Massa aksi saat demo di halaman kantor DPRD Kab. Jayawijaya, Papua. (IST – SP)

WAMENA – Ratusan masyarakat yang tergabung dari tiga suku besar Wilaya Lapago yaitu, Suku Hubula,Lanny dan Yali, di halaman Kantor DPRD Jayawijaya pada Senin (12/11/2018) telah melakukan aksi demo untuk menolak  pemberian jabatan kepala suku besar pegunungan tengah papua kepada Pangdam XVII cenderawasih dengan menghibahkan tanah seluas 90 hektar pada pekan lalu.

Sebagai bentuk penolakan, masyarakat yang melakukan demo juga telah tanda tangan petisi penolakan dari perwakilan masyarakat adat Omarikma, Yali, Hubula, Lanny, Pemuda, Mahasiswa, tokoh perempuan, Aktivis Ham, Praktisi Hukum dan tokoh gereja.

Ketua Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua Steven W. Walela menegaskan, jabatan kepala suku di masyarakat lembah baliem secara umum di pegunungan tengah papua merupakan berlaku dalam wilayah teritorial berdasarkan klen dan suku.

Menurutnya setiap klen suku mempunyai kepala suku karena mereka dikumpulkan dari beberapa marga, namun untuk di pegunungan tengah papua  tidak satu kepala suku karena memiliki tiga suku yaitu Yali, Hubula dan Lanny sehingga masing-masing memiliki kepala suku.

“Pemberian jabatan kepala suku dan tanah seluas 90 hektar ini dilakukan secara sepihak oleh Alex Doga yang lalu itu tanpa mempertimbangkan garis keturunan kepada anak sulung atau atau penghargaan atas jasa baik dalam perang,” tegasnya.

“Ini kan tanpa disepakati para kepala suku dan pemilik hak ulayat,namun yang terjadi secara paksa dilakukan untuk menandatangani oleh pemilik hak ulayat yang tidak tau baca dan tulis dengan beberapa tawaran sebagai imbalan,” katanya.

Kata Steven,  tanah yang diberikan oleh alex doga 90 hektar itu sesungguhnya bukan miliknya melainkan milik mulik doga sebagai hak ulayatnya dan awalnya sudah nyatakan keberatan tidak setuju karena tempat itu merupakan perkebunan dan tempat keramat sehingga masyarakat menolak.

“Kami menolak karena dampaknya pada sumber kehidupan kami hilangnya tempat kebun dan ternak hewan dan tanah adat ini juga tidak bisa diperdagangkan karena bukan milik perorangan. Jadi abatan kepala suka harus dikembalikan dan mutlak tak bisah diberikan kepada siapapun kecuali anak adat,” katanya.

Pihaknya juga menolak  pembangunan korem di wilayah itu karena masyarakat setempat belum siap menerima kehadiran militer.

Theo Hesegem Mewakili Aktivis Ham,mengatakan jabatan kepala suku harus resmi kembalikan ke Hak Adat, kalau panglima masih mempertahankan pelantikan ini berarti panglima harus tanggung jawab terhadap adat istiadat setempat.

Dikatakan, tongkat kepala suku yg diserahkan itu berarti secara otomatis hak adatnya diserahkan secara sepenuhnya. Sekarang panglima sudah pindah dan Dandim lama 1702 juga sudah yang pindah.

“Pertanyaanya siapakah yang bertanggung jawab?” tanya Theo.

Pemberian gelar kepala suku itu harus dikembalikan secara resmi mandate yang diberikan kepada masyarakat silo doga.

Dikatakan Theo, sebenarnya kesalahan ini ada di Suku doka yautu Alex doga karena ini ulah mereka, mereka yang minta untuk hal ini terjadi sehingga kita semua juga tak bisa menyalahkan dandim atau Pangdam karena ini ulah oknum Aleks Doga bersama rekannya.

Mewakili Komisi A DPRD Jayawijaya Jimmy Asso Mengatakan aksi yang dilakukan ini nantinya DPRD akan menindaklanjuti rapat komisi dan di bahas pada sidang istimewa sehingga hasilnya akan dilanjutkan ke DPR Provinsi Papua dan kepada pihak yang berkaitan.

 

Sumber (Suara Papua)

Ketua KNPB Bersama Solidaritas Anti Militerisme saat meberikan Konfrensi Pers di Kantor Redaksi Jubi Jayapura (Ardi Bayage – SP)

JAYAPURA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat minta Tentara Nasional Indoensa (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk tidak menakut-nakuti masyarakat sipil di Tanah Papua melalui operasi-operasi militer, penyisiran, penggeledahan, penganiayaan dan pembangunan pos-pos militer.

Hal ini ditegaskan ketua KNPB pusat, Agus Kosay, saat ikut bersama Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Anti Militerisme di Papua, yang gelar Konfrensi Pers  di Kantor Redaksi Jubi,  Senin (12/08/2018) sore pukul 17:00 WIB.

“Jadi rentetan operasi militer di wilayah Pengunungan Tengah, mulai dari Ndugama, Puncak Jaya, kemudian hari ini di Lany Jaya, dan di beberapa kabupaten lainnya (yang sedang berlangsung saat ini), itu sudah bikin warga sipil Papua ketakutan. Saat ini kami mau sampaikan bahwa Pihak TNI dan Polri jangan bikin takut masyarakat yang tidak tahu masalah,” kata Ketua KNPB pusat yang baru saja terpilih melalui Konggres KNPB II ini.

