Year: 2020

| by |

Perihal: Surat Terbuka Ungkapan Hati Nurani Orang Asli Papua

Kepada Yang Terhormat,

Presiden Republik Indonesia, 

Ir. Joko Widodo

Di JAKARTA.

__________________

Shalom!

Melalui surat terbuka ini, saya ingin menyampaikan kepada bapak Presiden Republik Indonesia dengan jujur dan terbuka tentang isi hati dan alasan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua tidak bersedia menerima dan menolak Otonomi Khusus Jilid II. Rakyat Papua sudah berulang-ulang menyatakan bahwa Otonomi Khusus 2001 telah gagal. Otonomi Khusus telah menimbulkan banyak masalah tragedi kemanusiaan yang berat yang dialami penduduk aali Papua. 

Bapak Presiden yang mulia, saya menyampaikan latar belakang historis lahirnya Otonomi Khusus 2001, fakta kegagalan Otonomi Khusus 2001, dan 5 akar persoalan Papua serta jalan penyelesaian sebagai bahan masukan kepada bapak untuk melihat persoalan Papua secara jernih dan utuh. 

Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Gembala. Dr. Socratez Sofyan Yoman (kanan) saat melantik panitia kongres ke-XVIII PGBP, di lapangan terbuka, Makki, Lany Jaya, dihadiri 2.000 umat. Pelantikan dilaksanakan di lapangan terbuka karena gedung gereja tidak cukup untuk menampung umat (Foto: Socratez Sofyan Yoman)

Rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua, tidak bersedia menerima dan menolak Otonomi Khusus jilid II dan menuntut Penentuan Nasib Sendiri/Referendum sebagai solusi perdamaian permanen bagi Indonesia dan rakyat Papua. 

I. LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001

Pemerintah Republik Indonesia jangan memutarbalikan dan menghilangkan fakta historis lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal. 

Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 adalah Undang-undang Win Win Solution (Penyelesaian Menang Menang) status politik bangsa West Papua dalam wilayah Indonesia. 

Latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 karena 

pasca tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998, seluruh rakyat dan bangsa West Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama dan menuntut kemerdekaan dan berdaulat penuh bangsa West Papua dengan cara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua. Banyak korban rakyat berjatuhan di tangan TNI-Polri. 

1. Delegasi Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa West Papua pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999. 

“….dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:

  • Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi.” 
  • Kedua, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.
  • Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua , maka;

(1) segera diadakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

(2) Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999.

2. Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000. 

Dari 7 butir keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan:

“Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961.”

3. Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat, 26 Mei – 4 Juni 2000

Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia, Abdulrrahman Wahid ini diputuskan beberapa butir keputusan politik sebagai berikut:

3.1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.

3.2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.

3.3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil pepera, karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral diluar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969. 

3.4. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat,dan PBB harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.

3.5. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan Internasional.

3.6. PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Bapak presiden yang mulia dan terhormat. Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tidak turun sendiri dari langit. Otonomi Khusus 2001 lahir karena ada tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat. 

Menjadi jelas dan terang latar belakang lahir Otonomi Khusus melalui proses dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000 dan Kongres II Nasional rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961. 

II. FAKTA KEGAGALAN OTONOMI KHUSUS 2001

Pesan Konstitusi Negara Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 BUKAN Undang-undang KEUANGAN karena masih ada 23 Bab dan 70 Pasal yang ditetapkan tentang persoalan mendasar di Papua.

Bab I Ketentuan Umum. Bab II Lambang-Lambang. Bab III Pembagian Daerah. Bab IV Kewenangan Daerah. Bab V Bentuk Dan Susunan Pemerintahan. Bab VI Perangkat dan Kepegawaian. Bab VI Partai Politik. Bab VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Keputusan Gubernur. Bab IX Keuangan. Bab X Perekonomian. Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Bab XII Hak Asasi Manusia. Bab XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua. Bab XIV Kekuasaan Peradilan. Bab XV Keagamaan. Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan. Bab XVII Kesehatan. Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup. Bab XX Sosial. Bab XXI Pengawasan. Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan. Bab XXIII Ketentuan Peralihan. Bab XXIV Ketentuan Penutup.

Pertanyaannya ialah apakah Pemerintah Republik Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan seluruh konstitusi Negara yang terdiri dari 24 Bab ini?

  1. Apakah Bab I Ketentuan Umum sudah dilaksanakan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia Jawabannya: GAGAL.
  2. Apakah Bab II Lambang-Lambang sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  3. Apakah Bab III Pembagian Daerah diimplementasikan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL.
  4. Apakah Bab IV Kewenangan Daerah sudah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  5. Apakah Bab V Bentuk Dan Susunan Pemerintahan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang? Jawabannya: GAGAL.
  6. Apakah Bab VI Perangkat dan Kepegawaian sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan benar dan jujur? Jawabannya: GAGAL. 
  7. Apakah Bab VII Partai Politik sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Otsus? Jawabannya: GAGAL TOTAL. 
  8. Apakah Bab VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Keputusan Gubernur sudah dimplementasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL karena semua draft Perdasi dan Perdasus ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
  9. Apakah Bab IX Keuangan ini menjadi isi seluruh Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: UU Otsus No.21 Tahun 2001 bukan Undang-undang KEUANGAN. 
  10. Apakah Bab X Perekonomian sudah berhasil meningkatkan taraf ekonomi Orang Asli Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Orang Asli Papua benar tersingsir secara ekonomi dan tidak seperti kehidupan ekonomi di waktu zaman Belanda. Di era Belanda, orang-orang asli Papua mempunyai Toko, Bioskop, Mesin Foto Copy, Restoran, pemilik Transportasi, dan masih banyak lain. 
  11. Apakah Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  12. Apakah Bab XII Hak Asasi Manusia sudah mendapat perlindungan dan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Banyak Orang Asli Papua tewas ditangan TNI-Polri. Kejahatan Negara semakin meningkat tajam. Terjadi proses pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis. Contoh terbaru pada 18 Juli 2020, TNI masih menewaskan rakyat sipil di Nduga Elias Karunggu (40 tahun) yang masih berbusana koteka dan Seru Karunggu (20 tahun) anak kandung. 
  13. Apakah Bab XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 
  14. Apakah Bab XIV Kekuasaan Peradilan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: TIDAK. Karena wajah diskriminasi RASIAL menjadi roh peradilan Indonesia di Papua. 
  15. Apakah Bab XV Keagamaan benar-benar dilaksanakan di Papua? Jawabannya: Di Papua ada kehidupan saling menghormati sesama manusia dan menjaga keharmonisan dan kedamaian antar umat beragama bukan karena ada undang-undang atau peraturan Negara. 
  16. Apakah Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001?

