Police in Papua will deploy to a village where 15 people were reportedly taken hostage by the West Papua Liberation Army and later released.

Since the latter part of 2017, fighters with the West Papuan Liberation Army, or TPN, have intensified hostilities with Indonesia's military and police in Tembagapura and its surrounding region in Papua's Highlands.
Members of the West Papua Liberation Army Photo: RNZ

Local media report the group of school teachers and medical workers were held as hostages in Nduga district for two weeks earlier this month.

Antara News reports all 15 civilians held in Mapenduma village were released on October 17 and flown out of Nduga.

One female teacher was reportedly raped by members of the armed group and hospitalised after her release.

Akouboo Amatus Douw, a Liberation Army spokesperson, said reports of hostage taking and rape were false.

He said the Liberation Army held a meeting in Mapenduma earlier this month where teachers and medical workers suspected of working for the Indonesian military were “kept quiet”.

Mr Douw said this was only for a few hours and denied it amounted to hostage taking.

Around 100 school children in Mapenduma could no longer access education after the incident, said Papua police chief Inspector General Martuani Sormin.

The Governor of Papua, Lukas Enembe, said teachers working in Papua should have an understanding of the culture there.

“Don’t just send the teacher carelessly, eventually it will be like this,” he said on Friday in the provincial capital of Jayapura.

Mr Enembe said there were no witnesses to the alleged rape and reports around it were unclear.

Perwakilan Fiji untuk PBB, Nazhat Shameem Khan (tengah), di Jenewa. – RNZI/ Fiji Department of Information

Jenewa – Fiji mengatakan mereka akan menggunakan posisinya di Dewan HAM PBB, untuk meneruskan perjuangannya dalam advokasi ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperjuangkan hak-hak anak dan kesetaraan gender di Pasifik.

Awal bulan ini, Fiji resmi menjadi negara Pulau Pasifik pertama yang bergabung dengan badan internasional tersebut, yang bertugas untuk menjunjung dan melindungi HAM.

Perwakilan Tetap Fiji untuk PBB, Nazhat Shameem Khan, mengatakan keadilan iklim untuk semua orang akan menjadi prioritas mereka, terutama untuk kawasan Pasifik.

“Memastikan kita memiliki mekanisme nasional dalam menanggapi bencana alam yang dibangun di atas konsep ketangguhan, dan yang termasuk hubungan dekat dengan masyarakat sipil pada tingkat komunitas, sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap orang terlibat dalam membangun ketangguhan ini.”

“Dengan itu, tidak akan ada yang terlewatkan ketika kita menghadapi badai dan topan yang, seperti yang kita tahu, begitu sering terjadi di Pasifik.”

Shameem Khan menegaskan bahwa dengan penunjukan ini, langkah Fiji yang berikutnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan dan target terkait HAM negara itu, termasuk meningkatkan kondisi hidup untuk anak-anak di Pasifik.

Fiji juga akan bekerja untuk menegakkan hak-hak anak di Pasifik, sebuah bidang di mana kawasan Pasifik maish ketinggalan secara adat, kata Shameem Khan.

“Kita dari Pasifik, kita semua berasal dari masyarakat yang sangat tradisional di mana anak-anak tidak selalu diberi suara, suara mereka juga tidak diberdayakan,” katanya.

Sementara itu, kelompok-kelompok pembela HAM berkeras bahwa penunjukan Fiji sebagai anggota dewan itu, hanya akan merusak reputasinya. Dewan yang sama juga menerima kecaman internasional, karena memberikan kursi ke negara-negara seperti Israel dan Arab Saudi, yang juga memiliki catatan HAM kontroversial.

Pengacara asal Fiji dan politikus blok oposisi, Aman Ravindra-Singh, mengatakan dia ‘terkejut dan merasa mual’ mendengar Fiji berhasil memenangkan satu kursi, mengingat sejarah HAM-nya.

Peneliti dari Amnesty International Pasifik, Roshika Deo, mengatakan dengan ini Fiji telah diberikan kesempatan, untuk memberikan suara kepada negara-negara kepulauan kecil dan persoalan mereka, tetapi negara itu masih harus banyak bekerja untuk menangani persoalan HAM-nya sendiri.

“Fiji tidak memiliki sejarah yang bagus dalam hal implementasi dan perlindungan HAM, jadi ini harus menjadi jalan bagi kita untuk maju bersama,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Shameem Khan berkata, tidak ada negara yang memiliki riwayat HAM yang sempurna.

”Sangat penting bagi kita untuk tidak terlalu sensitif dalam perjalanan ini, setiap negara memiliki kesalahannya, jadi tidak ada gunanya menutupi kesalahan kita. Intinya adalah, mari kita hadapi mereka.”

“Jika ada insiden dalam sejarah kita yang tidak kita banggakan, maka mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kita telah menciptakan institusi yang mengembangkan akuntabilitas dan yang konsisten, dengan standar HAM di seluruh dunia?” (RNZI)

 

Sumber (Jubi)

Perawat dari Rumah Sakit Melsisi Mini, berjalan di daerah pegunungan Pulau Pentecost, Vanuatu, untuk mengantarkan stok obat ke salah satu desa terpencil.

