini yang kemudian menjadi hambatan penyelesaian kasus HAM di Indonesia pada umumnya, dan Papua khususnya,” kata Frits Ramandey.

Katanya, yang menghambat penyelesaian tidak hanya kewenangan setiap lembaga, juga ada kelemahan dalam Undang-undang (UU) nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yakni kewenangan yang terbatas. (*)

 

Sumber: (Jubi)

Para delegasi berbincang-bincang sebelum memulai sesi Dewan HAM, mengenai situasi di Palestina pada 23 Maret 2015 di Jenewa. – RNZI/ AFP PHOTO/ Fabrice Coffrini

New York – Fiji telah berhasil menang dalam kampanyenya untuk mendapatkan satu kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Fiji adalah salah satu dari 18 negara yang terpilih untuk dewan itu, yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM, untuk periode tiga tahun, dari 2019 hingga 2021.

Sebelumnya, kelompok-kelompok HAM yang mengevaluasi setiap kandidat mengatakan, Fiji adalah salah satu negara yang pencalonannya harus dipertanyakan, akibat riwayat isu pelanggaran HAM dinegaranya sendiri.

Negara calon lainnya yang dikritisi termasuk Filipina, Eritrea, Bahrain, dan Kamerun – semua negara ini juga berhasil memperoleh kursi.

Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, sebelumnya mengatakan konstitusi negaranya yang kuat, dan pengalamannya yang panjang dalam keterlibatan dengan program pemeliharaan perdamaian PBB, akan menambah nilai mereka di dalam dewan itu.

Pemilihan dilakukan oleh Majelis Umum PBB dan berlangsung pada Jumat kemarin (18/10/2018) di New York, dan Fiji mengajukan diri untuk mengisi satu dari 18 kursi yang tersedia di dewan.

Kursi dalam badan beranggotakan 47 negara itu dibuka setiap tahun, saat anggota menyelesaikan periode tiga-tahunan mereka.

Setiap negara maju hanya memerlukan mayoritas 97 suara di 193 anggota Majelis Umum PBB.

Laporan oleh UN Watch, yayasan Human Rights Foundationdan Raoul Wallenberg Centre for Human Rightsmenegaskan bahwa enam calon anggota, termasuk empat negara di atas dan Somalia, tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki kursi itu karena riwayat buruk mereka terkait pelanggaran HAM.

Delapan kandidat yang dianggap memenuhi syarat untuk kursi itu termasuk Argentina, Denmark, dan Republik Ceko, menurut laporan tersebut.

 

Sumber: (Jubi)

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MK, didampingi Ny. Yulce W. Enembe,  menyerahkan kado kepada Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI George E. Supit, S.Sos, didampingi  Ny. Sandra LM Saraun, di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Sabtu (13/10) malam.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MK, didampingi Ny. Yulce W. Enembe, menyerahkan kado kepada Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI George E. Supit, S.Sos, didampingi Ny. Sandra LM Saraun, di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Sabtu (13/10) malam.

JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MK, mengatakan tugas TNI  yang  utama adalah mengayomi  dan melindungi rakyat Papua.

Oleh karena itu, Gubernur berhadap kepada Pangdam yang baru  Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring yang sudah pernah bertugas di Timika, dapat memahami permasalahan di Papua.

Ia mengatakan, mengabdi di Papua tak gampang, karena  tentu banyak masalah yang dihadapi. Pemerintah menyadari itu. Walaupun disana-sini terjadi banyak masalah, tapi  TNI menempatkan diri sebagai pembela  NKRI.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan upaya untuk melindungi  dan menjaga rakyat Papua. Sehingga tak banyak  yang  bermasalah, akibat konflik-konflik yang terjadi,” terangnya Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MK, ketika   Acara Pisah Sambut Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI George E. Supit, S.Sos kepada Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, SIP,  di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Sabtu (13/10) malam.

Dikatakannya, tentu Provinsi Papua ini masalah yang dihadapi adalah  konflik-konflik  lokal yang terjadi,  karena kebijakan Kepala Daerah yang salah atau  karena Pilkada atau karena  masalah sosial lainnya. “Dalam kondisi seperti ini, ungkap Gubernur,  TNI menempatkan diri  sebagai pengayom dan pelindung rakyat Papua,” tuturnya.