    Jawabannya: Keberhasilan Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa diukur dari wilayah kota, tetapi harus menjadi barometer keberhasilan dilihat dari kaca mata daerah-daerah pedesaan dan pedalaman. 

    Persoalan Pendidikan dan Kebudayaan ini Paradoks, ada kesenjangan atau ada jurang yang besar antara kota dengan daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, maka perlu ada penelitian yang lebih jujur, terbuka dan konprehensif untuk mengukur kemajuan bidang pendidikan.

    Tetapi, pada umumnya pendidikan dalam Otonomi Khusus terjadi kemunduran signifikan. Karena fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Kesediaan tenaga pengajar yang sangat minim, bahkan ada sekolah yang tidak ada guru. Tenaga pengajar tinggalkan tugas dari daerah alasan tidak nyaman karena operasi militer Indonesia.
  17. Apakah Bab XVII Kesehatan sungguh-sungguh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: Pelayanan Kesehatan semakin buruk dan kematian orang Asli Papua memingkat secara signifikan. Kejadian ini sangat kontras dengan pelayanan kesehatan pada zaman pemerintahan Belanda dan misionaris asing. Apakah bangsa Indonesia membawa malapetaka untuk orang Asli Papua? Jadi, jawabannya: Pelayanan Kesehatan GAGAL.
  18. Apakah Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan benar-benar Orang Asli Papua mendapat perlindungan dan keberpihakan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Karena, OAP sudah menjadi tamu di atas Tanah leluhur mereka. 
  19. Apakah Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL. 
  20. Apakah Bab XX Sosial benar dan serius dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan perlindungan OAP dalam interaksi sebagai masyarakat adat Papua? Jawabannya: GAGAL.
  21. Apakah Bab XXI Pengawasan dapat berfungsi secara benar dan maksimal sesuai UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL TOTAL. 
  22. Apakah Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan amanat konstitusi Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.

Dari semua Bab dan Pasal yang tercantum dalam Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, satupun tidak dilaksanakan. Karena itu, Otonomi Khusus GAGAL Total. Rakyat Papua menyatakan Otsus gagal. Dewan Gereja Papua (WPCC) menyatakan Otonomi Khusus sudah mati. 

III. ADA 5 AKAR PERSOALAN PAPUA

Bapak Presiden, akar persoalan Papua sudah jelas dalam penjelasan LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001. Bagian ini, perlu diketahui 4 (empat) akar persoalan Papua yang dipetakkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map. 

Menurut LIPI ada 4 akar persoalan Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) melihat ada akar masalah yang perlu dilihat sebagai jantungnya persoalan Papua, yaitu RASISME dan KETIDAKADILAN yang melahirkan 4 akar masalah yang dirumuskan LIPI. Jadi, sesungguhnya ada 5 akar persoalan Papua. 

  1. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
  2. Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 
  3. Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 
  4. Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
  5. Rasisme dan Ketidakadilan sebagai sumber dari akar masalah butir 1-4. 

IV. JALAN PENYELESAIAN 

Untuk penyelesaian 5 akar persoalan Papua, Dewan Gereja Papua (WPCC), 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Para pemimpin Gereja mendesak Pemerntah Republik Indonesia untuk perundingan damai dan serara dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). 

Berikut ini pernyataan dukungan dari para pemimpin Gereja-gereja di Papua:

  1. Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.
  2. Surat pastoral Dewan Gereja Papua (WPCC) tertanggal 16 Februari 2019, dan 26 Agustus 2019 serta 13 September 2019 sebagai berikut.

    2.1. Meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral.” (Surat tertanggal, 16 Februari 2019). 

    2.2     Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)

    2.3. Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. (Isi surat 13 September 2019).

  3. Ada seruan bersama dari Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode pada 28 Juli 2009 sebagai berikut:

    “Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral.”

  4. Para Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 18 Oktober 2008 menyatakan keprihatinan: ” Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan.”
  5. Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008 menyerukan: “Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi ‘separatis, TPN, OPM, GPK, makar’ dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan.”
  6. Gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: “Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia.”
  7. Pimpinan Agama dan Gereja dalam Loka Karya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak.”

Terima kasih. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 22 Juli 2020.

Dr. Socratez S.Yoman,.MA

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 
  2. Calon Anggota Tetap Dewan Gereja Pasifik (PCC)
  3. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
  4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

____

| by |
ULMWP Otoritas Bangsa Papua Menuju Negara West Papua
FOTO: Para pemimpin perjuangan kemerdekaan West Papua dalam pertemuan Evaluasi Tahunan dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Moresby, Ibukota negara Papua New Guinea (PNG) pada 15-19 Desember 2019, pasca kemenangan West Papua di ACP dengan 79 negara. Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung Gubernur Port Moresby dan Distrik Ibu Kota Nasional, Hon. Powes Parkop dan Gubernur Provinsi Oro Hon. Gary Juffa. Kedua pemimpin negara Papua New Guinea. (Foto. doc. Departemen Politik ULMWP)

Oleh: Dr. Ibrahim Peyon)*

ARTIKEL | Sejak ULMWP dibentuk oleh tiga faksi perjuangan utama West Papua, semua organ-organ perjuangan dan mayoritas bangsa Papua menyambut dengan semangat euforia kebangkitan, dan mendukung penuh ULMWP. Dukungan rakyat Papua diikuti oleh Dewan Gereja-Gereja Papua yang memiliki basis terbesar umatnya Orang Asli Papua (OAP). Dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai ULMWP di dunia internasional, Majelis Rakyat Papua (MRP) dari dua Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan Sidang Pleno Luar Biasa dan merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melakukan dialog dengan ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua [West Papua]. Rekomendasi ini merupakan sebagai bentuk pengakuan dan dukungan MRP Papua dan Papua Barat terhadap ULMWP.