Port Vila – Dalam gebrakan pertama di seluruh dunia, Pemerintah Vanuatu telah memberikan kontrak komersial kepada dua perusahaan drone internasional, Swoop Aero dan Wingcopter, untuk menguji penggunaan drone dalam membawa vaksin penyelamat hidup bagi anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terpencil di negara itu.

“Untuk memastikan pasokan obat di fasilitas kesehatan tersedia secara konsisten, adalah tantangan yang berkelanjutan bagi Vanuatu akibat hambatan geografi, logistik, dan biaya yang tinggi. Langkah penting untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan, adalah dengan mencari cara-cara inovatif, seperti penggunaan drone,” kata Direktur Jenderal Departemen Kesehatan di Vanuatu, George Taleo.

Tahap pertama dari uji coba drone ini akan berlangsung selama minggu, 3-7 Desember mendatang, ketika dua perusahaan drone ini akan melakukan uji kelayakan pengiriman vaksin ke sejumlah area yang tidak dapat diakses.

“UNICEF bangga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Vanuatu dalam inisiatif yang sangat inovatif ini, untuk malukan uji coba drone agar digunakan untuk mengantarkan pasokan vaksin kepada anak-anak yang tinggal di komunitas terpencil,” kata Perwakilan UNICEF di Pasifik, Sheldon Yett.

“Tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk menjangkau anak-anak di pulau-pulau paling terpencil di Vanuatu itu sangat besar, perawat seringkali berjalan beberapa jam untuk mengantarkan vaksin ke klinik-klinik kesehatan di komunitas ini. Setiap anak di seluruh dunia memiliki hak untuk menerima vaksin dan teknologi ini, dan ini langkah yang tepat untuk menjangkau anak-anak yang paling berisiko,” tambahnya.

Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Pasifik, gugusan pulau dengan 83 pulau yang mencakup luas hingga 1.600 kilometer. Sekitar sepertiga dari pulau-pulau berpenghuni memiliki lapangan terbang dan jalan yang memadai, mendatangkan tantangan logistik yang cukup besar dalam menjangkau, melibatkan, dan memberikan layanan kepada komunitas-komunitas terpencil.

Fase kedua uji coba, yang akan mengangkut vaksin ke fasilitas kesehatan di tiga pulau kecil, Emao, Pele and Nguna, diharapkan akan dimulai pada awal Januari 2019. (Daily Post Vanuatu)

 

Sumber (Jubi)

PACER will hurt Pacific, strengthen China – analyst

A CANADIAN analyst says a regional free trade agreement in the Pacific will assault Pacific island economies and give China a strategic opening in the region.

Last Wednesday, New Zealand became the first country to ratify the PACER Plus agreement, which Australia and nine Pacific Island countries have signed.

Cleo Paskal, of the global think tank Chatham House, said enforced free trade will undermine customary land holding and social capital systems in the Pacific.

She said once those economies are weakened, China will pick up the pieces.

“You’ll get Chinese government-backed companies perhaps registered in Australia and New Zealand that then go in once those economies have been broken open to bid for pieces of critical infrastructure, like ports, like telecoms.”

The free trade deal is also damaging New Zealand and Australia’s reputation because it is seen as forcing other regional powers out, Dr Paskal said.

“PACER Plus is possibly one of the biggest strategic mistakes that Australia and New Zealand can do and it is being watched very closely in other capitals including D.C. and Delhi and Tokyo, all of which, for example, would be locked out under a PACER Plus situation,” she said.

In a statement, a spokesperson for New Zealand’s Foreign Ministry said the main goal of PACER Plus was to encourage economic development in the Pacific, and not to benefit Australia and New Zealand.

The two governments are providing $US23.5 million towards the implementation of the free trade agreement, as well as around $US1.4 billion in aid in the first five years after it comes into force, which will be targeted towards PACER Plus signatory countries, the spokesperson said.

“Tariff reductions in Pacific Island countries will lower costs for Pacific consumers and businesses, increasing economic activity in those countries,” they said, adding the reductions would be gradually implemented to allow governments to adapt if necessary.

Responding to claims PACER Plus would give China inroads into the Pacific, the Foreign Ministry spokesperson said no one could invest in Pacific Island countries without the approval of their governments.

“Land tenure systems won’t be changed by PACER Plus and some governments have even reserved some key sectors of their economies and jobs only for locals.

“Even if an investor receives government approval, investors are not above the law.”

Last week the Pacific Network on Globalisation (PANG) released a report saying the nine Pacific Island countries signed on to PACER Plus stand to lose more than $US60 million each year in government revenue if the deal is signed.

Through financial losses stemming from tariff exemptions in the deal, Samoa would lose $US12.5 million each year, the Solomon Islands $US13 million, Tonga $US7.2 million and Vanuatu $US7.5 million, PANG’s report said.

Smaller economies, including the Cook Islands, Kiribati, Nauru, Niue, and Tuvalu would lose more than $US20 million each year.

“People within New Zealand and Australian communities genuinely think that this sort of economic development is a path to prosperity and within the context of Australian and New Zealand societies it might be,” said Dr Paskal.

“But within the context of the very different economies of the Pacific Islands, it won’t be. It’ll be disastrous.”