Oleh karena itu, ucapnya,  pihaknya berjanji bersama TNI/Polri  menjaga daerah Papua, agar  tak  menimbulkan permasalahan dan konflik-konflik.  “Posisikan diri sebagai TNI yang profesional dalam menjaga  NKRI. Selamat datang dan  bertugas di Provinsi Papua. Kita sama-sama bekerja. Apapun terjadi kita terus bersama,” tukasnya.

Gubernur mengutarakan,  sebelum menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih,  Yosua  menjabat Kasdam III/Siliwangi.   “Jadi  persoalan disana berbeda dengan kita disini.  Tantangan disana berbeda dengan disini. “Oleh karena itu, pengalaman di Jawa Barat  yang baik kita lanjutkan dan yang tak baik kita tinggalkan disana,” imbuh Gubernur.

Sebelumnya, Kepala Staf  TNI  Angkatan Darat  (KSAD) Jenderal Mulyono memberikan amanat dalam upacara serah  terima jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih dari  Mayjen TNI George E. Supit, S.Sos kepada Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, SIP di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat (12/10) lalu,  mengharapkan Pangdam XVII/Cenderawasih menangani  berbagai masalah di Papua dengan pendekatan  yang komprehensif  dan lintas sektoral. Pangdam yang baru  diharapkan melakukan  pendekatan persuasif kepada masyarakat.

George  yang lulus Akmil  tahun 1985 dipromosikan menjadi  Asisten Teritorial Panglima TNI. Sementara Yosua, yang lulus Akmil tahun 1986, sebelumnya adalah  Wakil Komandan Pendidikan  dan Latihan TNI AD.

Acara Pisah Sambut Pangdam ini  dihadiri Forkopimda Papua, pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh  perempuan dan keluarga besar Kodam XVII/Cenderawasih.

 

Sumber: (Pasific Pos)

dr. Aaron Rumainum, M.Kes., dan drg. Aloysius Giyai, M.Kes. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

Pemerintah Diminta Seriusi Peningkatan Cakupan Imunisasinya

JAYAPURA – Disamping capaian Imunisasi Campak dan Rubella (MR) di Provinsi Papua yang belum kunjung mencapai 95 persen target nasional, nyatanya berdampak pula terhadap tetes Polio yang diberikan bersamaan dengan imunisasi MR ini.

“Kalau kita tidak seriusi ini, kita terancam Polio. Lebih baik mengantisipasi sebelum terjadi daripada nanti sudah terjadi lalu kita saling menyalahkan. Papua terancam Polio kalau tidak diseriusi peningkatan cakupan imunisasinya,” tegas Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/10) kemarin.

Seperti diketahui, Polio menjadi perhatian utama, mengingat Papua Nugini yang tengah dilanda Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio sejak beberapa waktu lalu. Akibatnya, Provinsi Papua yang berbatasan langsung mendapat kebijakan langsung dari Kementerian Kesehatan untuk mengikutsertakan tetes Polio dalam Imunisasi MR yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penyakit Polio masuk ke Papua dari Papua Nugini.

“Disamping MR, situasi saat ini lebih mengarah pada Polio. Di Papua Nugini, Polio bahkan sudah masuk di Provinsi East Sepik. Seperti diketahui Provinsi East Sepik ini berbatasan dengan Provinsi West Sepik Papua Nugini. Sementara Provinsi West Sepik sendiri berbatasan langsung dengan Kota Jayapura,” terangnya.

Namun, sebagai kota yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, cakupan Imunisasi MRP Kota Jayapura masih belum mencapai target. Sebaliknya, ini yang kemudian harus menjadi perhatian khusus Pemkot, sama halnya dengan Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pintu masuk.

“Di Pegubin, terdapat 5 puskesmas yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sehingga ini yang sudah kami tutup. Sama halnya juga dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung, dalam hal ini Boven Digoel, Merauke, Kota Jayapura, dan Keerom yang sudah ditutup. Maksudnya ditutup ialah Imunisasi MR, termasuk yang utama yaitu tetes Polio telah diberikan bagi anak-anak PNG yang masuk ke Papua. Sudah ada laporannya juga,” jelasnya.