Agus Kosay menilai, pihak TNI dan Polri selalu menakut-nakuti masyarakat yang tidak tahu masalah, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

“Contoh, kejadian di Ndugama. Masyarakat sudah banyak yang lari akibat ketakutan dan trauma, sampai detik ini belum terdata secara detail, begitu juga dengan yang di Lanny Jaya dan lainnya. Sehingga KNPB secara organisasi sebagai media wakyat mau sampaikan dengan tegas saat ini, pimpinan militer Indonesia, jangan salah sasaran. Kalo targetnya kepada TPNPB berarti silahkan militer dengan militer (jangan target operasinya ke masyarakat sipil),” katanya menegaskan.

Sementara itu perwakilan mahasiswa asal Kabupaten Ndugama, Maike Tabuni, mendesak Pangdam dan Polda Papua untuk segera menarik anggotanya yang sedang melancarkan operasi-operasi militer di beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua. Tabuni juga desak pemrintah daerah melindungi masyarakat sipilnya dari perlakuan militer Indonesia.

“Pemerintah di daerah setempat jangan tinggal diam. Harus menyuarakan dan memperhatikan masyarakat juga, karena saya sendiri melihat masyarakat sipil saya yang lari ke beberpa kabupaten lain, pihak pemerintah belum menyikapi,” katanya.

Terkait rencana pembangunan pos-pos penjagaan dari militer Indonesia di beberapa distrik dan kampung yang menjadi tempat sasaran operasi militer, Tabuni menilai hal ini justru berdampak negatif bagi psikologi masyarakat sipil di kampung-kampung.

“Kan selama ini saya lihat, di Ndugama ini ada pos militer yang sedang dibangun di distrik-distrik, itu secara tegas saya mau sampaikan, itu tidak tepat! Saya harap tidak usah bangun lagi pos-pos yang tidak jelas. Kehadiran pos-pos itu hanya membawa trauma, teror dan bayang-bayang ketakutan, dan berdampak buruk bagi masyarakat disana,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Teren Surabut, senior mahasiswa dari kabupaten Yalimo menyoroti penambahan pasukan terus menerus dari luar Papua ke Papua dan operasi-operasi militer di beberapa titik di pegunungan tengah Papua yang dinilai merugikan masyarakat di wilayah Pengunungan.

“Kami Berharap Kapolri dan pimpinan TNI yang ada untuk segera menarik Pasukan dari daerah operasi. hentikan operasi militer. Stop mengirin pasukan dari luar ke Papua,” tegas Surabut.

Dirinya menilai, bila aparat keamanan Indonesia tidak ada, masyarakat Papua bahkan akan merasa lebih aman dan dapat beraktivitas sehari-harinya tanpa takut dibunuh dan ditembak mati.

Pernyataan Sikap

Dengan melihat situasi itu, KNPB sebagai media rakyat bersama Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Anti Militerisme di Papua, mewakili mahasiswa dan pemuda se-Papua, menyoroti khusus situasi ketakutan rakyat sipil Papua di kabupaten Lanny Jaya, Puncak Jaya, Ndugama, dan kabupaten Timika yang selalu dijadikan daerah operasi militer Indonesia, menyatakan sikap sebagai berikut.

    1. Mahasiswa dan Pemuda Papua menolak dengan tegas rencana bupati kabupaten Ndugama membangun Polsek dan Pos-Pos TNI di Distrik Mapenduma.
    2. Mahasiswa dan pemuda Papua mendesak dengan tegas kepada pemerintah daerah Nduga sebagai wakil rakyat harus menyuarakan situasi riil yang ada di Kabupaten Ndugama dan harus berpihak kepada rakyat.
    3. Mahasiswa dan pemuda Papua menolak tindakan penyisiran secara brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat sipil Papua di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama, dan Timika.
    4. Mahasiswa dan pemuda Papua mendesak Pemerintah Daerah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika wajib memberikan perlindungan terhadap rakyat sipilnya dari ancaman menjadi target operasi militer Indonesia.
    5. Mahasiswa dan pemuda Papua mendesak pemerintah pusat, segera menarik militer Indonesia yang beroperasi di Papua pada umumnya, khususnya di kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
    6. Mendesak Kapolda dan Pangdam Cendrawasih Papua, menarik seluruh personil organik maupun non organik yang sedang melakukan operasi militer di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
    7. Segera hentikan pembangunan Pos-Pos TNI dan Polisi di tingkat distrik dan di tingkat kampung di wilayah Kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
    8. Aparat keamanan Indonesia segera memberikan jaminan keamanan dan akses kepada warga sipil yang mengungsi ke hutan-hutan karena tidahkan brutal militer Indonesia di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
    9. Mendesak Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah segera membuka akses wartawan lokal, nasional, dan asing untuk mengakses semua yang terjadi di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika secara indenpenden dan netral.
    10. Mendesak Pemerintah Indonesia segera perintahkan gencatan senjata terhadap TNI yang berperang melawan Tentara Nasional Papua Barat (TPNPB). Tarik militer Indonesia dari tanah Papua, dan berikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk hak menentukan nasip sendiri bagi bangsa Papua.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh wakil-wakil mahasiswa, Iron Tabuni dari Lany Jaya, Maike Tabuni dari Ndugama, Ronal Wanimbo dari Tolikara, Yustinus Kolokmabin dari Pengunungan Bintang, Eman Pahabol dari Yahukimo, Teren Surabut dari Yalimo, dan juru bicara KNPB pusat, Ones Suhuniap.