Dalam perkembangan itu, Jaringan Damai Papua (JDP) masih tetap konsisten dengan misi dan agendanya mendorong dialog damai Jakarta – Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Para pendiri dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam JDP mayoritasnya adalah kaum rohaniawan Katolitik, Akademisi dan Aktivis HAM Gereja Katolik, maka para Pastor, Uskup dan Gereja Katolik secara hirarki tidak mendukung ULMWP. Mereka anggap ULMWP sebagai separatis sebagaimana pernah dikemukan oleh Uskup Jayapura beberapa tahun lalu.

Tetapi seiring perkembangan dinamika politik dan kemajuan diplomasi ULMWP semakin maju hingga puncaknya mencapai dukungan 79 negara African, Caribbean and Pacific (ACP), dan dukungan bangsa Papua makin masif, dan para 57 Pastor Pribumi Papua itu tidak bisa menahan kegelisahan hati mereka. Mereka juga tidak bisa membiarkan suara jeritan umat mereka di tanah Papua. 57 Pastor pribumi Papua yang dipimpin pastor John Bunay Pr, selaku Ketua JDP telah menyatakan kegelisahan mereka, mengakui dan mendukung ULMWP dan agenda referendum Papua yang diperjuangkan ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. Dukungan dan pengakuan terhadap ULMWP oleh 57 pastor pribumi Papua ini membuktikan bahwa seluruh rakyat bangsa Papua, seluruh lembaga-lembaga Gereja, Adat, Pemerintah dan Organisasi di Papua telah bersatu dan mendukung penuh ULMWP.

Secara simbolik, sikap 57 pastor pribumi Papua ini merupakan sikap protes dan pukulan telat terhadap para Uskup Migran di lima keuskupan tanah Papua yang membisu dan terkesan mendukung kejahatan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Sekaligus teguran dan pukulan keras terhadap hirarki Gereja Katolik yang bicara retorika keadilan dan perdamaian dalam kitab-kitab suci, tetapi takut berbicara tentang realita penindasan dan kejahatan Indonesia di tanah Papua.

Sikap 57 pastor asli Papua yang dipimpin oleh pastor John Bunay Pr selaku Ketua JDP yang secara terbuka mengakui dan mendukung ULMWP serta agenda Referendum adalah sikap politik tranformatif dan spektakuler dengan meninggalkan agenda dialog Jakarta – Papua yang diusung bertahun-tahun selama ini. Sikap politik seperti ini patut diapresiasi dan keputusan yang cerdas demi masa depan umat dan bangsa mereka.

Maka hari ini ULMWP dan agenda referendum didukung oleh seluruh bangsa Papua, seluruh organisasi sipil, seluruh gereja, lembaga pemerintah DPR dan MRP di dua provinsi Papua, DPRD Kabupaten / Kota di seluruh Papua, sebagaimana mereka telah merekomendasikan kepada Jokowi di Jakarta tahun 2019 lalu pasca demo rasisme.

Melihat perkembangan ini, agenda Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II secara otomatis sudah tolak dan tidak ada tempat di tanah Papua. Maka penolakan secara formalitas harus dilakukan dengan demo damai, petisi, dan pengumpulan data yang akan difasilitasi oleh MRP. Dengan demikian beberapa orang di Jakarta yang bicara Otsus Jilid II itu akan kami katakana mewakili siapa? mendapat legitimasi dari mana? Sebaiknya orang-orang ini harus berhenti berbicara demi kepentingan diri mereka sendiri.

Kini seluruh orang Papua sudah bersatu, mengakui dan mendukung penuh ULMWP. Dengan legitimasi itu, ULMWP sudah menjadi otoritas penuh atas Bangsa Papua, dan siap menuju pemerintahan West Papua.

___________

)*Penulis adalah lulusan Cum Laude Munich of University dan Dosen Anthropologi Uncen.

| by |
Otsus Gagal Total, Perundingan Indonesia – ULMWP adalah Solusi Damai
FOTO: Aksi damai rakyat Papua dengan membawa baliho bertulisan “OTSUS GAGAL TOTAL” di Papua dan Papua Barat.

#Fakta dan Realitas

OTONOMI KHUSUS 2001 SUDAH MATI ATAU GAGAL TOTAL: PERUNDINGAN INDONESIA-ULMWP DIMEDIASI PIHAK KETIGA YANG LEBIH NETRAL ADALAH SOLUSI PERDAMAIAN PERMANEN

(Dewan Gereja Papua (WPCC) dan 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Gereja-Gereja di Papua Mendukung Perundingan Damai antara Pemerintah Indonesia-ULMWP).

Oleh Dr. Socratez S.Yoman,MA

“Melawan RASISME. Black Lives Matter. West Papua Lives Matter. Melanesian Lives Matter.”

1. LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001

Pemerintah Republik Indonesia jangan memutarbalikan dan menghilangkan fakta historis lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal.

Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 adalah Undang-undang Win Win Solution (Penyelesaian Menang Menang) status politik bangsa West Papua dalam wilayah Indonesia.

Latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 karena

pasca tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998, seluruh rakyat dan bangsa West Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama dan menuntut kemerdekaan dan berdaulat penuh bangsa West Papua dengan cara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua. Banyak korban rakyat berjatuhan di tangan TNI-Polri.

1. Delegasi Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa West Papua pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999

“….dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:

Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi.”

Kedua, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.

Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua , maka;

(1) segera diadakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

(2) Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999.

2. Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000.

Dari 7 butir keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan:

“Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961.”

3. Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat, 26 Mei – 4 Juni 2000

Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia, Abdulrrahman Wahid ini diputuskan beberapa butir keputusan politik sebagai berikut:

  1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.
  2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.
  3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil pepera, karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral diluar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.
  4. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat,dan PBB harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.
  5. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan Internasional.
  6. PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Para pembaca yang mulia dan terhormat. Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tidak turun sendiri dari langit. Otonomi Khusus 2001 lahir karena ada tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat.

Menjadi jelas dan terang latar belakang lahir Otonomi Khusus melalui proses dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000 dan Kongres II Nasional rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961.

2. OTONOMI KHUSUS SUDAH MATI DAN GAGAL TOTAL

Pesan Konstitusi Negara Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 BUKAN Undang-undang KEUANGAN karena masih ada 23 Bab dan 70 Pasal yang ditetapkan tentang persoalan mendasar di Papua.

Bab I Ketentuan Umum. Bab II Lambang-Lambang. Bab III Pembagian Daerah. Bab IV Kewenangan Daerah. Bab V Bentuk Dan Susunan Pemerintahan. Bab VI Perangkat dan Kepegawaian. Bab VI Partai Politik. Bab VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Keputusan Gubernur. Bab IX Keuangan. Bab X Perekonomian. Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Bab XII Hak Asasi Manusia. Bab XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua. Bab XIV Kekuasaan Peradilan. Bab XV Keagamaan. Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan. Bab XVII Kesehatan. Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup. Bab XX Sosial. Bab XXI Pengawasan. Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan. Bab XXIII Ketentuan Peralihan. Bab XXIV Ketentuan Penutup.

Pertanyaannya ialah apakah Pemerintah Republik Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan seluruh konstitusi Negara yang terdiri dari 24 Bab ini?

  1. Apakah Bab I Ketentuan Umum sudah dilaksanakan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia Jawabannya: GAGAL.
  2. Apakah Bab II Lambang-Lambang sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  3. Apakah Bab III Pembagian Daerah diimplementasikan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL.
  4. Apakah Bab IV Kewenangan Daerah sudah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  5. Apakah Bab V Bentuk Dan Susunan Pemerintahan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang? Jawabannya: GAGAL.
  6. Apakah Bab VI Perangkat dan Kepegawaian sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan benar dan jujur? Jawabannya: GAGAL.
  7. Apakah Bab VII Partai Politik sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Otsus? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  8. Apakah Bab VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Keputusan Gubernur sudah dimplementasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL karena semua draft Perdasi dan Perdasus ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  9. Apakah Bab IX Keuangan ini menjadi isi seluruh Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: UU Otsus No.21 Tahun 2001 bukan Undang-undang KEUANGAN.
  10. Apakah Bab X Perekonomian sudah berhasil meningkatkan taraf ekonomi Orang Asli Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Orang Asli Papua benar tersingsir secara ekonomi dan tidak seperti kehidupan ekonomi di waktu zaman Belanda. Di era Belanda, orang-orang asli Papua mempunyai Toko, Bioskop, Mesin Foto Copy, Restoran, pemilik Transportasi, dan masih banyak lain.
  11. Apakah Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  12. Apakah Bab XII Hak Asasi Manusia sudah mendapat perlindungan dan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Banyak Orang Asli Papua tewas ditangan TNI-Polri. Kejahatan Negara semakin meningkat tajam. Terjadi proses pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis. Contoh terbaru pada 18 Juli 2020, TNI masih menewaskan rakyat sipil di Nduga Elias Karunggu (40 tahun) yang masih berbusana koteka dan Seru Karunggu (20 tahun) anak kandung.
  13. Apakah Bab XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia? Jawabannya: TIDAK.
  14. Apakah Bab XIV Kekuasaan Peradilan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: TIDAK. Karena wajah diskriminasi RASIAL menjadi roh peradilan Indonesia di Papua.
  15. Apakah Bab XV Keagamaan benar-benar dilaksanakan di Papua? Jawabannya: Di Papua ada kehidupan saling menghormati sesama manusia dan menjaga keharmonisan dan kedamaian antar umat beragama bukan karena ada undang-undang atau peraturan Negara.
  16. Apakah Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001?

    Jawabannya: Keberhasilan Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa diukur dari wilayah kota, tetapi harus menjadi barometer keberhasilan dilihat dari kaca mata daerah-daerah pedesaan dan pedalaman.

    Persoalan Pendidikan dan Kebudayaan ini Paradoks, ada kesenjangan atau ada jurang yang besar antara kota dengan daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, maka perlu ada penelitian yang lebih jujur, terbuka dan konprehensif untuk mengukur kemajuan bidang pendidikan.

    Tetapi, pada umumnya pendidikan dalam Otonomi Khusus terjadi kemunduran signifikan. Karena fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Kesediaan tenaga pengajar yang sangat minim, bahkan ada sekolah yang tidak ada guru. Tenaga pengajar tinggalkan tugas dari daerah alasan tidak nyaman karena operasi militer Indonesia.
  17. Apakah Bab XVII Kesehatan sungguh-sungguh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: Pelayanan Kesehatan semakin buruk dan kematian orang Asli Papua memingkat secara signifikan. Kejadian ini sangat kontras dengan pelayanan kesehatan pada zaman pemerintahan Belanda dan misionaris asing. Apakah bangsa Indonesia membawa malapetaka untuk orang Asli Papua? Jadi, jawabannya: Pelayanan Kesehatan GAGAL.
  18. Apakah Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan benar-benar Orang Asli Papua mendapat perlindungan dan keberpihakan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Karena, OAP sudah menjadi tamu di atas Tanah leluhur mereka.
  19. Apakah Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.
  20. Apakah Bab XX Sosial benar dan serius dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan perlindungan OAP dalam interaksi sebagai masyarakat adat Papua? Jawabannya: GAGAL.
  21. Apakah Bab XXI Pengawasan dapat berfungsi secara benar dan maksimal sesuai UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL TOTAL.
  22. Apakah Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan amanat konstitusi Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.