Rumainum membeberkan bahwa sejumlah Anggota DPR Papua pun sudah cukup vokal berbicara, mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencapai target nasional cakupan Imunisasi MR dan tetes Polio. Hal ini dinilai sangat membantu, sebab, bukan apa, kalau sampai Polio masuk ke Papua, maka pemerintah sendiri yang akan kewalahan.

“Saya justru lebih takut kalau Polio masuk Papua. Karena, sekali Polio masuk di Papua, kita akan kaget sampai bahkan beritanya ini akan lebih besar dari pada ratusan anak yang meninggal akibat KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat. Menggerikan,” tambahnya.

Demikian, kalau memang imunisasi MR itu sulit dilakukan karena banyak yang takut akan disuntik, maka setidaknya tetes Polio diberikan karena bersifat urgensi. Artinya, tidak mungkin juga masyarakat takut kala mau diberi tetes Polio, sebab, hal ini sudah dilakukan sejak lama kepada anak.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes., mengonfirmasi bahwa KLB Polio di Papua Nugini itu sangat mengkhawatirkan bagi Provinsi Papua. Demikian, sejak agreement di Port Moresby, Papua Nugini pada 12 – 14 September lalu, Giyai mengatakan bahwa dirinya telah bertemu sebanyak dua kali dengan lintas sektor yang ada di Provinsi Papua untuk bersama-sama memagari daerah border.

“Jadi, ini sudah jalan semua, yang mana semua anak yang lintas batas itu kita sterilkan. Artinya, mereka diberikan Imunisasi MR dan tetes Polio. Ini kita lakukan di 5 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, termasuk di Merauke,” kata drg. Aloysius Giyai, M.Kes.

Dari upaya yang dilakukan untuk memagari daerah perbatasan ini, Giyai menyebutkan bahwa laporan pun diberikan secara terus-menerus. Artinya, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengantisipasi KLB Polio di Papua Nugini masuk dan menyerang Provinsi Papua.

 

Sumber: (Cepos online)

Panitia dan juri saat konferensi pers di Abepura. (Ardi Bayage – SP)

JAYAPURA — Komunitas Rasta Kribo (KORK) akan mengelar festival musik Renggae di Kota Jayapura pada  16 Oktober 2018 guna mengembalikan jati diri generasi muda Papua untuk mencintai budayanya.

Markus Imbiri, Ketua Festival Reggae saat memberikan keterangan di Sekretariat Panitia, Lingkaran Abepura, Minggu (14/10/2018)  mengatakan ada beberapa Tim band Musik yang suda daftar pada hari ini untuk tampil.

“Jadi yang suda tercover di panitia ada 13 tim, selanjutnya dewan juri akan menyampaiakn Group Band yang lolos. Tujuan dari kegiata ini sendiri untuk membagkitkan semangat mudah anak Papua ,” katanya.

Selain itu, dari 500 lebih bahasa di Papua yang mulai hilang bisah ditampilkan melalui seni musik, untuk itu ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan ole Panitia

Thedy Pekey, Ketua Kork Papua mengutarakan,  piaknya bersama panitia Papua Rege Musik, akan menggelar festival band reggae dimana kegiatan tersebut akan fokus untuk dinyanyikan lagu irama Reggae pake bahasa daerah.

“Saya beretrimah kasih kepada bapak Aten Rumbekwan dimana bapa bisah mensponsori Festifal mulai dari hadiah bagi yang juara hingga datangkan dewan juri dari Jakarta,” bebernya.

Dikatakan, tujuannya akan mengakat nilai – nilai budayah  orang Papua, untuk  bisa dengar dan dimainkan oleh anak Papua itu sendiri.

Salah satu seniman Papua, yang juga Penasihat Kork Papua, Marthen L Rumbekwan mengatakan setelah koordinasi dengan Ketua Komunitas Rasta Kribo (Kork) dan masukan dari beberapa seniman untuk adakan Festival terlebi dahulu sebelum gelar konser Papua Reggae festival ke -6

“Saya lihat grup-grup ini jalan saja nanti pas dapat job baru mereka tampil setelah itu tidur lagi. sehingga saya berpikir bagaimana musik – musik tradisional dan reggae yang ada di Papua harus berkembang. Masa kita harus kalah dengan luar Papua, maka saya meminta mereka untuk membuat kegiatan dan kita mendukung,” katanya.