 

Sumber (Suara Papua)

Suasana pertemuan antara enam suku korban perampasan tanah dan korban perkebunan maupun sawit di Papua dan Papua Barat bersama PGI di Jakarta. (Arnold Belau – SP)

JAKARTA – Bertempat di Sekretariat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Jl. Salemba Raya Jakarta Pusatenam suku yang menjadi korban perampasan tanah dari perkebunan dan kelapa sawit bertemu dengan PGI bersama beberapa pimpinan agama di Jakarta dalam rangka mendesak pemerintah untuk kembalikan tanah adat yang sudah dirampas dan dikuasai perusahaan, Senin (12/11/2018).

Enam suku yang hadir tersebut adalah suku Mpur Kebar dari Kab. Tambrauw, Suku Moi Klasouw dan Malalilis dari Kab, Sorong, Suku Iwaro dari Kab. Sorong Selatan, Suku Mandobo dari Boven Digul dan Suku Marind dari Kab. Merauke bersama organisasi sipil pemuda dan keagamaan (gereja) dari Jayapura, Sorong, Merauke, Manokwari dan Jakarta.

Pertemuan tersebut diterima oleh Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Pdt. Hendry Lokra bersama beberapa pimpinan agama lain seperti Konghucu, Hindu, Katolik dan gereja protestan.

Veronika, dari Kebar dari kabupaten Tambrauw meminta agar PGI membantu masyarakat korban perusahaan sawit maupun perkebunan mendesak pemerintah agar mencabut izin dan HGU yang sudah dicaplok oleh perusahaan.

“Hutan itu mama bagi kami orang Papua. Kalau hutan kami terus ditebang dan terus dibabat untuk kepentingan perusahaan, kami mau kemana, anak cucu kami mau kemana. Hutan adalah mama yang selalu menjaga dan memberikan kami hidup untuk kami. Kalau hutan kami digusur habis, kami mau hidup di mana,” tegasnya.

Bernadus Gilik, perwakilan masyarakat dari suku Moi Klasouw dari kab. Sorong mengatakan, masalah perusahaan yang ada di Papua dan Papua Barat, persoalannya sama. Yaitu perampasan dan pencaplokan tanah masyarakat adat.

“Kami ke sini hanya ingin menyampaikan bahwa tanah adat papua dan papua barat harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Karena kehadiran perusahaan tidak memberikan dampak yang baik. Kerusakan lingkungan, air tercemar di mana-mana, masyarakat adat terpinggirkan dan lainnya. Jadi kami meminta dengan tegas supaya tanah adat kami dikembalikan,” tegas Bernard.

Petrus dari kabupaten Boven digul mengatakan, Korindo punya banyak blok yang sedang beroperasi di Boven Digul. Katanya, perusahaan tidak pernah melakukan upaya sosialisasi dan bicara dengan masyarakat secara terbuka.

“Mereka hanya datang bicara dengan satu dua orang. Habis itu bikin laporan dan itu dijadikan dasar untuk urus izin. Sehingga ini membuat hutan yang ada di tanah adat kami perusahaan caplok dan rampas untuk kepentingan perusahaan mereka. Maka kami minta agar tanah adat kami harus dikembalikan kepada masyarakat adat,” tegasnya.

Yohanes Akwan, ketua DPD GSBI Papua Barat secara organisasi mendukung Perjuangan pemimpin masyarakat adat dan pemilik tanah dan hutan adat dari Suku Mandobo di Kali Kao, Kabupaten Boven Digoel; Suku Malind di Muting, Kabupaten Merauke; Suku Mpur di Kebar, Kabupaten Tambrauw; Suku Moi di Klasouw dan Klayili, Kabupaten Sorong; Suku Maybrat di Ikana, Kabupaten Sorong Selatan, serta organisasi masyarakat sipil dan keagamaan yang ikut serta dalam perjuangan masyarakat ini.

Ia menilai Perjuangan Masyarakat adat perlu untuk didengar oleh jakarta karena menurut masyarakat adat, kampung dan hutan adat, adalah tempat mereka berdiam dan hidup, dimana faktanya saat ini sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial oleh karena aktivitas “pembangunan” yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial dalam skala besar.

Dikatakan, GSBI Menilai Bahwa Tanah dan hutan adat milik Orang Asli Papua, saat ini dirampas dan diambil tanpa persetujuan, mufakat dan keputusan bebas masyarakat, yang berlangsung dengan melibatkan pemerintah sebagai pengambilan kebijakan dan pemberi ijin-ijin, serta perlindungan keamanan.

Direktur  Yayasan Pusaka, Franky Samperante kepada suarapapua.com mengatakan, secara khusus dialog ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat adat Papua korban dari kebijakan dan aktivitas perusahaan perkebunan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) yang beroperasi di Lembah Kebar, Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, dan Suku Moi di wilayah adat  Klasouw, Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, yang hutan adatnya dicaplok oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation, Suku Mandobo di Kali Kao, Boven Digoel.

“Supaya mereka dapat menyampaikan pengaduan, pandangan dan permintaan terkait penyelesaian sengketa, pemulihan hak-hak dasar masyarakat dan pengakuan terhadap hak masyarakat atas hutan adatnya,” katanya.

Franky menjelaskan, sejauh ini kebijakan dan aktivitas pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua, kami menemukan sejumlah permasalahan dan dampak penting dari kebijakan dan aktivitas perusahaan perkebunan terhadap kehidupan masyarakat adat dan lingkungan di Tanah Papua.