Dari semua Bab dan Pasal yang tercantum dalam Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, satupun tidak dilaksanakan. Karena itu, Otonomi Khusus GAGAL Total. Rakyat Papua menyatakan Otsus gagal. Dewan Gereja Papua (WPCC) menyatakan Otonomi Khusus sudah mati.

3. ADA 5 AKAR PERSOALAN PAPUA

Akar persoalan Papua sudah jelas dalam penjelasan LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001. Bagian ini, perlu diketahui 4 (empat) akar persoalan Papua yang dipetakkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map.

Menurut LIPI ada 4 akar persoalan Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) melihat ada akar masalah yang perlu dilihat sebagai jantungnya persoalan Papua, yaitu RASISME dan KETIDAKADILAN yang melahirkan 4 akar masalah yang dirumuskan LIPI. Jadi, sesungguhnya ada 5 akar persoalan Papua.

  1. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
  2. Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
  3. Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
  4. Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
  5. Rasisme dan Ketidakadilan sebagai sumber dari akar masalah butir 1-4.

4. SUARA DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC), 57 PASTOR KATOLIK PRIBUMI PAPUA DAN PARA PEMIMPIN GEREJA DI TANAH PAPUA

Untuk penyelesaian 5 akar persoalan Papua, Dewan Gereja Papua (WPCC), 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Para pemimpin Gereja mendesak Pemerntah Republik Indonesia untuk perundingan damai dan serara dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Berikut ini pernyataan dukungan dari para pemimpin Gereja-gereja di Papua:

  1. Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.
  2. Surat pastoral Dewan Gereja Papua (WPCC) tertanggal 16 Februari 2019, dan 26 Agustus 2019 serta 13 September 2019 sebagai berikut.

    2.1. Meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral.” (Surat tertanggal, 16 Februari 2019).

    2.2. Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)

    2.3. Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. (Isi surat 13 September 2019).
  3. Ada seruan bersama dari Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode pada 28 Juli 2009 sebagai berikut:
  4. “Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral.”

    Para Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 18 Oktober 2008 menyatakan keprihatinan: ” Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan.”
  5. Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008 menyerukan: “Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi ‘separatis, TPN, OPM, GPK, makar’ dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan.”
  6. Gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: “Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia.”
  7. Pimpinan Agama dan Gereja dalam Loka Karya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak.”

Selamat Membaca. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 22 Juli 2020.

Penulis:

  • Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
  • Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
  • Anggota Baptist World Alliance (BWA).

____

Nomor Kontak: 08124888458

| by |
Benny Wenda: Semua Bersatu Tolak Otsus, Referendum Solusi!
Puluhan pendemo yang tergabung dalam Komite Aksi Penolakan Otsus Jilid II saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendagri. (Suara.com/Bagaskara).

JAYAPURA | Menyikapi menembakan oleh militer Indonesia terhadap 2 orang rakyat sipil di Nduga pada tanggal 18 Juli 2020, Ketua ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) menegaskan pentingnga hari ini rakyat West Papua sadar dan bersatu untuk menyatakan sikap. Hal itu ditegaskan pemimpin kemerdekaan West Papua, Benny Wenda melalui pernyataan tertanggal 22 Juli 2020.

UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA

International Secretariat, Winston Churchill Street, 1571 Port Vila, Republic of Vanuatu.

www.ulmwp.org

STATEMENT

22 JULI 2020

Jumlah rakyat West Papua yang tidak bersenjata yang mati dibunuh oleh tentara Indonesia di Kabupaten Nduga bertambah dua jiwa. Pembunuhan ini, beserta dengan habis berlakunya undang-undang tentang otonomi khusus pada tahun ini, adalah bukti dari niat Jakarta untuk menghabisi rakyat West Papua. Pada tahun ini, hanya ada satu solusi: sebuah referendum dan kemerdekaan untuk rakyat West Papua.

Elias Karunggu (40 tahun) dan Seru Karunggu (20 tahun), ayah dan anak, ditembak mati pada hari Sabtu, 18 Juli 2020. Mereka dipaksa mengungsi dari rumah mereka selama berbulan-bulan karena brutalitas operasi militer Indonesia yang sudah berlangsung di Nduga sejak Desember 2018.

Pada awalnya, kita berharap bahwa pandemi COVID-19 akan memaksa Polisi dan Tentara Indonesia untuk menghentikan represi brutal mereka, agar mereka bisa memfokuskan diri untuk menangani krisis kesehatan ini. Namun, Jakarta malah menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk melanjutkan perang mereka dalam menghabisi rakyat Melanesia di West Papua. Bulan lalu, semakin banyak tentara Indonesia yang dikerahkan ke West Papua – untuk apa? Hanya ada satu alasan tujuan militerisasi semacam ini, yaitu: pembersihan etnis dan genosida. Lebih dari 45000 jiwa dipaksa mengungsi dari rumah mereka di Nduga sejak Desember 2018.