Seniman Musik Reggae, Gorby mengungkapkan, kebanyakan anak-anak muda saat ini telah melupakan bahasa daerahnya yang diwariskan oleh nenek moyangnya  yang bersumer dari hikmat Tuhan sehingga ini harus di terus dijaga bersama.

“Papua punya 500 lebih bahasa yang terkadang kita terlalu kaya dan sangat kaya dengan bahasa daerah kenapa kita tidak gunakan itu untuk itu kita berinisiatif untuk membuat festival musik dengan menyanyikan lagu bahasa daerah karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan berbicara bahasa daerah,” katanya.

Etho Ririmase, selaku Juri Nasional yang diundang oleh panitia  memerikan apresiasi kegiatan yang akan digelar ia mengungkapkan, ini saatnya anak – anak Papua harus kembali ke budahnya sebagai jatidirinya melalui musik

“Kita harus mempertahankan budayah kita terutama lagu – lagu papua denga. Bahasa daerah,” bebernya.

Ia mengaku dengan sering tampil di beberapa ivent nasional, pihaknya dan group band tidak merasa malu membawahkan lagu Papua, maka  dengan fertival ini harus ada tahapan selanjutnya.

“Kita mau main disini saja  atau tingkat nasional bahkan internasional, ini harus dipikirkan, setela ini kita kemana agar anak – anak papua tetap mengembangkan musiknya hingga keluar negeri,” sautnya.

 

Sumber: (Suara Papua)

Bama yang diserahkan Bupati Wanimbo kepada kedua belah pihak yang terlibat bentrok, (Naiben Yigibalim -SP)

KARUBA – Bupati Kabupaten Tolikara, Usman G.Wanimbo didampingi Forkompinda Kabupaten Tolikara pada, Jumat (12/10/2018) mengunjungi distrik Umagi guna menyelesaikan bentrok warga kampung Umagi dan kampung Gualo.

Dalam kunjungan itu, Bupati Usman Wanimbo berhasil mempertemukan warga dari kedua kampung dan membuat kesepakatan untuk menghentikan bentrok warga tersebut.

Bentrok warga sendiri terjadi pada tanggal 9 Oktober 2018 akibat pembagian sejumlah buah pisang masak yang tidak merata ke dua belah pihak. Akhirnya, pihak keluarga mengajukan persoalan ini ke pihak aparat kampung setempat, namun tidak menemui titik temu saat proses penyelesaian masalah di tahap selanjutnya, akhirnya terjadi bentrok warga.

Akibat bentrok itu, 1 orang meninggal dunia, dan 21 orang dari kedua belah pihak mengalami luka-luka akibat benda tajam dan panah. Sejumlah korban luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tolikara di Karubaga.

“Saya minta kedua belah pihak untuk menghentikan semua ini. Tidak lagi mengangkat jubi dan panah sejak kedatangan kami hari ini sampai kita akan lakukan perdamaian pada minggu depan,” kata Bupati Wanimbo kepada warga yang terlibat bentrok di Umagi.

Ia juga menegaskan agar persoalan serupa tidak terulang kembali, karena hanya mengorbankan nyawa manusia yang tidak tahu apa-apa.

Wakapolres Tolikara, Kompol Sujito menyatakan, sejak kejadian TNI/Polri di Tolikara sudah siap di tempat kejadian perkara untuk mengamankan bentrok.

“Anggota Polres Tolikara sejak kejadian sudah ada di lokasi kejadian. Kami berharap situasi yang sudah membaik ini bisa bertahan sampai kita lakukan perdamaian,” kata Wakapolres Sujito.

Akhir dari kunjungan itu, Bupati Wanimbo memberikan bantuan Bama dan dana Rp150 juta sebagai uang berobat kepada kedua belah pihak yang terlibat bentrok.

 

Sumber (Suara Papua)