Ia mencontohkan, misalnya, pemberian ijin dan perolehan hak atas lahan maupun kawasan hutan dilakukan tanpa persetujuan dengan warga setempat. Perusahaan melakukan aktifitas tanpa dilengkapi dengan dokumen legal, seperti AMDAL dan HGU, perusahaan juga melakukan pengrusakan hutan dan tempat penting sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat. Terjadi pencemaran lingkungan tanah dan air. Mencuat konflik antara masyarakat dan perusahaan, serta aksi kekerasan hingga pelanggaran HAM yang melibatkan aparatus Negara.

Untuk menyelesaikan masalah sosial serta mencegah meluasnya kejahatan lingkungan, pihaknya bersama organisasi masyarakat sipil dan agama memandang perlu ada dialog konstruktif dan kampanye untuk mendesak pemerintah nasional, Kementerian dan Kepala Badan di Jakarta, melakukan segera tindakan kongkrit dalam kerangka pemulihan hak Orang Asli Papua dan perlindungan hutan adat Papua.

“Itu harus dilakukan dengan melakukan penegakan hukum, melakukan review dan audit, mencabut izin legalitas perusahaan dalam usaha perkebunan yang terbukti melanggar hukum dan merugikan masyarakat, serta menetapkan kembali kawasan hutan (milik hak adat),” katanya.

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian  PGI, Pdt. Henry Lokra setelah mendengar penyampaian dari enam suku dari tanah papua, maupun dari beberapa LSM yang hadir, mengatakan PGI sifatnya hanya akan mendengar dan menampung setiap persoalan yang telah disampaikan.

“Nanti PGI akan teruskan pada pihak-pihak terkait di Jakarta. Bentuknya adalah akan mengirim surat kepada Ombudsman RI, KPK dan beberapa pihak lainnya. Pada prinsipnya PGI mendukung upaya perlawanan yang sedang dilakukan oleh masyarakat adat,” katanya menutup pertemuan.

 

Sumber (Suara Papua)

Jakarta – Menteri Negara Inggris untuk negara-negara persemakmuran dan PBB, Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon, telah memulai kunjungannya ke Indonesia selama dua hari.

Lord Ahmad akan tiba di Jakarta, usai menghadiri konferensi “Our Oceans” yang diselenggarakan pada 29-30 Oktober 2018 di Bali.

Menurut keterangan dari Kedutaan Besar Inggris yang diterima oleh Liputan6.com pada Senin (29/10/2018), Lord Ahmad dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Ia juga akan memandu diskusi tentang hubungan antar agama, mengunjungi sekolah Islam dan bertatap muka dengan para pakar kontra terorisme.

Dalam keterangannya, Lord Ahmad mengemukakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dinamis dan kaya akan keberagaman.

“Sebagai yang terdepan di kawasannya, Indonesia tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan akan memiliki peran yang semakin berpengaruh di Abad ke-21,” katanya.

Sebagai Utusan Khusus Perdana Menteri Inggris untuk bidang Kebebasan Beragama, ia yakin akan pentingnya memperkuat kebebasan beragama, serta saling menghargai dan memahami satu sama lain.

“Agar demokrasi dapat berfungsi secara efektif, sangatlah penting bagi kelompok minoritas untuk memiliki hak memperoleh perlindungan. Indonesia adalah rumah bagi umat Muslim dan banyak yang memandang Indonesia sebagai contoh yang dapat diikuti,” tutur Lord Ahmad.

“Saya sangat senang berkunjung ke Indonesia, berharap dapat  berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para pemimpin agama, mahasiswa, serta para pakar terkait. Saya berharap kunjungan ini dapat membantu mempererat hubungan Inggris dan Indonesia,” pungkasnya.

Lord Ahmad dijadwalkan berkunjung ke SMA Muhammadiyah III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 30 Oktober 2018, setelah dari Bali. Kunjungan sekolah ini adalah bagian dari Council’s Connecting School’s Initiative yang diluncurkan pada awal 2019.

Setelah kunjungan Universitas Birmingham (Inggris) ke SMP Muhammadiyah awal tahun ini, SMP dan SMA Muhammadiyah 3 dianggap mengambil bagian dalam program tersebut dan dewan Birmingham yang akan menghubungkan sekolah-sekolah terpilih di Indonesia dengan sekolah-sekolah di Birmingham.

Nantinya, sekolah-sekolah tersebut akan melakukan beragam kegiatan, seperti proyek online dan pertukaran bahan ajar.

 

Sumber (Liputan6)

Hasil gambar untuk West Papuans granted PNG citizenship

Immigration and Border Security Minister Petrus Thomas yesterday awarded Papua New Guinea citizenship to 62 West Papuans residing in Vanimo.

Thomas, in his speech to the former West Papuans, said: “You have waited for all this time for 30 to 40 years.
“I would like to thank you for your patience.

“The time has come and I am pleased on behalf of the PNG Government to formally recognise you as PNG citizens.”

Whilst waiting, one of the recipients, Maria Hassor, passed away and her husband received her certificate.
This brings the total of former West Papuans to 1352 since the Immigration and Citizenship Authority started the process of registration and citizenship for West Papuans in 2017.

Willam Braber and his wife were also recipients of the citizenship award.

Braber spent 51 years in PNG and worked as a high school teacher for 43 years.