Operasi-operasi militer ini harus dihentikan secepatnya. Saya menyerukan kepada Presiden Indonesia agar semua tentara Indonesia di West Papua ditarik kembali, agar rakyat sipil yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka sendiri diperbolehkan untuk kembali ke kampong mereka secara damai. Rumah sakit dan sekolah-sekolah di sana masih belum berfungsi, dan rakyat Nduga masih belum bisa kembali ke rumah mereka. Ini adalah krisis ganda untuk rakyat Nduga: krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh tentara Indonesia, dan COVID-19 yang diperparah oleh penjajahan brutal yang menghancurkan sistem kesehatan dan cara hidup kita.

Saya seruhkan kepada semua rakyat-ku untuk bersatul! Entah itu anda sebagai pegawai negeri, rakyat biasa, ataupun orang Indonesia yang lahir besar di West Papua, semua harus bersatu untuk untuk menyatakan menolak Undang-Undang Otonomi baru dan menuntut untuk diadakannya referendum [kemerdekaan West Papua]. Mulai hari ini, anda akan menentukan nasibmu dan nasib generasi-generasimu yang akan datang. Indonesia sedang secara terang-terangan dengan niat jahat sedang menghabisi rakyat Papua secara sistematis, dan kejadian-kejadian pada tahun lalu menunjukkan bahwa rasisme dan diskriminasi sudah tertanam di dalam proyek kolonial Indonesia. Sekarang kita semua harus bersatu dan bertindak sekarang. Ini adalah seruan saya kepada kita semua.

Kepada dunia internasional, khususnya kepada pemerintahan negara-negara Melanesia (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Uni Eropa dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB): jangan mendukung Undang-Undang Otonomi baru di West Papua. Jika kalian mendukung Undang-Undang baru ini, maka sama saja kalian secara langsung dan tidak langsung mendukung pembunuhan rakyat Papua melalui pemerintahan Indonesia, seperti pembunuhan Elias Karunggu dan Seru Karunggu pada hari Sabtu kemarin. Kami tidak mau mengalami nasib yang sama seperti rakyat pribumi di Australia dan Amerika Utara. Kami tidak mau lingkungan kami dihancurkan dan dicemarkan oleh penjajahan Indonesia. Kalian semua harus mendukung seruan kami untuk merdeka, sebelum terlambat.

Terhadap semua kelompok solidaritas kami di seluruh dunia, kami mohon agar kalian terus mendukung kami. Rakyat Indonesia mulai sadar dan mendukung rakyat West Papua, dan di Indonesia gerakan Black Lives Matter mulai berkembang menjadi suatu gerakan Papuan Lives Matter. Saat ini, kami memerlukan solidaritas, perhatian dan dukungan dari kalian semua.

Kepada Indonesia: tidak ada solusi lain untuk masalah ini, yang sudah berlangsung selama 57 tahun. Kami tidak akan menyerah sampai diberikan referendum untuk menentukan kemerdekaan West Papua. Setiap rakyat Papua yang dibunuh oleh tentara Indonesia hanya menambah tekad dan keyakinan kami, dan membuat kami bertambah kuat.

| by |
James Marape, MP: My people , my country PNG

Yesterday National Security Council met and we elevated the Covid 19 ( corona virus ) to a National Security issue instead of just health issue.

This pandemic is a cross cutting issue that affects social security , health of our country’s population and economy.

And this is not the first health issue and scare and will not be the last so we have been working to ensure proper protocols and procedures are in place so that this covid 19 or future endemics/pandemic has a national response protocols.

Our response thus far and into the future are;

  1. Step up on our present surveillance and management at international terminal so we detect infection, (Nt: incoming passengers would require medical certification that shows 14 days of isolation) and Jackson’s is our only designated international airport.
  2. We now scaling down flights, as off Sunday next week ( trial for two weeks). And we will cease flights into and out of Hongkong, Philippines, Narita and Sydney, Honiara and Nadi. We will only have controlled entry from Brisbane, Cairns and Singapore.
  3. Four ports ( Pom, Madang, Lae and Kokopo ) are our designated betting ports. All passengers and ship hands will go through same checking and registry procedures as air travellers.
  4. We have now put military on standby to assist if first case is established. Their medical facilities and officers ( doctors and engineers ) will be looked at as places and personals to be engaged now and for future health pandemics.

They gave Taurama medical centre plus 10 medical personals for use in the first instance.

  1. Our health minister has been doing good job so far, his team will report to NSC to ensure that we monitor global situation as well as local effects when and if it hit our shores. Trust account facility has been opened, K13 million has been wired thus far of money allocated and we meeting weekly to ensure humanly what we can do is being done.
    I thank Members of Parliament and Governors who are willing to sacrifice district and provincial funds to assist in this fight.

We will keep on mobilising resources, and World Bank has issued it’s willingness to give us U$20million in assistances.

  1. We thank Port Moresby Gen Hospital , and our health personals for stepping up including fixing a quarantine or isolation ward. We also working on a isolation area at 6 mile and looking at other centres outside of city and Port Moresby too.

We working with PNG institute of Medical Research to also set up mobile testing laboratories in Pom, Lae and Kokopo.

  1. A network of bilateral partners and private sectors are ready to assist in every and any phase of this epidemic.
  2. We continue to promote healthy lifestyle and discourage our people to mass gather in social and communal activities.
  3. Our traditional border crossers are stopped from crossing, PNG citizens are discouraged from leisure outward flight and public servants (including politicians ) are banned from overseas travel for 60 days.
  4. Lastly but not the least we pray to God to continue protecting us and for ourselves to remain positive in an environment of uncertainties.

We commend Hon J Wong and our Ministers and Public officials for doing their utmost best thus far since January when the corona virus broke through in China.

I thank YAWEH GOD ALMIGHTY for protection on PNG thus far. He will still protect us but He has also given us mind to respond and prepare and that’s what we have been doing since January.

As I wrote we have no case thus far, there were possible candidates identified but medical test prove them negative.

Source: JMPM!

| by |
Authoritis Take Hard Stance on Illegal Foreigners

Authorities have made it clear that any foreigner who is found to be of threat to National Security will be removed from Papua New Guinea.

