ULMWP Otoritas Bangsa Papua Menuju Negara West Papua

ULMWP Otoritas Bangsa Papua Menuju Negara West Papua
FOTO: Para pemimpin perjuangan kemerdekaan West Papua dalam pertemuan Evaluasi Tahunan dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Moresby, Ibukota negara Papua New Guinea (PNG) pada 15-19 Desember 2019, pasca kemenangan West Papua di ACP dengan 79 negara. Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung Gubernur Port Moresby dan Distrik Ibu Kota Nasional, Hon. Powes Parkop dan Gubernur Provinsi Oro Hon. Gary Juffa. Kedua pemimpin negara Papua New Guinea. (Foto. doc. Departemen Politik ULMWP)

Oleh: Dr. Ibrahim Peyon)*

ARTIKEL | Sejak ULMWP dibentuk oleh tiga faksi perjuangan utama West Papua, semua organ-organ perjuangan dan mayoritas bangsa Papua menyambut dengan semangat euforia kebangkitan, dan mendukung penuh ULMWP. Dukungan rakyat Papua diikuti oleh Dewan Gereja-Gereja Papua yang memiliki basis terbesar umatnya Orang Asli Papua (OAP). Dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai ULMWP di dunia internasional, Majelis Rakyat Papua (MRP) dari dua Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan Sidang Pleno Luar Biasa dan merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melakukan dialog dengan ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua [West Papua]. Rekomendasi ini merupakan sebagai bentuk pengakuan dan dukungan MRP Papua dan Papua Barat terhadap ULMWP.

Dalam perkembangan itu, Jaringan Damai Papua (JDP) masih tetap konsisten dengan misi dan agendanya mendorong dialog damai Jakarta – Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Para pendiri dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam JDP mayoritasnya adalah kaum rohaniawan Katolitik, Akademisi dan Aktivis HAM Gereja Katolik, maka para Pastor, Uskup dan Gereja Katolik secara hirarki tidak mendukung ULMWP. Mereka anggap ULMWP sebagai separatis sebagaimana pernah dikemukan oleh Uskup Jayapura beberapa tahun lalu.

Tetapi seiring perkembangan dinamika politik dan kemajuan diplomasi ULMWP semakin maju hingga puncaknya mencapai dukungan 79 negara African, Caribbean and Pacific (ACP), dan dukungan bangsa Papua makin masif, dan para 57 Pastor Pribumi Papua itu tidak bisa menahan kegelisahan hati mereka. Mereka juga tidak bisa membiarkan suara jeritan umat mereka di tanah Papua. 57 Pastor pribumi Papua yang dipimpin pastor John Bunay Pr, selaku Ketua JDP telah menyatakan kegelisahan mereka, mengakui dan mendukung ULMWP dan agenda referendum Papua yang diperjuangkan ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. Dukungan dan pengakuan terhadap ULMWP oleh 57 pastor pribumi Papua ini membuktikan bahwa seluruh rakyat bangsa Papua, seluruh lembaga-lembaga Gereja, Adat, Pemerintah dan Organisasi di Papua telah bersatu dan mendukung penuh ULMWP.

Secara simbolik, sikap 57 pastor pribumi Papua ini merupakan sikap protes dan pukulan telat terhadap para Uskup Migran di lima keuskupan tanah Papua yang membisu dan terkesan mendukung kejahatan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Sekaligus teguran dan pukulan keras terhadap hirarki Gereja Katolik yang bicara retorika keadilan dan perdamaian dalam kitab-kitab suci, tetapi takut berbicara tentang realita penindasan dan kejahatan Indonesia di tanah Papua.

Sikap 57 pastor asli Papua yang dipimpin oleh pastor John Bunay Pr selaku Ketua JDP yang secara terbuka mengakui dan mendukung ULMWP serta agenda Referendum adalah sikap politik tranformatif dan spektakuler dengan meninggalkan agenda dialog Jakarta – Papua yang diusung bertahun-tahun selama ini. Sikap politik seperti ini patut diapresiasi dan keputusan yang cerdas demi masa depan umat dan bangsa mereka.

Maka hari ini ULMWP dan agenda referendum didukung oleh seluruh bangsa Papua, seluruh organisasi sipil, seluruh gereja, lembaga pemerintah DPR dan MRP di dua provinsi Papua, DPRD Kabupaten / Kota di seluruh Papua, sebagaimana mereka telah merekomendasikan kepada Jokowi di Jakarta tahun 2019 lalu pasca demo rasisme.

Melihat perkembangan ini, agenda Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II secara otomatis sudah tolak dan tidak ada tempat di tanah Papua. Maka penolakan secara formalitas harus dilakukan dengan demo damai, petisi, dan pengumpulan data yang akan difasilitasi oleh MRP. Dengan demikian beberapa orang di Jakarta yang bicara Otsus Jilid II itu akan kami katakana mewakili siapa? mendapat legitimasi dari mana? Sebaiknya orang-orang ini harus berhenti berbicara demi kepentingan diri mereka sendiri.

Kini seluruh orang Papua sudah bersatu, mengakui dan mendukung penuh ULMWP. Dengan legitimasi itu, ULMWP sudah menjadi otoritas penuh atas Bangsa Papua, dan siap menuju pemerintahan West Papua.

___________

)*Penulis adalah lulusan Cum Laude Munich of University dan Dosen Anthropologi Uncen.

Share this post