West Sepik Governor Tony Wouwou thanked the Government and Immigration and Citizenship Authority for recognising the West Papuans who had lived and contributed immensely to the province.

 

Source (The National)

New Caledonia’s independence referendum has prompted French Polynesia’s pro-independence party to ask France to organise a vote on full self-rule in Tahiti.

President Macron of France hosts French Polynesia's Edouard Fritch
President Macron of France hosts French Polynesia’s Edouard Fritch Photo: Presidency of French Polynesia

This comes after 56 percent of New Caledonians voted against independence amid a record 81 percent turnout.

French Polynesia’s Tavini Huiraatira Party said the result was a bitter repudiation of France’s colonial policies in the Pacific.

The referendum call by the Tavini echoes a similar push in 2013 when Edouard Fritch unsuccessfully called for a vote on independence by the end of that year.

Mr Fritch, who is now the president but was the head of the assembly at the time, said it was important to ask the people what they wanted.

The Tavini says it wants France to follow the decolonisation path outlined by the United Nations and allow the people of Maohi Nui to have an independence vote.

While France recognises New Caledonia’s inscription on the UN decolonisation list, Paris refuses to do so in French Polynesia’s case.

 

Source (RNZ)

Two more West Papua Liberation Army members have been killed in hostilities with Indonesia’s military in the Highlands of Papua province.

West Papua Liberation Army at the issuance of a declaration of war against Indonesian security forces.
West Papua Liberation Army at the issuance of a declaration of war against Indonesian security forces. Photo: Supplied

The latest fighting on Saturday was in Lanny Jaya regency, where troops from Indonesia’s military, or TNI, exchanged gunfire with the Liberation Army in rugged terrain.

A TNI spokesman in West Papua, Colonel Inf Muhammad Aidi, said the deaths stemmed from an earlier alleged killing of a local civilian by the Liberation Army.

He said that as Indonesian security forces tried to evacuate the man’s body, dozens of Liberation Army fighters opened fire on them from nearby hills.

Colonel Aidi said the TNI responded by sending a team to attack the Papuan fighters, two of whom were shot dead, while most of them retreated to the bush.

A Liberation Army spokesman, Akouboo Amatas Douw, has accused the TNI and police of numerous indiscriminate attacks on Papuan communities in the Highlands region this year.

The Australia-based spokesman said the international community should pay attention to the conflict in Papua, especially since Indonesia took up a seat at the UN Security Council.

He has accused the TNI of “cruelty”, “barbaric” actions and killing innocent civilians from villages in remote Highlands regions around Puncak Jaya, Nduga, Timika and Lanny Jaya.

“Even uncounted thousands civilians were displaced until today no one care about their lives,” Mr Douw said.

“The 56 years of Indonesian occupation in West Papua resulted systematic genocide, massive human rights and humanitarian crisis by their military operation at large.”

But Colonel Aidi, who along with other Indonesian authorities refers to the Liberation Army as “separatists”, said that they had lured the TNI into a trap.

“This separatist group which has bases in remote jungle around Papua’s centre mountain area, has long record doing crimes in Papua,” he added.

“In last few months they’ve killed three civilians, injured a young boy with chopping knife, killed a taxibike in Ilaga, shot a civilian flight in and killed two army soldiers in Mulia”, Colonel Aidi explained.

He said the TNI would continue to assist police in their pursuit of the West Papua Liberation Army whose Highlands commander declared war on the Indonesian state in January.

 

Sumber (RNZ)

Jayapura – Senin 29 Oktober 2018 besok, Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Pegunungan Tenggah Papua (SIKAP-TP) akan mengelar aksi demo menolak pengukuhan Pangdam XVII Cendrawasih sebagai kepala suku besar pegunungan tenggah serta dihibahkan tanah adat seluas 90 Ha kepada Pangdam untuk membangun Kodam di kabupaten Jayawijaya distrik Asologaima pada tanggal 26 September 2018 lalu.

Ketua Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Pegunungan Tenggah Papua (SIKAP-TP) Yoni Walela mengatakan dua kegiatan yang di lakukan pada tanggal 26 September 2018 di distrik Asologaima telah melangar norma-norma adat dan budaya yang melekat pada masyarakat pegunungan tenggah khususnya masyarakat Jayawijaya. Minggu, (28/10/2018).

“Aksi besok, kami akan mendesak segera mengembalikan atau mencabut kembali mandat kepala suku yang di berikan oleh bapa Alex Doga kepada Pangdam serta mengembalikan lokasi tanah adat seluas 90 Ha kepada masyarakat adat sebagai pemilik wilayat,” kata Yoni.

Dalam penyerahan lokasi tersebut kata Yoni, tidak ada musyawarah masyarakat yang memiliki hak warisan sehingga di nilai tidak benar dan di dorong oleh kepentingan individu.

Yoni menambahkan di lihat dari sisi keamanan di kabupaten Jayawijaya sangat aman namun kehadiran Makodam akan membuat masyarakat tidak nyaman untuk beraktifitas, lebih para  lagi masyarakat masih trauma dengan sikap arogan TNI pada kasus 6 Oktober Wamena Berdarah.

Sementara itu penanggung jawab aksi Yoni Alua badan pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Jayawijaya (HIPMAJA) kots studi Jayapura berharap dalam aksi demo besok semua komponen organ dapat bergabung membangun solidaritas melawan sikap-sikap oknum yang tidak bertanggung jawab menghancurkan tatanan adat dalam kehidupan masyarakat di tanah Papua khususnya di Jayawijaya.