This is in accordance with Prime Minister James Marape’s warning earlier to any foreigners living and doing business in the country to respect and abide by PNG’s laws.
Minister for Immigration and Border Security, Westly Nukundi made these comments following the deportation of a Fifth person of Bangladesh origin a fortnight ago.

Belal Hossain who was detained at the Bomana Immigration Detention Centre for over a month was presented his deportation order at the Jackson’s International Airport by the Immigration Taskforce Team.

According to a statement from the Minister, Hossain was operating a tucker-shop business, Adil Holdings Limited at 9-Mile Kela Mountain in NCD.

Officials have found that the deportee has breached labour and I-P-A laws and consequently immigration laws.

Hossain and four others deported previous weeks were all part of a Human smuggling racket that is now being investigated by authorities.
Minister Nukundj said investors are welcome to do business in PNG however; they must be responsible and abide by the laws.

Those businesses must comply with the Investment Promotion Authority (IPA) Regulations and pay tax to the government for doing business in the country.

“We are executing the directives and visions of our Prime Minister to Take Back PNG. Those that have been deported have been found to have breached immigration and labour laws and have operated businesses under false pretext and are of high risk to the security of this country”, Nukundj explains.

The minister also emphasised that Papua New Guineans’ found to have been harbouring these people will face the consequences of their actions.

All five deported are part of the Twenty (20) that were apprehended and interrogated by an inter-agency team comprise of officials from Immigration, Labour and Police under their operations called ‘Operation Restoration’.

A total of 20 have been apprehended by officials in a joint operation in Port Moresby in February this year.

Operation Restoration by the Immigration Task-Force Team commenced right after Prime Minister James Marape’s visit to Immigration and Citizenship Authority (ICA) office on January 13th, 2020.

During that visit, the PM said his Government will move swiftly to address the issue of illegal immigrants and their illegal business activities once and for all.

The Prime Minister had issued a warning to any foreigner living and doing business illegally in the country to voluntarily pack-up and leave before authorities caught up with them.

Meantime, Minister for Immigration and Border Security said, this exercise has started in Port Moresby and will continue to other centers of the country in the coming weeks.

Minister Nukundj has emphasise that Marape-Steven Government is serious about addressing this issue, in line with its slogan of “Take Back PNG”.
NBC News

| by |

Reports from West Papua indicate more deadly armed conflict in Mimika regency.

The West Papua National Liberation Army claims responsibility for a series of attacks on security forces in the Indonesian-controlled territory since last week.

A Liberation Army spokesman said its guerilla forces in Tembagapura shot dead an Indonesian soldier at the weekend.

He also said the fighters attacked a police vehicle on Monday, injuring up to eight personnel, in Tembagapura on the road to the Freeport gold and copper mine.

The Liberation Army, which is targeting the mine operations in its war on the Indonesian state, claims a Papuan civilian was last week shot dead by Indonesian military in a gold-panning area of a local river.

Papua’s Police Chief Paulus Waterpauw said his forces were looking to arrest the Liberation Army’s forces in Mimika, and its chief commanders in Papua.

A week ago, the Liberation Army also claimed it killed two Indonesian soldiers in neighbouring Nduga regency.

Violent exchanges between the Papuan forces and Indonesian joint military and police personnel have intensified in Nduga since late 2018 when the Liberation Army massacred at least 17 road construction workers.

Source: RNZ

| by |

When presidents make the consequential decision to suspend democracy, they usually do so at a critical juncture in history and with a grand purpose in mind.

Would-be autocrats need to have a perfectly plausible excuse for why such a drastic decision is needed.

When Egyptian military leader Gen. Abdel Fattah el-Sisi decided in 2013 to temporarily suspend the constitution, it was a response to political chaos and division created by president Mohamed Morsi’s administration.

But el Sisi’s primary argument was to suppress the rise of Islamism in Egypt as represented by Morsi and his political vehicle the Muslim Brotherhood. Within months of the el-Sisi-led coup, the Egyptian military took steps to undermine the Islamist organization — banning it in September 2013 and declaring it a terror organization in December.

Post 9/11, the war on terror has been used as justification when political leaders have decided to partially or wholly suspend democracy.

Analysts have chalked up Russian President Vladimir Putin’s power grab to the Beslan hostage crisis in 2004, which ended in the deaths of 330 people, mostly children. For Putin, the rise of regional terrorist groups, including the Chechen rebels who launched the siege, indicated Russian state weaknesses; the only solution was centralizing power in the Kremlin.

But the idea of concentrating power in the hands of the executive to deal with terrorism does not come from strongmen like Putin and el-Sisi alone.

Shocked and awed by the 9/11 terror attacks, democratically-elected president George W. Bush enacted the Patriot Act, which greatly expanded the government’s surveillance power. Some provisions, including one that empowers law enforcers to search homes without the homeowner’s knowledge and without a judge-approved warrant, led many rights groups to deem the act as “offensive to democracy”.

Closer to home, when past presidents have decided to forgo democratic practices, it was mostly claimed as being for the sake of great national urgency.

In July 1959, when the country’s first president Sukarno moved to suspend the provisional 1950 Constitution, which included all provisions of the 1948 United Nations’ Universal Declaration of Human Rights and was the foundation for Indonesia’s parliamentary democracy, the country was in a precarious political and security situation.

Indonesia’s territorial integrity was under threat from regional rebellions while security forces were engaged in a confrontation with the Dutch over who should occupy Irian Barat, now Papua.

Things were so bad that in 1957, the government decided to declare martial law, which later proved ineffective, as security continued to deteriorate, culminating in the attempted assassination on Sukarno himself.

Faced with such a dire political situation, it was apparently easy for the founding father to roll out measures that would weaken democracy.

In 1966, when Gen. Soeharto rose to power, he took the drastic legal, political and military decision to rid the country of the communist threat and bring back a semblance of political stability.