“besok sasaran aksi di kantor MRP, kantor DPRP dan kantor gubernur Papua sehingga di mohon kerja sama dan keterlibatan dalam menjaga keutuhan manusia, budaya, alam dan hutan Papua,” harapnya. (*)

 

Sumber (Nir Meke)

Melkior Nikolar Ngalumsine Sitokdana, akademisi dan peneliti sosial, budaya dan e-Government Papua (Dok Pribadi – SP)

Oleh: Melkior Nikolar Ngalumsine Sitokdana)*

Wacana pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus Orang Asli Papua (OAP) pada akhir tahun 2018 ini menarik perhatian semua komponen masyarakat di Papua. Wacana ini disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dan anggota DPRP Provinsi Papua melalui berbagai media lokal di Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan akan mendorong dibuatnya Perdasus tentang pembuatan KTP lokal OAP. Pernyataan gubernur ini dikutip dari www.papuatoday.com (26/10/2018). Kemudian Ketua MRP, Matius Murib pada media www.ceposonline.com (2/11/2018) mengatakan, MRP inginkan ada KTP Lokal untuk OAP. Untuk itu, MRP mengusulkan Perdasus penetapan marga, fam atau klan, disusul KTP lokal untuk OAP, selain e-KTP yang berlaku secara nasional. Wacana ini didukung juga oleh DPRP Provinsi Papua, salah satunya dari Anggota Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau menyatakan mendukung rencana gubernur karena menurutnya KTP lokal bertujuan untuk mengetahui jumlah OAP dan Non OAP di Papua (www.papuatoday.com, 20/10/2018).

Wacana ini bukan baru, pada masa kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, periode pertama melalui Sendius Wonda, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua pada www.nabire.net (22/4/2014) mengatakan, mereka akan memberlakukan tiga KTP yaitu KTP yang pertama, khusus untuk orang Papua. KTP kedua, bagi orang non Papua yang datang mencari kerja. Jika masa kontraknya sudah selesai, sewaktu-waktu bisa pulang ke daerahnya. KTP ketiga, orang non Papua yang hanya datang menemui keluarga dalam beberapa waktu terbatas, mungkin hanya satu minggu. Kebijakan tersebut dilakukan semata-mata untuk mengatasi marginalisasi OAP  yang semakin memprihatinkan di seantero Tanah Papua.

Selain itu, pada April 2016, Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua sekitar 700 orang demo di depan Kantor Gubernur mendesak Pemerintah Papua membuat KTP khusus OAP. Seperti diberitakan liputan6.com (7/4/2016), demo dilakukan dalam rangka penolakan program transmigrasi di Tanah Papua, sebab beberapa dekade ini hampir setiap hari penduduk baru dari luar datang ke Tanah Papua tanpa ada kontrol Pemerintah Daerah, sehingga berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi OAP dalam berbagai bidang pembangunan.

Walaupun belum ada Perdasus, tampaknya Pemerintah Provinsi Papua sudah mulai melakukan pendataan OAP. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk pada media www.pasificpos.com (24/01/2018) mengatakan, pihaknya sudah memiliki aplikasi pendataan OAP. Aplikasi tersebut sudah diperkenalkan kepada Kepala Disdukcapil se-Papua. Role modelnya ada di Kota Jayapura, dengan tujuan agar semua OAP terdata sebagai penerima manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Secara umum tujuan KTP OAP sudah disampaikan para pimpinan Provinsi Papua melalui berbagai media, bahwa KTP Khusus OAP bertujuan untuk mendata penduduk asli Papua supaya pemerintah secara cepat, tepat dan akurat mengambil kebijakan yang bersifat affirmative action kepada orang asli Papua dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya sesuai amanah Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk asli Papua, penghargaan terhadap terhadap etika dan moral. Sebab kondisi objektif menunjukkan bahwa sejak Otonomi khusus (Otsus) diberlakukan tahun 2001 sampai dengan mendekati berakhirnya pendanaan Otsus tahun 2021 tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kuantitas masyarakat asli Papua.

Berdasarkan data yang dipublikasikan secara periodik oleh organisasi resmi pemerintah, LSM, akademisi dan lembaga internasional menunjukkan masyarakat Papua masih dalam keadaan ketidakberdayaan dan ketidakpastian kehidupan dan penghidupan. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat nasional setiap tahun selalu di peringkat terakhir dan di bawah angka nasional. Seperti yang diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pada media https://beritagar.id (17/4/2018) mengatakan, sejak 2010 hingga 2017, Provinsi Papua  berstatus pembangunan manusia rendah.

Walaupun setiap tahun pasti ada peningkatan, misalnya pada tahun 2016, IPM Papua mencapai 58,05. Angka ini meningkat sebesar 0,80 poin, dibandingkan IPM Papua tahun 2015 yang sebesar 57,25. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya, namun masih dibawah standar angka nasional. Kemudian data Susenas September 2017 menunjukkan bahwa Papua termasuk tiga wilayah kawasan timur Indonesia yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Dalam kurun waktu 1999-2017, persentasi penduduk miskin di Papua menurun sebesar 27,13 persen, yaitu 54, 75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,76 pada September 2017.

Walaupun ada peningkatan, jika kita analisis lebih jauh dalam kurun waktu yang sama terjadi depopulasi masyarakat asli Papua dan migrasi besar-besaran dari luar Papua, sehingga pertanyaannya adalah apakah penurunan kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh perubahan kualitas hidup masyarakat asli Papua ataukah karena banyaknya kaum migran yang dikategorikan bukan penduduk miskin?. Sebab, faktanya kualitas hidup masyarakat asli Papua sejauh ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Namun, pertanyaan ini bisa terjawab seketika data-data disajikan secara spesifik antara masyarakat asli Papua dan non asli Papua.

Pertanyaan tersebut di atas menarik dikaji lebih jauh, sebab menurut penelitian ahli dari Center for Peace and Conflict Studies University of Sydney, Australia, Jim Elmslie, yang  diterbitkan www.satuharapan.com (23/1/2017) menyebutkan bahwa data Sensus BPS tahun 2010 menunjukkan lima wilayah di Papua didominasi penduduk non-Papua, yaitu Merauke mencapai (62.73%) dari total penduduknya, Nabire (52.46%), Mimika (57.49%), Keerom (58.68%), dan Jayapura (65.09%).

Bagaimana proporsi penduduk setelah delapan tahun? Tentu diperkirakan mengalami peningkatan secara signifikan, sebab migrasi besar-besaran terjadi seantero Tanah Papua dan pada waktu yang bersamaan terjadi depopulasi penduduk asli Papua secara besar-besaran yang disebabkan pembunuhan, penculikan dan penghilangan paksa oleh aparat keamanan Negara secara masif dan sistemik, kematian akibat minuman keras dan kecelakaan berlalu-lintas, gizi buruk, kasus HIV/AIDS dan kematian akibat tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik, dan sebagainya.

Kasus kematian OAP beberapa tahun terakhir ini hampir setiap hari, oleh karena itu Samuel Tabuni, CEO Papua Language Institute (PLI) dan tokoh intelektual muda Papua pada media  suarapapua.com (5/10/2018) menyatakan keprihatinannya atas kondisi di mana setiap hari ada saja orang yang meninggal di Papua, sehingga ia meminta semua komponen melakukan segera evaluasi tentang rantai kematian orang asli Papua.

Kasus kematian yang terjadi maupun kelahiran OAP selama ini belum diketahui secara pasti karena belum dilakukan pendataan secara spesifik, sebab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung masih melakukan pendataan secara formalitas, sama pula dilakukan BPS. Hal tersebut membuat kita kesulitan mengetahui data secara pasti jumlah penduduk asli Papua secara periodik, beserta data penduduk miskin, data SDM, data kesehatan, data ekonomi dan bisnis, data tenaga kerja, data ASN, dan sebagainya. Data-data spesifik seperti ini yang belum ada, sehingga kita belum sepenuhnya menyadari apakah saat ini Orang Asli Papua sedang berjalan maju, berjalan mundur atau berjalan di tempat?.

Pertanyaan tersebut akan terjawab ketika melakukan pendataan secara spesifik, salah satu solusi adalah harus ada KTP khusus Orang Asli Papua. Tetapi menurut saya jauh lebih baik dibuat sistem kependudukan yang komprehensif, artinya tidak hanya KTP, tetapi juga nanti dibuat kartu keluarga khusus OAP. Dengan tujuan data-data keluarga OAP, seperti data kelahiran, data kematian, data penduduk miskin, dan sebagainya bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan secara holistik dan komprehensif. Sebab KTP hanya  digunakan orang dewasa, sementara untuk anak-anak usia produktif yang menjadi fokus pengembangan SDM Papua tidak diprokteksi sejak dini. Untuk itu, usul konkret saya adalah pemerintah harus bentuk sebuah lembaga khusus yang bertanggungjawab terhadap  sistem kependudukan OAP.

Dalam hal praktis lembaga ini bertugas membuat Kartu Keluarga, KTP dan melakukan sensus penduduk/survei secara periodik. Sedangkan opsi lain adalah data-data kependudukan formal selama ini, yaitu Kartu Keluarga dan KTP nasional dimodifikasi atau dispesifikasi, misalnya dalam kartu ada pembedaan antara masyarakat umum dan khusus OAP.

Sama hal harus ada spesifikasi dalam pendataan yang dilakukan BPS selama ini tentang data pegawai negeri sipil, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, agama, kriminalitas, kemiskinan, produksi hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dan ekonomi dan bisnis (ekspor pendapatan perkapita, dan lain-lain). Dengan spesifikasi data tersebut dapat mendukung pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap OAP, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan evaluasi Otsus dan berbagai kebijakan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat. Opsi modifikasi sistem formal ini jauh lebih efektif, efisien dan komprehensif, namun semua kembali pada komitmen pemerintah dalam membangun manusia Papua.

Satu pertanyaan kritis yang ingin saya ajukan dalam artikel ini adalah seberapa penting KTP khusus OAP?. Pertanyaan ini saya jawab dengan sebuah ilustrasi, yaitu empat orang yang sedang berjalan ke suatu tempat. Orang pertama, kedua, ketiga dan keempat berjalan secara berurutan dengan jarak masing-masing 50 meter dengan kecepatan yang sama. Supaya orang keempat bertemu mereka yang lain, maka kecepatan minimum harus 2 kali lebih cepat dari orang kedua, 3 kali lebih cepat dari orang ketiga dan 4 kali lebih cepat dari orang keempat, begitupun dengan yang lainnya.