Soon after Soeharto received the March 11 decree from Sukarno, which basically gave him an order to improve the overall security situation, the army general enacted measures to ban the Indonesian Communist Party (PKI), set up a kangaroo court to try the party’s bigwigs and purge the Indonesian military of elements sympathetic to Sukarno and/or the PKI.

Soeharto basically founded his authoritarian regime on demonizing communists and repeatedly imposed draconian measures throughout the New Order era on the pretext of cracking down on remnants of the PKI.

While we should not consider any effort to undermine democracy as permissible, at least we now know that for most would-be autocrats, suspending democracy should be taken seriously and not be spurred by mundane tasks like creating jobs.

And from the brouhaha surrounding the deliberation of the omnibus bill on job creation, we now know that not only was the plan to compromise our democracy not motivated by some higher purpose, we also learned that officials involved in the bill’s discussion failed miserably in their job of making an effective sales pitch for the plan.

While Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Mahfud MD tends to make light of the solemn pledge to defend democracy — saying that the omnibus bill’s contentious articles resulted from “a typo” — Coordinating Economic Minister Airlangga Hartarto completely misunderstood the concept of democracy itself.

A typo is when you mistake a full stop for a comma and there’s nothing to suggest that the phrase “…central government can change provisions within this law or change provisions within laws not amended by this law” is the work of a careless intern at the State Secretariat.

And if concentrating power in the hands of a president was solely motivated by the urgent need to protect the office holder from potential impeachment, then minister Airlangga mistook the job of a president for that of a king.

In a democracy, it is the job of the president to negotiate with the House on how best to execute his office. And if the president loses the debate and is forced to make concessions, it is simply the function of the separation of powers.

Besides, if the ultimate goal is to create jobs and push economic growth, the government could, for instance, focus on streamlining and/or improving existing regulations.

In the grand scheme of things, job creation should be a matter of governance, not constitutional tinkering. Don’t burn a house just to smoke out a rat.

Deputy chief editor of The Jakarta Post

| by |
Indonesia says 1 soldier killed in ongoing Papua clash

TIMIKA, Indonesia (AP) — Indonesia’s military said Monday that a soldier was killed in an ongoing clash between security forces and a rebel group near the world’s largest gold mine in Indonesia’s easternmost Papua region.

The clashes, which began Feb. 29 near the Grasberg copper and gold mine in Papua province, had previously killed a police officer and injured three others. Police said the attackers are believed to be members of the West Papua Liberation Army, the military wing of the Free Papua Organization.

Rebels in Papua have been fighting a low-level insurgency since the early 1960s, when Indonesia annexed the region, which was a former Dutch colony. Papua was formally incorporated into Indonesia in 1969 after a U.N.-sponsored ballot that was seen as a sham by many.

Mimika district military chief Lt. Col. Pio Nainggolan said the soldier was hit by a bullet when he was preparing for dawn prayers and died at a hospital hours later.
He said a joint military and police force was hunting “an armed separatist criminal group.”

“We are on the highest alert as instructed to all troops on the ground,” Nainggolan said in a video obtained by The Associated Press.

The mine, which is nearly half owned by U.S.-based Freeport-McMoRan and is run by PT Freeport Indonesia, is seen by separatists as a symbol of Indonesian rule and has been a frequent target for rebels.

The current shootout in the mining town of Tembagapura has caused about 2,000 villagers to flee for safety to neighboring Timika city.

Attacks by rebels near the Grasberg mine have spiked in the past year.

The Grasberg mine’s vast gold and copper reserves have been exploited for decades by Freeport-McMoRan, damaging the surrounding environment while providing significant tax income for the Indonesian government.

But indigenous Papuans have benefited little and are poorer, sicker and more likely to die young than people elsewhere in Indonesia.

Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

| by |
Villagers Flee to Escape Shootings in Indonesia’s Papua

By The Associated Press, March 7, 2020

JAKARTA, Indonesia — A weeklong shootout between security forces and a rebel group near the world’s largest gold mine in Indonesia’s easternmost Papua region has caused nearly 2,000 villagers to flee, officials said Saturday.

The clashes, which began Feb. 29 near the Grasberg copper and gold mine in Papua province, have killed a police officer and injured three others, Papua police chief Paulus Waterpau said.

Rebels in Papua have been fighting a low-level insurgency since the early 1960s, when Indonesia annexed the region that was a former Dutch colony. Papua was formally incorporated into Indonesia in 1969 after a U.N.-sponsored ballot that was seen as a sham by many.

The mine, which is nearly half owned by U.S. Freeport-McMoRan and is run by PT Freeport Indonesia, is seen by separatists as a symbol of Indonesian rule and it has been frequent target for rebels.

Waterpau said attackers believed to be members of the West Papua Liberation Army, the military wing of the Free Papua Organization, ambushed a police patrol from a hill on Feb. 29, killing one officer and injuring two others.

In a second attack, gunmen shot at a police car on Tuesday, injuring another officer, he said.

The attacks occurred in the mining town of Tembagapura in Papua, where the rebels have been fighting a low-level insurgency for independence.

A local disaster mitigation agency chief, Yosias Lossu, said buses owned by PT Freeport Indonesia evacuated a group of 258 villagers from Banti and Kali Kabur villages on Friday. Another 699 people, mostly women and children, were evacuated early Saturday.

He said about 800 villagers from Longsoran, Batu Besar and Kimbeli villages were evacuated to a police headquarters in Tembagapura on Friday.
“Most women and children are scared and feel intimidated by gunfire near their villages,” Lossu said.

A National Liberation Army of West Papua commander, Lekagak Telenggen, said in a statement released Saturday that they are responsible for the attacks in Tembagapura.

“We will keep fighting until PT Freeport Indonesia stops operating and closes,” Telenggen said.