Ilustrasi ini sama pula dalam pembangunan, kelompok pertama adalah masyarakat di Jawa, kelompok kedua masyarakat Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra, kelompok ketiga adalah Maluku dan NTT, sedangkan kelompok keempat adalah Papua. Ilustrasi ini berdasarkan tingkat kemajuan daerah, tampak dari data-data IPM, data kemiskinan, dan data-data persoalan sosial lainnya yang dipublikasikan secara periodik oleh BPS maupun dari organisasi internasional.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, saya tegaskan bahwa untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, semua komponen di Papua yaitu Pemerintah Daerah, tokoh agama, TNI/Polri, LSM, lembaga adat, pengusaha, para pendatang dan masyarakat Papua pada umumnya harus bekerja lebih ekstra lagi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari daerah lain.

Untuk itu, saya mengusulkan sebuah gagasan tentang pentingnya kewenangan dan kebijakan yang bersifat semi radikal. Artinya pemerintah pusat harus memberikan kewenangan yang lebih luas dan dengan berbagai kebijakan yang bersifat kekhususan (afirmatif) melampaui kewenangan dan aturan formal tanpa alergi dan ketakutan yang berlebihan supaya masyarakat Papua secara bebas bertanggungjawab mengelola segala sumber yang mereka miliki untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.

Salah satu wujud kewenangan yang bersifat semi radikal adalah perlu adanya Kartu Keluarga dan KTP khusus OAP?. Sebab dengan cara ini pemerintah mudah memproteksi eksistensi OAP dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sekaligus memudahkan para pemangku kepentingan melakukan evaluasi pembangunan Papua pada era Otsus ini.

Kemudian, apa manfaat praktis dari KTP OAP merupakan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh para pemangku kepentingan. Menurut saya, beberapa manfaat praktis  yang bisa didapatkan masyarakat asli Papua adalah; pertama, dalam bidang pendidikan, seperti sekolah kedinasan (IPDN, STAN, STSN, dan lain-lain), pendidikan militer/kepolisian, program beasiswa dalam dan luar negri khusus Papua, Uncen jalur khusus OAP dan sebagainya bisa menggunakan KTP OAP sebagai syarat utama.

Kedua, dalam bidang kesehatan, KTP OAP bisa digunakan sebagai kartu jaminan kesehatan (berobat secara gratis) sekaligus menggantikan Kartu Papua Sehat (KPS).

Ketiga, dalam bidang ketenagakerjaan dan CPNS, KTP OAP bisa digunakan sebagai syarat utama penerimaan/perekrutan.

Keempat, dalam bidang ekonomi dan bisnis, digunakan sebagai syarat utama dalam lelang proyek, izin usaha dan kredit usaha di bank.

Kelima, dalam hal kependudukan, pemerintah mudah memperoleh data-data jumlah populasi penduduk berdasarkan suku dan wilayah adat. Jika dibuat sekalian Kartu Keluarga OAP, maka dimungkinkan memperoleh data secara detail, jumlah penduduk, penduduk pindah, penduduk tetap, penduduk lahir dan meninggal, mengindentifikasi penduduk migran yang masuk ke Tanah Papua, dan sebagainya, yang bisa didapatkan secara realtime apabila semua sistem dibangun berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Mengakhiri artikel ini, beberapa saran dari saya untuk mendukung misi Perdasus KTP OAP adalah sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya kajian dan perencanaan yang holistik dan komprehensif tentang kegunaan KTP OAP dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kemudian dipikirkan juga dalam penerapannya sistem yang dibangun harus lebih integratif, efektif dan efisien.

Kedua, perlu ada sebuah wadah khusus yang bertanggungjawab terhadap manajemen kependudukan dan manajemen data.

Ketiga, pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan  terintegrasi antar semua level organisasi organisasi pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Organisasi perangkat daerah), TNI/Polri, dan terintegrasi dengan organisasi publik, seperti Institusi Pendidikan, Kesehatan, LSM, Lembaga Adat, Komnas HAM, dan sebagainya.

Dengan tujuan utama para pimpinan eksekutif dan legislatif, yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD, dan para pengambil kebijakan lainnya mendapatkan data dan informasi secara realtime (data perhari, perminggu, perbulan,  pertriwulan, persemester dan pertahun) dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan pembangunan secara cepat, tepat dan akurat. Sedangkan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua adalah mendapat layanan publik yang lebih efektif, efisien, terbuka, transparan, adil dan akuntabel.

 )* Penulis adalah Akademisi dan peneliti sosial, budaya dan e-Government Papua

 

Sumber (Suara Papua)

Chairman ULMWP Benny Wenda speech West Papuan To Be Unite

VANUATU – West Papuan Independent Leader and chairman of ULMWP, Benny Wenda Give speech after elected as chairman ULMWP replaced former ULMWP chairman Otto Motte.

Benny Wenda message to the people of West Papua, imigran who was born in West Papua, including people who are working in public services in entire West Papua to come together and unite against our one common enemy which Indonesia government. It is time to unite and stop the gossip among our self on the media, social media, and divide between us, but how to we are focusing our attention of Indonesia colonial strategy to destroy our struggle.

Our enemy is Indonesia. Our enemy will laughing at us, when we are dividing our unity. We should stop dance, while our people are suffering. We carry our people bounds who was dying, simply fight for our mother land.

We cannot fight our own. Therefore, we need everyone support, if you are West Papuan, Indonesian citizens, International supporter, European, South American Latin contenan, Australian, African, Asians, Russian who are simpatice for West Papuan struggle to stand solidarity with West Papua.

More video